Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 mengatur mengenai standar jangka waktu setiap jenis layanan pertanahan. Dalam Peraturan tersebut, dijabarkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Jangka waktu tersebut merupakan waktu idealnya penyelesaian suatu berkas agar tidak terjadinya penumpukan berkas layanan pertanahan. Namun, praktiknya di kantor pertanahan masih terjadinya penumpukan berkas yang menjadi tunggakan pekerjaan kantor. Hal ini dapat terjadi karena tidak diselesaikannya layanan pertanahan sesuai dengan jangka  waktu sesuai dengan SOP yang ada. Lambatnya layanan pertanahan ini menjadi salah satu isu aktual yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terdapat data yang bersumber dari aplikasi KKP dari bulan mei tahun 2018 sampai dengan bulan september 2022, terdapat tunggakan sebanyak 261 layanan permohonan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat rancangan kegiatan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Standar Prosedur Pengaturan Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu”.

Kurangnya pemahaman masyarakat atas jangka waktu Hak Guna Bangunan, sehingga banyak data di KKP (Komputerisasi Kanto Pertanahan) pemegang sertipikat hak guna bangunan yang memiliki jangka waktu sudah habis, kemudian tidak dilanjutkan untu pembaruan.  Maka dari itu penulis untuk mengangkat pengoptimalan kegiatan sosialisasi pemberian hak milik rumah tinggal yang berasal dari hak guna bangunan baik secara konvensional maupun digital, sehingga pemegang hak mendapatkan informasi terhadap jangka waktu hak guna bangunan dan hak milik. Serta mendapatkan informasi berupa persyaratan untuk permohonan perubahan hak atas tanah dan pemberian hak atas tanah untuk hak milik rumah tinggal.

Saat ini Portandes telah diresmikan oleh Bupati Wonosobo pada Senin, 26 September 2022 dan telah bekerjasama dengan 15 desa/kelurahan di Kabupaten Wonosobo sebagai pilot project dan akan dilanjutkan kerjasama dengan seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 266 desa/kelurahan. Tetapi saat ini belum terealisasi dan dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan serta membuat media informasi yang dapat memberikan pemahaman terkait penggunaan layanan Portandes ini kepada seluruh desa/kelurahan dikarenakan layanan ini akan  digunakan oleh admin desa sehingga diharapkan dapat mempermudah pemohon untuk mengurus pertanahannya dengan mendatangi kantor desa setempat sehingga dapat meningkatkan pendaftaran tanah di Kabupaten Wonosobo sehingga mencapai tujuan pendaftaran tanah lengkap di Kabupaten Wonosobo.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menelaah isu yang sedang berkembang pada lingkungan kerja, maka dilakukan penyusunan Laporan Rancangan Aktualisasi sebagai pedoman untuk memahami, melaksanakan dan melakukan pembiasaan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis selama menjalani masa percobaan sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Palembang, ditemukan isu belum optimalnya pengelolaan pengaduan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Dengan adanya transformasi digital yang terus menerus berkembang, pengarsipan buku tanah juga harus segera mungkin didigitalisasi, selain sebagai salah satu wujud dari transformasi digital, digitalisasi buku tanah juga diharapkan bisa menjadi salah satu tindakan preventif untuk mencegah buku tanah hilang atau rusak. Karena data yang ada sudah diunggah dan tersimpan di satu database milik Kementerian ATR/BPN.Sayangnya, belum semua buku tanah di Kabupaten Purbalingga bisa terdigitalisasi, sebagai contoh yaitu Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, di kelurahan tersebut belum ada satupun buku tanah yang terdigitalisasi dan tersimpan di database pertanahan.Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengangkat isu “Optimalisasi Buku Tanah di Kelurahan Karangsentul secara Digital pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga”.

Adapun definisi pelayanan dalam konteks pelayanan kebijakan publik, menurut Winarsih dan Ratminto, adalah pelayana administrasi pemerintahan yang sering dipergunakan sebagai konsepsi pelayanan perizinan dan pelayanan umum. Pelayanan perizinan adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, juga melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah izin atau warkat. Berdasarkan penjelasan diatas, sebagai seorang Peserta Latsar CPNS Kementerian ATR/BPN, maka peserta dituntut untuk dapat memilik profil sebagai SMART ASN dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK. Aktualisasi nilai dasar merupakan suatu proses untuk membuat nilai dasar BerAKHLAK menjadi aktual atau nyata terjadi serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta visi misi dalam organisasi di unit kerja. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pembuatan aplikasi pembantu pencatatan persediaan barang ATK Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus untuk memaksimalkan proses pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Aktualisasi dengan judul “DIGITALISASI PENCATATAN PERSEDIAAN BARANG ATK DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PersediaanKu KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS”.

Penulis dalam melaksanakan aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengangkat isu strategis yang berkaitan dengan penanganan masalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi penulis telah mengidentifikasi isu yang selama kurang lebih 4 (empat) bulan penulis temukan di satuan kerja tempat penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat. Isu yang secara khusus terkait dengan tugas dan fungsi sebagai pengelola informasi pertanahan adalah Belum Optimalnya Pengarsipan SPM dan SP2D di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat, Belum efektifnya CSMS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat, dan Belum efektifnya absensi pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat. Dari 3 (aspek) isu diatas penulis memilih untuk mengkaji aspek terkait Belum Optimalnya Pengarsipan SPM dan SP2D di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat.

Media publikasi informasi pertanahan yang pertama adalah portal website. Kemudian ada beberapa media sosial yang juga digunakan untuk publikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Pada portal website Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes terdapat beberapa informasi yang diperlukan masyarakat Kabupaten Brebes. Yang pertama informasi tentang data jumlah nilai transaksi hak tanggungan elektronik, bidang tanah hasil kegiatan redistribusi tanah, jumlah BPHTB terintegrasi dengan Pemerintah Daerah, dan jumlah sertipikat hak atas tanah. Kemudian ada informasi layanan aplikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional seperti Layanan Lapor, Tuntas, Sentuh Tanahku, dan lain sebagainya. Kegiatan dan pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes juga di-update di portal web. Media sosial instagram, facebook, twitter, youtube berisi kegiatan dan pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Pada media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes saat ini belum ada informasi terkait layanan syarat dan ketentuan beberapa pelayanan pertanahan. Penulis memiliki gagasan sebagai penyelesaian yaitu “Optimalisasi Penggunaan Sosial Media Sosial Sebagai Sarana Pelayanan Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes”.

Kegiatan Aktualisasi ini disusun dalam rangka mengoptimalisasikan tata administrasi dalam rangka tertib dan teratur dalam memanajemen berkas permohonan serta penyimpanan berkas di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Optimalisasi tersebut dilaksanakan dengan cara memperbaiki sistem tata administrasi dengan memonitoring alur dan perjalanan berkas yang ada di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kabupaten Bandung Barat dengan memanfaatkan platform digital; Google Docs. Dengan dilakukannya pencatatan secara digital diharapkan mampu mewujudkan tertatanya sistem pekerjaan dan juga terpantaunya perjalanan berkas pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Dengan berbagai kendala yang menyebabkan permasalahan tersebut, diharapkan Kegiatan Aktualisasi ini dapat menjadi sebuah pedoman perencanaan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai belum optimalnya manajemen berkas dan tata alur berkas permohonan sertipikat di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Berdasarkan kondisi diatas, Penulis menyusun Laporan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Monitoring Berkas Permohonan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan Google Apps di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat”. Dengan ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memenuhi tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut dan memberikan pengelolaan pertanahan yang baik dan pelayanan publik yang baik di lingkup Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya salah satu upaya yang dilakukan kantor pertanahan kabupaten halmabera tengah adalah melakukan penilaian sosialisasi pelayanan pendaftaran tanah pertama kali (hak milik perorangan melalui kanal youtube kantor pertanhan kabupaten halmabera tengah.