Salah satu pelayanan yang ada di loket adalah memberikan informasi untuk pendaftaran layanan pertanahan. Proses pendaftaran layanan pertanahan membutuhkan beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi oleh pemohon. Informasi persyaratan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta saat ini dirasa berjalan kurang maksimal dikarenakan masih adanya pemohon yang harus datang berulang kali hanya untuk memenuhi kekurangan persayaratan berkas yang tidak disampaikan secara menyeluruh. Pemberian informasi melalui secarik kertas berisi persyaratan layanan pertanahan masih kurang efektif dikarenakan pemohon harus datang langsung ke kantor yang tentu saja memakan waktu dan materi pemohon. Penggunaan aplikasi WhatsApp dan media digital lainnya sebagai media informasi layanan pertanahan juga belum berjalan secara optimal dan belum memenuhi standar pelayan publik yang baik. Dari latar belakang tersebut penulis menyusun Rancangan Aktualisasi dengan judul “OPTIMALISASI INFORMASI PERSYARATAN LAYANAN PERTANAHAN MELALUI PEMBUATAN E- 11 BOOK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA”.

Peserta CPNS melalui habituasi dan Aktualisasi menghasilkan suatu gagasangagasan dalam rangka menyelesaikan isu yang ada di unit kerja. Habituasi dan Aktualisasi dilakukan sebagai wujud kontribusi peserta terhadap perubahan organisasi. Dalam melaksanakan tugas pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran penulis menemukan terdapat beberapa masalah yang dihadapi salah satunya yaitu mengenai Belum Optimalnya Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Pertanahan Dalam Kegiatan Penegasan/Pengakuan Hak dalam rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kalidan Penataan Arsipnya` di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Apabila dikaitkan dengan materi agenda 3 mengenai Manajemen ASN dan Smart ASN yaitu Untuk manajemen ASN karena mewujudkan tertib sistem arsip yang merupakan salah satu kewajiban ASN dalam menjalankan tugas mewujudkan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan sedangkan untuk Smart ASN dituntut untuk mampu menggunakan, memanfaatkan.

Isu yang diangkat diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap khalayak umum dan pegawai kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas khususnya dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabilitas, nilai efektif dan efisien dalam penyelenggara pelayanan publik, nilai aksesibilitas serta nilai transparasi sebagai bagian dari prinsip-prinsip pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima. Selain itu, aktualisasi yang akan dikerjakan diharapkan nantinya dapat menjadi perwujudan peran ASN dalam pembangunan yakni sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugasumum pemerintahan yang professional, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi terhadap pekerjaan dan sebagai pemererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Minimnya informasi yang mengedukasi masyarakat di Loket Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mengenai syarat dan prosedur pendaftaran pertama kali menjadi salah satu penyebab masyarakat mengeluh karena tidak mengerti. Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan meningkatnya jumlah pengguna internet, media sosial telah bertransformasi sebagai salah satu sumber informasi yang paling akrab dengan masyarakat. Media Sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi dan berbagi, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial seperti youtube dan instagram sebagai bahan edukasi masyarakat mengenai informasi syarat pendaftaran tanah merupakan inovasi terbaik, dimana media sosial dapat menjangkau masyarakat luas.

Whatsapp merupakan aplikasi pesan instan untuk smartphone. Jika dilihat dari fungsinya, Whatsapp hampir sama dengan aplikasi SMS atau pesan singkat, tetapi Whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan jaringan internet serta memiliki berbagai macam fitur yang mampu membantu produktivitas sehari-hari. Dampak penggunaan Whatsapp sangat berpengaruh dan membantu komunikasi masyarakat serta mempermudah penyebaran informasi di era modern ini. Selain itu dalam Whatsapp juga terdapat fitur lain yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan. Fitur whatsapp tersebut adalah chatbot. Chatbot merupakan adaptasi langsung dari pemanfaatan Kecerdasan buatan (AI). Dalam AI terdapat metode Natural Language Processing (NLP) yang mana metode tersebut mempelajari interaksi antara komputer dan manusia yang menggunakan bahasa natural manusia. Metode NLP kemudian diimplementasikan pada sebuah sistem aplikasi chatbot. Whatsapp Chatbot dapat dijadikan salah satu solusi yang digunakan sebagai layanan penyedia informasi yang dapat berjalan dengan baik dan optimal serta dapat diakses oleh siapapun,dimana saja dan kapan saja. Teknologi chatbot akan sangat bermanfaat ketika diterapkan dalam proses pelayanan pertanahan karena chatbot dapat difungsikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemohon terkait berbagai macam syarat pertanahan dan proses-proses layanan pertanahan secara otomatis. Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud untuk mengangkat judul “PEMBUATAN WHATSAPP BOT SEBAGAI MEDIA PENYEDIA LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA”

Pada praktiknya pelaksanaan PTSL masih belum mengoptimalkan digitalisasi kerja melalui pemanfaatan teknologi. Kegiatan PTSL pada Panitia Ajudikasi PTSL Tim V Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal masih menerapkan cara kerja manual pada Kendali Proses Penyelesaian Sertipikat PTSL yang berfungsi sebagai alat monitoring pemberkasan PTSL yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Administrasi Panitia Ajudikasi agar proses pemberkasan berjalan dengan lancar masih menggunakan cara mengisi manual pada kertas hasil print out. Belum diterapkannya digitalisasi pada Kendali Proses Penyelesaian Sertipikat menyebabkan terhambatnya monitoring pemberkasan PTSL dan adanya kendala pencarian berkas yang menggunakan waktu dan tenaga karena harus mencari berkas fisik terlebih dahulu. Isu tersebut belum menerapkan manajeman ASN dimana dimuat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN pada pasal 4 bahwa memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, dalam hal ini pada proses PTSL dituntut melaksanakan proses dengan cepat, tepat, akurat, dan berhasil guna, kemudian pada pasal 10 bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelayan publik namun pada praktiknya masih terjadi kendala dalam monitoring dan informasi berkas. Keterkaitan dengan smart ASN yaitu belum mewujudkan transformasi digital pada monitoring pemberkasan PTSL dengan masih menggunakan secara manual menggunakan kertas.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan peta tematik berupa peta indikasi persebaran areal bidang tanah yang bersengketa. Dengan adanya peta tersebut maka akan mempermudah pemerintah dalam monitoring bidang tanah yang bersengketa. Peta pesebaran tanah yang bersengketa merupakan peta yang menampilkan data-data kualitatif berupa bidang-bidang tanah yang saling bersinggungan atau bersengketa, baik antar Hak Milik dengan Hak Milik ataupun Hak Milik dengan Hak Guna Usaha di daerah Kabupaten Deli Serdang.

Kantor Pertanahan yang hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan layanan seputar pertanahan juga harus mampu melakukan beradaptasi dengan perubahan di era sekarang yang mulai mengharuskan digitalisasi untuk memberikan kemudahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang terletak di wilayah yang memiliki jumlah penduduk 2.370.488 jiwa dan luas wilayah 1.753 km sesuai dengan data di website Badan Statistik Nasional. Dari data tersebut bisa di golongkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang termasuk wilayah yang luas dan padat penduduknya. Dalam melaksanakan fungsinya Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ada beberapa program diantaranya yaitu UKM, SMS, IP4T, PTSL dan Rutin. Terdapat beberapa isu di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Isu-isu tersebut yang menghambat jalannya kegiatan pelayanan pendaftaran tanah. Terdapat salah satu isu yang perlu di selesaikan karena sangat urgent. Yaitu “belum optimalnya monitoring pencatatan berkas layanan kegiatan permohonan Pendaftaran Hak melalui Surat Keputusan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang”.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis ditemukan beberapa isu yang terjadi dibagian keuangan, yakni: 1) Belum Efisiennya Laporan Pengelolaan Pengaduan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung 2) Belum Optimalnya Sosialisasi Informasi Layanan Pertanahan Melalui Media Sosial pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung 3) Belum Optimalnya Fungsi PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan). Dari ketiga isu xi tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) sehingga menghasilkan isu yang dianggap paling penting dan serius untuk segera dicarikan solusinya, yakni “Belum Optimalnya Sosialisasi Informasi Layanan Pertanahan Melalui Media Sosial pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung”

Belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana layanan informasi pendaftaran tanah tentu akan berdampak pada minimnya pemahaman masyarakat terkait informasi pendaftaran tanah sehingga mengharuskan masyarakat berulang kali datang ke Kantor Pertanahan untuk melengkapi berkas persyaratan yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada efektivitas dan efisiensi waktu bagi pegawai untuk melakukan pemeriksaan berkas secara berulang-ulang. Dengan demikian, belum profesionalnya pegawai dalam mengelola dan memberikan layanan informasi yang berkualitas tentu sangat erat kaitannya dengan Manajemen ASN. Hal tersebut juga menunjukkan minimnya pemahaman serta pemanfaatan Transformasi Digital sebagai unsur dari penyelenggaraan SMART ASN Oleh karena itu, pada Laporan aktualisasi ini peserta akan memfokuskan pembahasan isu terkait belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai saran informasi layanan pendaftaran tanah untuk memecahkan permasalahan yang telah disebutkan diatas. Maka peserta sebagai Pengelola Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, akan melaksanakan Aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN Ber-AKHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas dan fungsi peserta pada Subbagian Tata Usaha, dalam hal ini peserta memilih judul Laporan aktualisasi “Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Layanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang”.