Saat ini kita telah memasuki tranformasi digital, beberapa sistem sudah mulai bertransisi dari yang semula manual berubah menjadi sistem digital. Dalam permasalahan ini pemanfaatan sistem teknologi diharapkan dapat membantu kinerja pegawai agar lebih akurat, cepat, dan tepat untuk proses pencatatan data permohonan peminjaman buku tanah pada pelayanan rutin sehingga dapat mewujudkan smart governance. Dengan demikian, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024 yang termuat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020 untuk mewujudkan pelayanan yang berstandar dunia.

Penyusunan arsip berkas ganti kerugian Pengadaan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang belum sistematis. Arsip sendiri adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.2 Belum sistematisnya penyusunan arsip berkas ganti kerugian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terbatasnya sumber daya manusia dan keahlian dalam mengelola arsip, terbatasnya sarana/prasarana, belum adanya metode pengarsipan yang efektif dan efisien, dan kurangnya budaya dalam pengelolaan arsip secara berkala.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, pelaksanaan pengecekan sertipikat secara elektronik masih menyisakan angka tunggakan yang cukup tinggi yakni sesuai data bahwa berkas masuk pada bulan Mei 2022 sejumlah 99 hanya 44 berkas yang dilakukan pengecekan sesuai SPOPP selama satu hari dan bulan Juni berkas masuk 112 dan pengecekan sesuai SPOPP sejumlah 78. Berdasar fakta ini maka pelayanan pengecekan sertipikat secara elektronik belum optimal karena dengan terjadi penundaan pengecekan maka sertipikat pemohon belum bisa dilakukan perbuatan hukum. Isu terkait pengecekan ini berkaitan dengan kualitas data, berdasarkan data yang diambil dari sistem KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) didapatkan bahwa kualitas data elektronik seperti buku tanah, persil, dan surat ukur pada 6 (enam) bulan ini termasuk sudah baik sehingga terdapat faktor lain dari luar yang menyebabkan isu ini terjadi. Upaya untuk mengatasi isu ini diperlukan demi memperbaiki layanan pengajuan pengecekan sertipikat secara elektronik yang dilakukan oleh PPAT agar dapat berjalan sesuai SOP yakni selama satu hari.

Kantor Pertanahan Kota Tomohon terdiri dari beberapa seksi, yaitu Subbagian Tata Usaha, seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Salah satu layanan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan adalah Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). PTP merupakan pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan 2 dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah dengan memperhatikan rencana tata ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan. Pembuatan peta untuk pertimbangan teknis pertanahan, membutuhkan peta tematik. Kantor Pertanahan Kota Tomohon belum memiliki peta jalan dalam format polygon.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa, konflik, dan perkara adalah belum optimalnya pelayanan kasus pertanahan. Dimana beberapa jabatan pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan terjadi kekosongan, hal ini berimbas pada kinerja seksi ini yang dianggap tidak bekerja. Berdasarkan fakta di lapangan, banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana proses pengaduan mengenai kasus pertanahan yang benar. Hal ini ditemukan ketika penulis turut serta dalam kegiatan pengumpulan data yuridis PTSL, banyak masyarakat dan perangkat desa menanyakan bagaimana prosedur pengaduan sengketa dan konflik pertanahan yang benar. Hal ini mengakibatkan banyak kasus yang tidak tersampaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie.

maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan yang terdapat pada unit kerja, terutama pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Berdasarkan data dan kondisi pada unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang ditarik daripadanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan mengenai isu-isu yang ada pada unit kerja untuk kemudian dipilih salah satu isu yang akan menjadi isu prioritas, dimana dalam tulisan ini isu yang diangkat yaitu belum tersedianya penyimpaanan draft berkas penetepan hak atas tanah secara digital pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan 3 Kota Palangka Raya. Dimana draft berkas penetapan hak atas tanah disimpan secara terpisah pada masing-masing komputer pegawai yang mengolah data sehingga belum terintegrasi di dalam satu tempat. Jika dikaitkan dengan materi agenda 3 (tiga) hal ini berkaitandengan manajemen ASN. Selain itu belum adanya penyimpanan draft berkas penetapan hak atas tanah secara digital kedalam satu tempat berkaitam dengan materi agenda 3 (tiga) yaitu SMART ASN.

Hal ini di sebabkan juga karena pengecekan yang tidak memenuhi syarat dari PPAT, apabila berkas di lakukan penolakan, masih menjadi berkas aktif sampai dengan diperbaiki kembali dan masuk dalam sistem. Bertitik tolak pada uraian latar belakang di atas, perlu adanya metode dan langkah untuk dapat meminimalisir permasalahan tunggakan pengecekan sertifikat elektronik untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik ke masyarakat.

Diperlukan mekanisme integrasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan kegiatan Pemetaan Peta Tematik Pertanahan dan ruang (PTPR), salah satunya di lokasi prioritas 1 yaitu area yang merupakan area dalam cakupan Program Strategis Nasional (PSN), seperti untuk kegiatan Calon Ibu Kota Negara (Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, 2022). Kemudian, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang tentang Mekanisme Penanganan Anomali Bidang Tanah dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Terdaftar belum Terpetakan (K4) TA 2022, pada poin (cii) disebutkan bahwa seluruh bidang tanah yang terdaftar agar dapat diintegrasikan dengan hasil kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) (Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022)

Kurang optimalnya pengarsipan dokumen keuangan terkait pelaksanaan anggaran dikarenakan belum adanya digitalisasi data, sehingga berdampak pada data yang tidak terarsip dengan baik. Dokumen petanggung jawaban keuangan yang semakin lama semakin menumpuk dan tidak tertata dengan baik menyebabkan dokumen menjadi rusak. Pada tahun 2021 terdapat 358 dokumen keuangan terkait pelaksanaan anggaran di Kantor Pertanahan Kota Kendari, jika dirata-ratakan terdapat 29 sampai 30 dokumen keuangan terkait pelaksanaan anggaran dalam satu bulan. Jika terus dibiarkan menumpuk maka dokumen tersebut akan hilang. Sehingga dibutuhkan pengarsipan dokumen secara digital dan mensinkronisasikan ke dalam tempat penyimpanan digital.