terkait kegiatan peminjaman dan pengembalian buku tanah masih dilakukan dengan proses pencatatan secara manual. Hal ini tentu mengakibatkan proses pencatatan menjadi tidak efektif dan efisien 3 karena sistem ini memiliki kekurangan dimana buku peminjaman tersebut beresiko terselip atau hilang. Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi dan kegiatan operasional pada Kantor Pertanahan Kota Manado, maka diperlukan suatu sistem tata kelola manajemen buku tanah yang tidak memerlukan ruang yang besar, mudah dan cepat, aman dari kerusakan, serta terjaga kerahasiaannya.

terkait kegiatan peminjaman dan pengembalian buku tanah masih dilakukan dengan proses pencatatan secara manual. Hal ini tentu mengakibatkan proses pencatatan menjadi tidak efektif dan efisien 3 karena sistem ini memiliki kekurangan dimana buku peminjaman tersebut beresiko terselip atau hilang. Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi dan kegiatan operasional pada Kantor Pertanahan Kota Manado, maka diperlukan suatu sistem tata kelola manajemen buku tanah yang tidak memerlukan ruang yang besar, mudah dan cepat, aman dari kerusakan, serta terjaga kerahasiaannya.

Pemanfaatan teknologi dalam melakukan penyimpanan dokumen dan arsip melalui sistem digitalisasi ini akan memudahkan dalam menemukan berkas apabila di kemudian hari dibutuhkan. Dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju dan berkembang, maka semakin banyak pula data-data, berkas, maupun arsip yang terkumpul dan disimpan karena mempunyai nilai guna. Dengan adanya sistem digitalisasi ini maka akan mengurangi 12 penumpukan kertas, dan juga dapat menghemat waktu dalam pencarian data karena akan disimpan dalam bentuk file sesuai nama, bulan dan tahun pada surat tersebut.

Adapun kondisi pertanahan yang ada di beberapa Kelurahan Kota Tarakan memasuki tahap Konflik permasalahan tanah, hal ini dikarenakan perselisihan tanah antara kelompok dan badan hukum sudah berdampak luas. Berkaitan dengan hal tersebut, CPNS diminta menyusun proposal rancangan aktualisasi yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang muncul di lingkungan kerja. Berdasarkan identifikasi, tapisan, analisis, dan alternatif penyelesaian isu, selanjutnya peserta menemukan isu untuk meminimalisir permasalahan tanah yang dimaksud agar kedepannya Konflik permasalahan tidak semakin meluas akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap status tanah, yaitu dengan mengoptimalkan upaya penyampaian informasi Konflik Pertanahan di Keluarahan yang dimaksud

Melalui PTSL masyarakat lebih mudah untuk mendaftarkan tanahnya dan mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah nya selama masyarakat memenuhi persyaratan dalam permohonan hak atas tanah, dan di desa masyarakat itu masuk dalam PTSL oleh Kantor Pertanahan di daerah itu. Minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendaftaran 4 tanah di Kabupaten Simeulue dapat dilihat kurangnya minat masyarakat dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah terutama hak milik dan juga kurangnya antusias masyarakat ketika ada petugas ke lapangan dalam program PTSL. Selain minimnya pengetahuan dan antusias masyarakat juga kurangnya koperatif dari aparat perangkat desa dalam mendukung PTSL di desa-desa sehingga dalam memenuhi terget memerlukan waktu yang lama.

Hasil yang didapatkan yaitu kurang optimalnya penataan dan pengarsipan bukti kegiatan GTRA Provinsi dan Penanganan Akses Reform. Dokumen yang dimaksud berupa Surat Tugas, Berita Acara Kegiatan, Foto Kegiatan dan Dokumen administrasi lain yang berkaitan dengan kegiatan pada tahun anggaran 2022. Penyimpanan dokumen pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsil Lampung masih secara konvensional, arsip dokumen dalam penyimpanan hanya ditumpuk begitu saja. Hal ini menyebabkan adanya dokumen yang terselip ataupun hilang. Resiko lain yang mungkin disebabkan oleh penyimpanan dokumen bukti kegiatan secara manual adalah dokumen yang dikelola oleh pegawai yang sudah pindah satuan kerja tidak terurus dan menjadi hambatan ketika pegawai baru yang menggantikan memerlukan dokumen tersebut. Teknologi pemindai berkas yang menghasilkan dokumen digital dari dokumen fisik yang kemudian di unggah ke dalam penyimpanan internet Google Drive diharapkan dapat menjadi jawaban bagaimana menyimpan dokumen dengan aman dan selanjutnya juga memudahkan dalam pencarian dokumen tersebut.

terkait dengan tumpang tindihnya jadwal pelaksanaan kegiatan yang menyulitkan pembuatan 2 Ibid., hlm. 8. 3 surat tugas, belum terintegrasinya penyimpanan dokumen digital yang menyulitkan para pegawai dalam pencarian dokumen ketika diperlukan, serta adanya ketidaksamaan persepsi antara Kantor ATR/BPN di daerah Kabupaten/Kota terhadap Kantor Wilayah ATR/BPN di Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan data dan penyajian data pembaharuan Zona Nilai Tanah.

Dari hasil survey dapat dilihat masih banyak masyarakat yang masih kurang paham akan prosedur perdaftaran peralihan hak atas tanah sesuai aturan yang berlaku di Kota Kendari, serta untuk mewujudkan mewujudkan reformasi birokrasi yang berstandar dunia, maka perlu untuk dilakukan optimalisasi informasi layanan pertanahan terkait prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Kendari

Di Kantor Pertanahan Kota Samarinda memiliki layanan pengaduan dan informasi melalui applikasi pesan instan Whatsapp, sebagaimana layanan tersebut merupakan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Melalui sarana tersebut, masyarakat dapat memberikan informasi yang dapat diadukan ataupun menanyakan informasi yang dibutuhkan seperti informasi syarat kelengkapan berkas, informasi berkaitan dengan PTSL, pengecekan 3 progress permohonan berkas, validasi sertifikat, dan lain-lain. Namun karena terkendala dari segi volume pesan instan yang diterima oleh petugas penanganan pengaduan dan informasi tersebut lebih besar dibandingkan kemampuan SDM sendiri untuk membalas atau merespon pesan tersebut menyebabkan banyak pesan yang jarang terbalas atau bahkan tidak terbalas sama sekali. Sebagaimana Pusat Pengaduan dan Informasi ini merupakan layanan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang merupakan amanat Peraturan Mentri ATR/ Kepala BPN No 4 tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan pertanahan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah agar terwujudnya pemerintahan yang bersih, maka diperlukannya untuk melakukan pengelolaan pengaduan secara baik dan benar sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan pelayanan pertanahan.

Disamping kegiatan PTSL, ada juga kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Kegiatan ini tidak lepas dari hambatan-hambatan yang segera perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas dari kegiatan ini sendiri, sehingga tujuan pemerintah dapat terwujud dengan sukses. Salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali ini yaitu masih banyak masyarakat yang mengumpulkan berkas data yuridisnya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh petugas, sehingga menghambat laju kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, dalam rentang waktu selama tahun 2022 antara bulan Januari-Juni terdapat sejumlah ± 20 masalah terkait pelayanan pendaftran tanah pertama kali. Hal yang demikian penting untuk diperhatikan, karena kadang masyarakat kurang memperhatikan kelengkapan persyaratan-persyaratan, baik itu dari segi kelengkapan berkasnya maupun dari 3 substansi permohonan itu sendiri. Jika kelengkapan berkasnya dapat terpenuhi maka proses keluarnya hak milik dan terbitnya sertipikat pun akan cepat selesai dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.