Berjalannya waktu pengecekan sertipikat sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan beralih menjadi layanan berbasis elektronik. Pengecekan elektronik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Frasa “berstandar dunia” pada visi kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dimaknai sebagai penerapan international best practices dalam upaya-upaya: meningkatkan efektivitas manajemen dan mutu pelayanan tanah dan ruang secara berkesinambungan; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan manfaat dan kualitas (output to impact) layanan pertanahan dan penataan ruang serta pemeringkatan Ease Of Doing Business (kemudahan berusaha) khususnya dari aspek Registering Property.

Mengingat bahwa ketersediaan informasi nilai tanah dari waktu ke waktu sangat penting keberadaannya, serta pentingnya pertanggungjawaban dan legalitas dalam pelaksanaan kegiatan pembaruan Peta Zona Nilai Tanah, maka dibutuhkan akuntabilitas produk dan sample penilaian tanah yang baik. Sehingga penulis rasa perlu dilakukan pengoptimalan media penyimpanan data secara digital. Oleh karena itu, dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini penulis akan mencoba untuk melakukan digitalisasi arsip sample penilaian tanah pada kegiatan pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dengan menggunakan Google Maps sehingga dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan tanpa ada kesulitan serta dapat dipertanggungjawabkan keamanannya.

Pengelolaan keuangan merupakan rangkaian kegiatan yang kompleks, mulai dari pelaksanaan hingga pengarsipan dokumen pertanggungjawabannya. Pemanfaatan teknologi dalam penyimpanan arsip dokumen akan memudahkan aksesabilitas dokumen. Seiring perkembangan waktu, jumlah dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan kantor akan semakin banyak. Demi menjaga akuntabilitas, dokumen-dokumen tersebut harus disimpan agar dapat ditunjukkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagian besar disimpan dalam bentuk fisik. Penumpukan dokumen akhirnya akan menyulitkan untuk menemukan dokumen yang dibutuhkan. Di samping itu, diperlukan fasilitas penyimpanan fisik yang besar dan pemeliharaan khusus karena dokumen fisik mudah rusak.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerapkan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada tahun 2017, Kegiatan Penerbitan dan pencatatan hak atas tanah dilakukan secara manual menggunakan buku daftar hak, hal tersebut menyebabkan data pendaftaran seperti Buku Tanah dan Surat Ukur yang terbit sebelum tahun 2017 belum masuk dalam aplikasi KKP. Tenaga yang terbatas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga menyebabkan belum optimalnya Validasi Buku Tanah.

pengamalan Digital Culture yang mana kedepannya diharapkan masyarakat dan juga instansi terkait termasuk BPN dan Bank dapat membiasakan, memeriksa, dan membangun digitalisasi memaui pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis yang saat ini di tempatkan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara dan melihat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan pengurusan roya online dengan pengurusan roya manual, sehingga sangat bagus untuk di jadikan sebagai judul aktualisasi dan dapat dilaksanakan selama habituasi di satuan kerja sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juli 2022. Dalam hal ini penulis memilih judul aktualisasi

perlunya penyimpanan secara sistem digitalisasi yang apabila dibutuhkan dapat ditemukan secara mudah dan cepat dikemudian hari. Karena dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju dan berkembang, maka semakin banyak pula data-data, berkas, maupun arsip yang terkumpul dan disimpan karena mempunyai nilai guna. Dengan adanya sistem digitalisasi ini maka akan mengurangi penumpukan kertas, dan juga dapat menghemat waktu dalam pencarian data karena akan disimpan dalam bentuk file sesuai nama, bulan dan tahun pada surat tersebut.

Dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini harus mengangkat beberapa isu yang berkembang di masing-masing kantor satuan kerja dan akan terpilih satu isu. Isu terpilih akan dibuat beberapa gagasan untuk memecahkan isu tersebut. Untuk mencapai gagasan tersebut diperlukan beberapa kegiatan yang di aktualisasikan. Kegiatan ini mensistesiskan substansi mata pelatihan agenda nilai-nilai dasar yaitu BerAKHLAK, SMART ASN dan Manajemen ASN

Pada Aplikasi KKP tahun 2022, seluruh Kantor Pertanahan diwajibkan melakukan pengunggahan file hasil dari Digitalisasi Warkah/Arsip seperti Risalah Buku Tanah dan Surat Ukur. Yang kemudian diperiksa kesesuaiannya oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini yakni ketua panitia Ajudikasi dengan membubuhkan Passphrase, sebagai peningkatan kualitas data pertanahan terkait Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Adapun pada proses pengunggahan 12 | L a p o r a n A k t u a l i s a s i merupakan kegiatan ini bersifat reptitif yakni kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, kegiatan ini cukup memakan banyak waktu dan memerlukan ketelitian. Sehingga penulis ingin berkontribusi dalam proses pengungahan ini dengan mencari cara atau solusi agar proses pengunggahan file dokumen dapat lebih efisien, dengan menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi yang tersedia.

Transformasi digital terkait Pelayanan pertanahan secara elektronik memerlukan data yang valid secara maksimal. Buku tanah merupakan salah satu dokumen yang harus berstatus valid karena merupakan dokumen yang dominan memiliki perananan penting dalam pelayanan elektronik. Saat ini dari jumlah 89.783 buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, buku tanah yang valid baru mencapai 82.789 sehingga penulis tertarik untuk mengangkat isu terkait “Optimalisasi Validasi Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang”. Harapannya terjadi peningkatan persentase buku tanah valid sehingga pelayanan pertanahan dapat terlaksana secara optimal.

Pengadaan tanah merupakan suatu masalah yang kompleks dan prosesnya melibatkan masyarakat sehingga memerlukan adanya sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Sosialisasi yang dilakukan pada dasarnya merupakan hal yang penting. Berdasarkan wawancara kepada Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa banyak masyarakat yang masih 3 MEDIA BARU DALAM PELAYANAN PUBLIK (Sosial Media dalam Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN RI Bengkulu) Fitria Yuliani1*), Rekho Adriadi2 , dan Linda Safitra3 14 belum paham mengenai proses pengadaan tanah khususnya mengenai ganti rugi. Hal ini berdampak pada banyaknya masyarakat yang salah alamat dalam mengajukan pengaduan terkait ganti kerugian. Hal tersebut menunjukkan perlunya dilakukan sosialisasi terkait pengadaan tanah. Selain itu, berdasarkan pengamatan atas postingan pada instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang diketahui bahwa hanya sedikit postingan mengenai proses pengadaan tanah dan ganti rugi pasca kegiatan tersebut.