Pembuatan peta hasil survei pengukuran bidang dilakukan dengan menggunakan aplikasi ArcGIS, penggunaan aplikasi ArcGIS dalam pembuatan peta hasil survei pengukuran bidang dikarnakan mudah dalam pengolahan data spasialnya. Di Kantor Pertanahan Kota Bitung, khususnya pada Seksi Survei dan Pemetaan masih terbatas sumber daya manusia yang dapat menggunakan aplikasi ArcGIS untuk melakukan pemetaan. Buku Saku Petunjuk Penggunaan Aplikasi ArcGIS untuk Pembuatan Peta Hasil Survei Pengukuran Bidang ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi pegawai untuk pembuatan peta tematik, terutama peta hasil survei pengukuran bidang. Selain itu monitoring terhadap pembuatan peta hasil pengukuran bidang juga diperlukan, hal ini dikarnakan dengan adanya monitoring yang berkelanjutan akan membuat kegiatan survei kegiatan pengukuran bidang lebih efisien.

Program kerja yang sedang dan masih berlangsung hingga beberapa waktu kedepan adalah kegiatan pemetaan Zona Nilai Tanah di Kota Cilegon dan pembaharuan harga guna membuat peta Zona Nilai Tanah dengan harga yang terbaru. Formulir – formulir kegiatan pemataan setiap lokasi belum di arsipkan secara digital sehingga cenderung menumpuk di meja kerja dan arsip berkas belum tersusun secara sistematis sehingga akan lebih sulit untuk dicari ketika berkas tersebut dibutuhkan. Ruang kerja yang sempit dan arsip yang tidak tertata merupakan permasalahan yang paling terlihat di seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan.

 masih ada keterlambatan validasi dalam permohonan pengecekan sertipikat elektronik sehingga hal tersebut mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada Publik Khususnya Pihak PPAT yang membutuhkan hasil pengecekan sertipikat agar dapat meneruskan pembuatan aktanya . Keterlambatan validasi tentu ini tidak selaras dengan PerKBPN No.1 Tahun 2010 dimana layanan pengecekan sertipikat seharusnya bisa selesai dalam satu hari . Hal ini tentu berdampak pada penilaian yang kurang baik terhadap layanan di Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat . 10 Keterlambatan proses pengecekan sertipikat elektronik membuat pelayanan yang ada di Kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kurang maksimal dan Khususnya untuk Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ini menjadi tunggakan pekerjaan tentunya akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Seksi tersebut .

Seperti yang kita ketahui sebagian besar pendaftaran administratif pertanahan saat ini masih menggunakan cara konvensional yaitu dengan cara datang ke kantor pertanahan lalu mengisi blanko atau formulir pelayanan secara langsung. Hal ini juga berlaku untuk pelayanan administratif pada seksi penataan dan pemberdayaan di kantor pertanahan tanggamus. Hal ini menyebabkan pemohon harus datang secara berulang ke kantor pertanahan, karena pertama mereka harus mengisi formulir yang disedikan lalu mereka harus kembali dan melengkapi kebutuhan berkas yang diperlukan, tentu saja hal ini akan menyulitkan pemohon.

Melalui Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah yang dilakukan oleh Seksi Pengadaan Tanah dan pengembangan Kantor pertanahan Kota Tomohon, penulis melihat beberapa masalah terkait kurangnya Pelayanan Informasi Nilai Tanah kepada Masyarakat. Hal ini karena laporan Zona Nilai Tanah masih tersimpan di Kantor Pertanahan dan Peta Zona Nilai Tanah hanya terupload di website KKP. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa mengakses Peta Zona Nilai Tanah di Kota Tomohon

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah. Salah satu fungsi yang di selenggarakan di seksi pengadaan tanah yaitu pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria. Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relative sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasanya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah. Tujuan penyediaan informasi nilai tanah yaitu agar dapat dimanfaatkan untuk layanan pertanahan dan 2 sebagai referensi kebijakan yang berkaitan dengan nilai tanah, seperti jual beli, dan investasi

Dalam pengamatan tersebut, penulis menemukan beberapa isu di Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga yakni, Belum optimalnya upload Buku Tanah digital pada 2 sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga, Belum optimalnya penyampaian informasi layanan pemeliharaan tanah secara digital pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga, serta Minimnya sumber daya manusia pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga. Dari ketiga aspek isu yang ditemukan, dan berdasarkan Teknik analisis, penulis mengkaji aspek terkait Belum optimalnya penyampaian informasi layanan pemeliharaan tanah secara digital pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga.

Dalam pelaksanaannya, penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang masih banyak dilakukan dengan cara manual.

Kurang baiknya pengelolaan arsip dapat menyebabkan arsip menjadi rusak dan hilang, maka sudah semestinya arsip surat tugas maupun surat perintah perjalanan dinas dan arsip lainya di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dilakukan digitalisasi agar dapat mempercepat proses kinerja ASN yang menyangkut dengan kearsipan. 

Belum optimalnya pemberian informasi mengenai persyaratan terbaru peralihan hak atas tanah dengan proses jual beli berhubungan dengan tugas dan fungsi ASN pada kantor pertanahan sebagai pelayan masyarakat. ASN kantor pertanahan wajib memberikan pelayanan maksimal terutama dalam pemberian informasi mengenai aturan terbaru dalam pengurusan permohonan pendaftaran maupun peralihan hak atas tanah sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memenuhi syaratnya jika yang bersangkutan membutuhkan pelayanan pertanahan tertentu. ASN kantor pertanahan harus mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak serta mampu menggunakan media digital dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi pertanahan pada masyarakat.