Di Kota Balikpapan, kegiatan PTSL sebelumnya dilakukan oleh pihak ketiga. Banyak permasalahan yang timbul dari kegiatan PTSL tersebut. Diantaranya adalah banyaknya residu data PTSL karena ketidaksesuaian data sebenarnya dengan data yang ada dari hasil kegiatan PTSL. Banyak luas tanah yang tidak sesuai dengan luas aslinya di lapangan, banyak bidang yang tidak dilakukan pengukuran lapangan namun hanya dilakukan pendigitan melalui data citra. Di awal program PTSL, petugas ukur ataupun pihak ketiga yang mengukur lebih mengejar kuantitas hasil pengukuran daripada 3 kualitas hasil pengukuran. Hal ini menjadi bom waktu apabila tidak diperbaiki. Sehingga saat ini banyak dilakukan pengukuran ulang PTSL untuk melakukan perbaikan data.

Logbook atau buku catatan kejadian adalah suatu catatan sistematik harian yang berisi aktivitas-aktivitas, peristiwa dan kejadian yang dilakukan pada lingkungan pekerjaan. Logbook umumnya digunakan pada tempat kerja, terutama untuk para karyawan digunakan untuk mencatat tujuan, berat, dan jenis barang yang akan dikirim. Peran logbook pada suatu perusahaan dipergunakan sebagai salah satu alat yang dipergunakan dalam pengelolaan suatu perusahaan dan memiliki fungsi pengawasan proses pekerjaan. Logbook memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai tempat dicatatnya data dari kegiatan yang dilakukan, bahan informasi dan evaluasi, serta bahan laporan. Pada penggunaan logbook 12 pada umumnya rentan terhadap kesalah dalam penulisan atau kerusakan pada buku secara fisik. Sistem yang berjalan saat ini, proses pendataan dilakukan secara tertulis pada sebuah buku dan masih belum berjalan secara terstruktur dan sistematis karena masih adanya kendala pada sistem tersebut.Untuk menggurangi resiko terjadinya kesalahan tersebut maka dibuatlah logbook digital.

Di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Manado pelaksanaan operasional terutama dalam hal penanganan sengketa untuk kepentingan umum sangat berkaitan dengan arsip seperti Surat Keluar, Surat Masuk, dan SK Pembatalan. Akan tetapi dalam mencari sebuah data pertanahan tertentu yang hendak digunakan untuk penunjang kegiatan lainnya, baik sebagai dasar administrasi maupun sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pimpinan masih memerlukan waktu lama. Hal ini dikarenakan penyusunan arsip kurang tertata dengan baik dan keterbatasan ruang yang menyebabkan tata kelola arsip menjadi kurang optimal.

Kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang di seksi penetapan hak dan pendaftaran tentu berhubungan erat dengan berkas pendaftaran tanah pertama kali yang masuk melalui loket dan juga berkas tim yuridis PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dikumpulkan dari lapangan. Berkas yang masuk tersebut memiliki beberapa blanko yang harus diisi lengkap dan benar oleh pemohon agar bisa ditindak lanjuti untuk proses penerbitan sertipikat, namun pada faktanya blanko tersebut tidak diisi dengan lengkap dan benar, bahkan terkadang hanya diisi di bagian tanda tangan pemohon saja. Tentunya hal ini sangat berdampak terhadap kinerja seksi penetapan hak dan pendaftaran menjadi lambat dan terhambat karena harus melengkapi kembali blanko yang kosong yang seharusnya dilengkapi oleh pemohon tersebut untuk proses penerbitan sertipikat. Dan juga berdampak langsung terhadap kepuasan pemohon dalam pelayanan penerbitan sertipikat.

ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, antara lain belum terintegrasinya penyimpanan dokumen digital yang menyulitkan para pegawai dalam pencarian dokumen ketika diperlukan, belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah, dan belum optimalnya kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah di kalangan masyarakat.

Warkah sebagai tempat penyimpanan alat pembuktian disini membutuhkan perhatian yang serius, namun di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang belum tertibnya tanda terima berkas arsip yang akan masuk ke Warkah. Bukan hanya sebatas alat pembuktian hak, tapi dokumen negara yang wajib disimpan dan dipelihara dengan cara khusus, sebab dokumen ini penting menjadi dasar tertibnya pertanahan yang dikelola negara. Terkait dengan belum tertibnya tanda terima berkas arsip maka diperlukan gagasan untuk membuat tanda terima berkas arsip layanan yang telah selesai menuju ke Warkah untuk memberikan kepastian bahwa berkas arsip telah diterima di Warkah dan juga memberikan informasi untuk Pegawai lain terkait dimana keberadaan berkas arsip yang telah diselesaikan pelayanannya.

Penghapusan hak tanggungan (roya) Program LAMIRA adalah salah satu pelayanan pertanahan Program LAMIRA yang tidak menggunakan akta sehingga masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonannya ke Loket Pelayanan Pertanahan. Inovasi Penghapusan hak tanggungan (roya program LAMIRA sendiri terdapat permasalahan dalam pelaksanaanya seperti permohonan pelayanan pertanahan penghapusan hak tanggungan (roya) Program LAMIRA yang mengajukan adalah kuasa bukan pemegang hak langsung, karena ketidaktahuan dari pemohon sehingga tidak dapat terlayani. Selain itu ditemukan beberapa pemohon selaku pemegang hak langsung hendak mengajukan permohonan pelayanan pertanahan penghapusan hak tanggungan (roya), namun terdapat dokumen yang tidak lengkap, hal tersebut juga mengakibatkan permohonan tidak dapat terlayani. Padahal dari inovasi Program LAMIRA diharapkan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu kecepatan waktu pelayanan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPN serta meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengurus sendiri tanahnya tanpa melalui kuasa atau pihak lain. Hal-hal tersebut terjadi karena kurang informatifnya media komunikasi penghapusan hak tanggungan (roya) Program LAMIRA dan penyampaian permohonan blangko formulirnya selama ini masih harus diperoleh di loket Kantor 13 Pertanahan Kabupaten Kulon Progo secara konvensional sehingga transformasi digital melalui media komunikasi menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Terkait dengan data hak tanah, terkait warkah sendiri memang sudah dilakukan digitalisasi data dengan dilakukan pengescan terhadap dokumen tersebut dan diintegrasi dalam aplikasi KKP. Namun, fisik dari data hak tanah tersebut masih perlu digunakan untuk seperti kegiatan pengecekan dan juga kegiatan peralihan hak seperti jualbeli, hibah, waris,dll. Sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap keberadaan buku tanah terutama buku tanah yang sedang dalam status peminjaman oleh pegawai kantah untuk menghindari kehilangan buku tanah dan juga sebagai bentuk tanggung jawab petugas terhadap tugasnya. Dengan zaman yang serba digital, maka perlu adanya digitalisasi terkait dengan peminjaman Buku tanah, dari yang sebelumnya secara manual dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem digital menghindari lagi hilangnya buku register dan juga hilangnya buku tanah itu sendiri.

Sebetulnya dalam sistem KKP sudah ada bentuk penyimpanan arsip secara digital. Namun, bilamana ada berkas yang keluar maupun masuk ke ruang arsip hanya dicatatkan melalui manual belum secara digital khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi. Tolak ukur suatu kinerja ASN baik atau buruk tidak selalu pada pelayanan publik saja, akan tetapi administrasi kantor yang tertib juga merupakan indikator bahwa ASN mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian ATR/BPN harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik terutama dalam menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaborasi (BerAKHLAK).

Data Pengadaan Tanah yang lengkap diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi di bidang Pengadaan Tanah, dalam hal ini data Pengadaan Tanah sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi dalam rangka evaluasi guna menentukan arah dan kebijakan Pengadaan Tanah yang tepat dan terarah. Dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah, tidak dapat dipungkiri banyaknya data yang kurang tertata dengan sistematis yang terdapat pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Penataan data tentu dimulai melalui arsip yang baik, dimana telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Penataan data pengadaan tanah merupakan jenis arsip dinamis. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Kearsipan yang menyebutkan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Data-data pengadaan tanah yang ada di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan juga masih menggunakan penyimpanan secara manual, dan dirasa masih kurang efektif. Di era serba komputer saat ini, 3 sistem kearsipan yang baik adalah sistem kearsipan yang menggunakan media penyimpanan berbasis komputer atau online, sesuai dengan motto Kementerian ATR/BPN yakni Melayani, Professional, Terpercaya.