Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan dipimpin oleh seorang kepala kantor. Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Kantor Pertanahan terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Dengan alasan tersebut diatas, maka penulis menyusun laporan aktualisasi ini dengan judul “Digitalisasi dan Penataan Buku Tanah Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara”.

Guna melakukan antisipasi terhadap kondisi ketidakpastian di masa yang akan datang maka sangat diperlukan suatu analisis risiko terkait kegiatan peningkatan kualitas bidang tanah khususnya pada kegiatan Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Analisis risiko merupakan cara pendekatan yang tepat untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran 2 dalam hal ini peningkatan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda khususnya pada Seksi Survei dan Pemetaan.

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan On Job Training yang berfokus pada bidang Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Manado, penulis menemukan beberapa permasalahan terkait Kualitas Data Pertanahan. Kondisi pertanahan saat ini masih masih dalam proses menuju peningkatan kualitas data pertanahan. Di era yang sudah memasuki era digital, ASN dituntut untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam menyesikan kualitas data pertanahan khususnya data spasial pertanahan. Validasi persil dan kualitas data pertanahan masih berada pada posisi KW4,KW5,KW6 diharapkan telah terplotting di KKP setelah dilakukan perubahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan elektronik untuk masyarakat sehingga dapat mengetahui posisi, bentuk dan luas bidang tanah secara digital. Berdasarkan kendala-kendala yang ditemuakan tersebut, penulis ingin meningkatan kualitas data spasial pertanahan melalui validasi persil dan peningkatan kualitas data KW4 KW5 dan KW6 untuk menuju program Transformasi Digital di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Maka dari itu, penulis berkeinginan

Berdasarkan latar belakang diatas dengan mengingat betapa pentingnya peranan arsip sebagai alat bukti otentik pertanggungjawaban, maka penulis tertarik untuk mengadakan aktualisasi dengan judul “ Digitalisasi Arsip Laporan Bulanan PPAT/PPATS Menggunakan Media Penyimpanan Berbasis Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang”. Oleh karena itu perlu dilakukan nya transformasi digitalisasi dalam sistem pengelolaan arsip yang sistematis dan terintegrasi, mudah di akses jika di butuhkan untuk berbagai kegiatan manajemen pertanahan, penentuan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengawasan dan pembinaan agar tercapainya target kegiatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang. Maka diperlukan gagasan kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah tersebut

Sebagai wujud dalam mengaktualisasi nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, sebagai CPNS diwajibkan untuk membuat laporan aktualisasi sesuai dengan isu aktual yang ada pada satuan kerja. Untuk menjawab isu yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur atas dasar pembuatan laporan aktualisasi 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 10 penulis berinisiatif untuk melaksanakan “Pengeolaan Arsip Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Irigasi Tahun 2015 Di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur” yang diharapkan dapat digunakan dalam pertanggungjawaban kegiatan maupun pencarian bahan bukti yang lebih mudah, efektif dan efisien sebagai bentuk implementasi nilai smart ASN yaitu memiliki karakter yang efektif, efisien, inovatif dan memiliki kinerja yang bermutu, dalam penyelenggaraan program pemerintah.

Banyaknya odner yang ada seringkali menyebabkan pegawai kesulitan jika sewaktu-waktu ingin mengambil atau mengecek ulang SPM yang diinginkan. Sebenarnya, hal ini dapat diatasi dengan mengarsipkan SPM secara digital. Pengarsipan secara digital akan memudahkan pengecekan ulang SPM tanpa harus membongkar odner, keuntungan lain yang diperoleh adalah dapat menjadi back-up apabila di kemudian hari terdapat SPM yang rusak atau hilang. Oleh karena itu, isu yang penulis ambil adalah belum optimalnya pengarsipan digital dokumen Surat Perintah Membayar (SPM). Dengan digitalisasi SPM ke dalam google drive akan memudahkan pegawai dalam mengakses SPM yang dibutuhkan. Maka dalam kesempatan kali ini, penulis mengambil judul “Digitalisasi Surat Perintah Membayar (SPM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat” sebagai upaya penyelesaian isu belum optimalnya pengarsipan digital Surat Perintah Membayar (SPM).

Pemantauan ini dilaksanakan terhadap kewajiban-kewajiban pemegang hak salah satunya memberikan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SK Pemberian Haknya atau DPAT-nya maupun kewajiban-kewajiban lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Minimnya pengelolaan arsip laporan terkait kegiatan perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dan atau Hak Guna Bangunan (HGB) dalam rangka pemanfaatan tanah, tidak tertembuskannya laporan tersebut ke Kantor Wilayah atau ke Kantor Pertanahan, serta tidak efektifnya penyimpanan arsip laporan yang menyebabkan penumpukan sehingga mempersulit pencarian laporan, maka diperlukan suatu Sistem Aplikasi Pengarsipan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, diperlukan pembuatan basis data untuk mengorganisir data alat ukur di Kantor Wilayah Provinsi Banten agar dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan pengukuran dan pemetaan sehingga dapat memenuhi visi 12 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul “Pembuatan Basis Data untuk Manajemen Data Alat Ukur di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten”, sebagai kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis mengangkat judul rancangan “PENGOPTIMALISASIAN KUALITAS INFORMASI PELAYANAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA” yang secara jelas akan dijabarkan pada rancangan aktualisasi laporan ini. Melalui kegiatan aktualisasi diharapkan dapat mengatasi isu yang ada dan mampu menghasilkan Pendidikan dan peserta didik yang memiliki nilai-nilai akhlak mulia dilandasi nilai dasar.

Penggunaan sistem manual dalam penataan arsip buku tanah menimbulkan isu yang menurut hemat Penulis perlu diangkat dikarenakan buku tanah itu sendiri merupakan “nyawa” dari instansi Badan Pertanahan Nasional. Apabila buku tanah diperlukan untuk keperluan pelayanan pertanahan, penyimpanan dengan sistem manual ini dinilai tidak efektif dikarenakan mamakan waktu yang lama untuk mencari buku tanah yang dibutuhkan. Seperti contohnya dalam persidangan, dibutuhkan buku tanah dalam pembuktian sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat pencarian buku tanah. Tidak hanya itu juga, pegawai yang bertugas pada ruang arsip hanya satu orang saja sehingga apabila pegawai tersebut berhalangan masuk akan menimbulkan kebingungan pada pegawai lainnya yang akan meminjam buku tanah dikarenakan sistem penataan yang belum teratur.