Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan dengan baik, merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas kinerja pelayanan. sosok pejabat pengawas yang dapat memainkan peran tersebut telah memenuhi kriteria pemimpin yang melayani, sehingga cepat atau lambatnya peningkatan kinerja organisasi akan ditentukan oleh langkah-langkah pengendalian yang dilakukan oleh pejabat pengawas. Kegiatan pelayanan kkpr di kabupaten kerinci menemui berbagai permasalahan, permasalahan pertama yaitu terhambatnya pelayanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha dan Non Berusaha karena adanya keluhan masyarakat umum dan pelaku usaha terkait lambatnya proses penerbitan dokumen KKPR baik yang berusaha maupun non berusaha di Kabupaten Kerinci. Permasalahan berikutnya adalah belum terbitnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Daerah Kabupaten Kerinci karena RDTR masih dalam proses dimana RDTR berfungsi sebagai database dalam penerapan Konfirmasi KKPR sehingga pelayananan KKPR dapat terbit Otomastis dalam 1 (Satu) Hari. Rencana penyusunan RDTR di Kabupaten Kerinci berdasarkan sumber data dari Dinas PUPR kabupaten Kerinci berjumlah 7 (tujuh) RDTR wilayah Perkotaan yang akan disegerakan prosesnya untuk mendapatkan Persetujuan Subtansi. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah belum terintegrasi data Peta Pertanahan dan Tata Ruang serta Peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) lainnya dalam sebuah sistim. Terbangunnya 1 (satu) data peta tentu selaras dengan kebijakan one map policy berdasarkan Peraturan Presiden no. 9 tahun 2016 tentang tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP).
Laporan Akhir Aksi Perubahan Novi Yadi.pdf
