Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran sebagai bagian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mengemban tugas dan fungsinya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan pertanahan secara luas merata dan menyeluruh ke masyarakat pengguna layanan namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala dan hambatan. Dalam pelayanan permohonan layanan informasi nilai tanah/ZNT masih sangat rendah sehingga pemanfaatan Peta Zona Tanah untuk eksternal tidak maksimal. Adapun dasar hukum dalam pelayanan informasi zona nilai tanah ini yaitu: 1. UU No.28/2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. PP 128 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 3. Peraturan Kepala BPN RI NO.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. 4. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. PT.03.01/299/II/2020 tanggal 5 Pebruari 2020 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Salah satu Strategic Goal Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 adalah “Mewujudkan Kantor Layanan Modern yang memberikan produk, layanan dan pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi”. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Kementerian ATR/BPN dalam mengemban tugas dan fungsinya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan pertanahan secara transparan, cepat, tepat, mudah, dan murah, dan menyeluruh kepada masyarakat pengguna layanan namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala dan hambatan yaitu data pertanahan belum seluruhnya digitalisasi dan divalidasi, kualitas data 12 pertanahan kurang memadai, kurang disiplinnya petugas dalam tata kelola penyimpanan warkah, kurang kompeten petugas pengelola warkah (SU, buku tanah, warkah) dan pengamanan data pertanahan masih kurang. Kantor Pertanahan didorong untuk terus menerus melakukan inovasi layanan, menciptakan Kantor Pertanahan modern/papperless, layanan secara elektronik, sehingga tahun 2025 menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia. Oleh karena itu untuk mewujudkannya semua harus ada komitmen dari seluruh insan ATR/BPN untuk mengoptimalkan alih media data pertanahan dari analog menjadi digital, melaksanakan kegiatan mengintegrasikan data pertanahan, mewujudkan peta pendaftaran tanah yang berkualitas/one map policy, pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Kementerian melayani, profesional dan terpercaya sehingga tercipta penyelenggara pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pelayanan yang berkaitan dengan pengukuran pelaksanaannya sangat tergantung dengan faktor SDM sebagai petugas lapang. Jadi pelaksanaan kegiatan pengukuran murni tergantung dedikasi dan kepribadian personal yang harus di manage yang baik .Kondisi yang ada Pelatihan Kepemimpinan Administrator TK. II Angjkatan II Tahun 2020 10 banyaknya pengaduan dan tunggakan pekerjaan di jenis layanan yang memerlukan kegiatan pengukuran seperti layanan : Pengakuan hak,Permohon hak, perpanjangan Hak dan Pemecahan/Penggabungan. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektronis masih terkendala dengan minimnya data pertanahan ( Buku tanah dan Surat Ukur ) yang belum tervalidasi dan terintegrasi secara elektronik . Dan juga kegiatan pelayanan pengukuran belum memberikan rasa nyaman kepada pengguna layanan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kementrian ATR/BPNBerdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, penulis menyusun Rancangan Aksi Perubahan ini dengan judul “PENINGKATAN PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI PENYEMPURNAAN KUALITAS DATA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia melalui program PTSL sudah memiliki target PTSL yang tergolong besar setiap tahunnya. Sehingga jenis permasalahan yang dihadapi juga mirip untuk masing-masing Kantor Pertanahan. Melalui Program Trisula yang rencananya akan dilaksanakan berbarengan dengan program PTSL ini diharapkan tidak menjadi kendala bagi pelaksanaan PTSL. Dalam menjalankan kegiatan PTSL ini terdapat hambatan yang berpengaruh pada sistem kinerja untuk masing-masing kantor pertanahan. Di dalam Juknis PTSL tahun 2020 menerangkan bahwa ketersediaan alat dan jumlah SDM tidak menjadi masalah atau hambatan pada kegiatan ini. Secara teknis yang menjadi hambatan untuk penyelesaian PTSL pada Wilayah Jawa Tengah lengkap tahun 2023 adalah kesulitan dari ploting K4 pada peta kerja yang nantinya melalui Pogram Trisula ini justru akan mampu membentuk Peta Kerja serta mendaratkan K4 dengan bantuan informasi dari Desa. Dengan demikian, Trisula akan mampu meminimalisasi sengketa serta mampu menetapkan batas desa. Dalam tiga tahun, yaitu dimulai dari 2021 sampai dengan tahun 2023, Trisula diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten Wonosobo Lengkap.

Kegiatan pendataan bersama antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Kota dan Perangkat Desa sangat berperan dalam meningkatkan kualitas dan melakukan verifikasi data dilapangan sebelum data tersebut di impor ke dalam data base dan digunakan bersama dengan konsep berbagi service untuk layanan terpadu/Samsat Pertanahan. Kegiatan berbagi service ini diharapkan menjadi layanan terpadu antar Lembaga dalam melayani masyarakat.

Pentingnya pregulasi Pengukuran dan Pemetaan 3D Kadastral ini juga dilihat kebutuhan daru dunia usaha. Salah satu yang bersifat strategis, dapat dicermati pada dinamika bisnis di lokasi berpola TOD (Transit Oriented Development), seperti yang telah dilaksanakan oleh PT. MRT Jakarta. Diperhitungkan terdapat potensi komersial pada lokasi ini sebesar Rp. 240 Trilyun setahun. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di areal TOD, salah satunya tentang Pendaftaran Hak atas Ruang. Karateristik bisnis TOD mencakup penggunaan dan pemanfaatan pada permukaan tanah (bidang), ruang di atas tanah serta ruang di bawah tanah. Hal ini tentunya akan membutuhkan regulasi Pendaftaran Hak atas Ruang, yang di dalamnya melingkupi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 3D. Berdasarkan isu-isu yang harus ditangani unit di Subdirektorat Pemetaan Kadastral, maka judul Aksi Perubahan yang dipilih adalah : “Peningkatan Kinerja Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral melalui Percepatan Perumusan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan 3D Kadastral”

Langkah untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sudah sesuai Rencana Tata Ruang dilakukan melalui penyusunan Dokumen sinkronisasi program pembangunan jangka menengah dan penyusunan Dokumen sinkronisasi program pembangunan jangka 1 2 tahun. Dokumen sinkronisasi program pembangunan jangka menengah (PRIMA BARATA) diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen sinkronisasi program jangka 1 tahun (PRITA BARATA) diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian kedua dokumen tersebut dapat menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan program pemanfaatan ruang di daerah. Secara lebih mendalam, gambaran di atas dan untuk memenuhi tercapainya tujuan sinkronisasi program pembangunan akan ditindaklanjuti melalui aksi perubahan ini dengan judul peningkatan pelaksanaan pemanfaatan ruang secara holistik melalui penyusunan dokumen teknis (Doktek) daerah menggunakan sistem informasi pemanfaatan ruang (Sifataru)

Pada saat pelaksanaan migrasi peta analog menjadi peta digital yang di plotting dalam peta pendaftaran Geo KKP tidak melalui proses verifikasi dan validasi sehingga peta pendaftaran digital saat diperlukan untuk pelayanan pertanahan bidang-bidang tanah harus dilakukan reposisi, translasi, rotasi serta pengecekan lapangan karena peta yang ada tidak akurat. Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Sengketa pertanahan terjadi karena adanya tumpang tindih sertipikat, karena banyaknya bidang-bidang tanah yang belum terpetakan dan belum tervalidasi di dalam peta digital. Untuk mempercepat pelaksanaan pembuatan peta kota lengkap di Kota Probolinggo diperlukan suatu terobosan dengan pola TRIJUANG yang melibatkan 3 unsur kekuatan yaitu Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, Pemerintah Kota dan pihak kelurahan. Dengan sinergi 3 komponen ini diharapkan tujuan akan tercapai, karena adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota, petugas kelurahan yang turun langsung bersama-sama dengan petugasn Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Berdasarkan uraian di atas tersebut, penulis menyusun Rancangan Aksi Perubahan ini dengan judul “Strategi Menuju Kota Lengkap Bekerjasama Dengan Dinas PUPR Kota Probolinggo”.

Pada saat ini tugas layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Keberadaan komputer, laptop dan printer sekedar digunakan untuk mengetik, belum digunakan untuk kegiatan yang lebih besar seperti untuk pengolahan data, pelaporan, monitoring dan evaluasi dan pertanggungjawaban, sehingga sulit untuk memenuhi target waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasonal.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sementara Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas Pelayanan Publik. Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh adalah Kantor Pertanahan Pertama di Propinsi Jambi yang telah melakukan Pencanangan Zona Integritas akan tetapi sampai dengan saat ini belum mendapatkan predikat WBK/WBBM. Salah satu faktor Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh belum mendapatkan Predikat WBK adalah kurang optimalnya dalam pelaksanaan penyelesaian proses pelayanan, baik itu pelayanan permohonan pendaftaran hak maupun pengelolaan pelayanan pengaduan. Dalam Pelaksanaan pelayanan Kantor pertanahan Kota Sungai Penuh masih bersifat formalitas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional pelayanan dimana penyerahan produk sering melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu adanya suatu terobosan percepatan penyelesaian pelayanan yang sifatnya bisa memberikan jaminan kepada pemohon tentang kepastian jangka waktu selesainya proses pelayanan.