Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu. HGU dapat diberikan untuk untuk jangka waktu 35 tahun dan sekurang-kurangnya 5 hektare. Hak Guna Usaha diberikan dalam jangka waktu paling lama 35 tahun. Dan bisa diperpanjang haknya paling lama sampai 25 tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. HGU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran tanah, Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. 

Kegiatan Redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari Reforma Agraria. Tujuan Redistribusi Tanah adalah memperbaiki kondisi sosialekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara, Redistribusi tanah adalah pembagian lahan-lahan, yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 serta yang diatur dalam pasal 12 Perpres 86 tahun 2018, sementara yang menjadi obyek redistribusi tanah menurut pasal 7 perpres 86 tahun 2018 salah satunya adalah tanah Ex. Hak Guna Usaha. Kegiatan Redistribusi tanah untuk provinsi Gorontalo dari tahun ketahun obyeknya lebih diprioritaskan kepada tanah Pelepasan Kawasan Hutan dan tanah negara lainnya, sementara tanah Ex. HGU masih jarang digunakan sebagai Obyek Redistribusi Tanah. Kantor Pertanahan masih kesulitan mencari obyek Redistribusi Tanah dan masih mencari-cari obyek bidang tanah untuk diredistribusi.

Berdasarkan hasil evaluasi permasalahan ini terjadi karena belum tersedianya data spasial potensi bidang tanah dari tanah Ex. HGU untuk kegiatan redistribusi tanah, dimana data Sebagian besar masih bersifat tekstual, sehingga menyulitkan mencari potensi bidang tanah. Solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mempersiapkan dan menyiapkan data spasial terkait bidang tanah Ex. HGU, yang memuat informasi ketersediaan obyek tanah untuk kegiatan redistribusi tanah, guna mendukung pemanfaatan aplikasi BHUMIGTRA, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi potensi obyek redistribusi tanah.

Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dengan Misi 1) Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan, 2) Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Ruang yang Berstandar Dunia. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengusung motto “Melayani, professional, dan terpercaya”. Melayani diartikan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melayani dengan kejelasan prosedur, biaya dan ketepatan waktu, dan bersikap sopan, ramah, cermat dan teliti serta peduli terhadap lingkungan pelayanan. Profesional diartikan bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas dan memberikan nilai tambah, dan senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi dan pendidikan. Terpercaya diartikan bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela, dan Patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut diatas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasioanal telah menyusun Rencana Trategis (Renstra 2020-2024) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agaraia dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, dimana kebijakan dan strategi diarahkan pada 2 (dua) tujuan utama yaitu 1) Pengelolaan Pertanahan untuk mewujudkan Kesejateraan Rakyat, dan 2) Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan. Secara garis besar terdapat 7 (tujuh) langkah strategis yaitu: 1) Terwujudnya keadilan pertanahan; 2) Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia; 3) Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi; 4) Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia; 5) Mewujudkan kantor layanan modern; 6) Mengoptimalisasi layanan informasi 10 pertanahan dan tata ruang; 7) Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem stelsel positif. Untuk mewujudkan 7 (tujuh) langka strategis diatas, Kantor Pertanahan Kota Gorontalo masih memiliki permasalahan-permasalahan yang perlu untuk dibenahi atau diperbaiki. Masalahmasalah tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, pembangunan Zona Integritas, masalah pelayanan rutin khususnya 7 (tujuh) layanan prioritas, belum terpetakan atau terdaftarnya semua bidang tanah di kota Gorontalo, masih adanya tunggakan pelayanan tahuntahun sebelumnya yang hingga saat ini belum selesai. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, kami akan mencoba melakukan sebuah program harapan atau keinginan kantor Pertanahan Kota Gorontalo dengan nama ”panca triasih” atau 5 (lima) harapan atau keinginan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, yaitu 1) Penguatan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK, 2) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM, 3) Mewujudkan 7 (tujuh) Layanan Prioritas, 4) Mewujudkan Kota Gorontalo Lengkap (terpetakan seluruh bidang tanah di Kota Gorontalo), 5) Mewujudkan Kantor Pertanahan tanpa tunggakan (zero tunggakan).

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2021 dinyatakan bahwa ketidaksesuaian atau tumpang tindih antara Kawasan Hutan dan Hak Atas Tanah merupakan keterlanjuran dan pelanggaran. Keterlanjuran adalah kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sedangkan pelanggaran adalah kondisi di mana Izin,Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6620/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021, jumlah Hak Atas Tanah dalam fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sebanyak 815 (delapan ratus lima belas) bidang, terdiri dari Hak Milik sebanyak 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) bidang, Hak Guna Usaha sebanyak 25 (dua puluh lima) bidang dan Hak Pakai sebanyak 9 (sembilan) bidang. Jumlah luas total Hak Atas Tanah yang berada di dalam fungsi Kawasan Hutan yaitu 1.053,58 Ha (seribu lima puluh tiga koma lima delapan hektar). Hak Atas Tanah tersebut merupakan Keterlanjuran dan atau Pelanggaran dan perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku antara lain PP Nomor 43 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2022. Pada tanggal 08 Juli 2022 telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.705/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2022. Surat keputusan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemutakhiran terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6620/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. Pelaksanaan Aksi Perubahan melalui pemutakhiran data ketidaksesuaian Hak Atas Tanah melalui penyajian peta tematik pertanahan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan tujuan 1). tersedianya data dan daftar ketidaksesuaian terkait Kawasan Hutan dan Hak Atas Tanah, dan 2). tersedianya peta tematik pertanahan yang menggambarkan ketidaksesuaian atau kondisi tumpang tindih terkait Kawasan Hutan dan Hak Atas Tanah di Kabupaten Manokwari. xi Adapun perubahan data sesuai dengan kondisi terkini (mutakhir), jumlah Hak Atas Tanah yang telah berada di luar fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) bidang, terdiri dari Hak Milik sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) bidang, Hak Guna Usaha sebanyak 6 (enam) bidang dan Hak Pakai sebanyak 2 (dua) bidang. Jumlah total Hak Atas Tanah yang telah berada di luar fungsi Kawasan Hutan yaitu 256,61 Ha (dua ratus lima puluh enam koma enam satu hektar). Selain itu, hasil dari Aksi Perubahan ini adalah tersedianya data, daftar, dan peta tematik pertanahan yang menyajikan ketidaksesuaian Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan.

Pada tahun 2025 Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh bidang tanah diwilayah Republik Indonesia akan terdaftar. Target tersebut kembali ditegaskan oleh Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/Kepala BPN pada Rapat Kerja Nasional ATR/BPN di Jakarta pada Tanggal 6 Maret 2023. Pemenuhan target tersebut diharapakan dapat tercapai melalui program-program pendaftaran tanah yang berasal dari inisiasi Pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN), dan Sertipakasi Lintas Sektor (Lintor). 

Program-program yang sebagaimana disebutkan di atas beberapa tahun terakhir membuat pendaftaran tanah diwilayah Indonesia meningkat sangat signifikan akan tetapi, tidak cukup efektif untuk tanah barang milik daerah khususnya tanah barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Kabupaten. Kabupaten Boul Tolitoli lahir pada tahun 1960, kemudian pada 2000 berdasarkan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 Kabupaten Buoln Tolitoli dimekarkan menjadi Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. Pasca pemekeran Kabupaten Tolitoli sampai dengan saat ini masih banyak bidang tanah milik Pemda Kabupaten Tolitoli yang belum terdaftar. Hingga saat ini jumlah keseluruhan aset/bidang tanah pemda adalah 1.563, yang sudah terdaftar sejumlah 412 dan yang belum terdaftar sejumlah 1.151 bidang/belum bersertipikat. 

Belum terfadtarnya seluruh bidang tanah milik Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli haruslah mendapat perhatian khusus, dikarenakan hal ini dengan sendirinya akan membuat target Indonesia lengkap pada tahun 2025 sulit tercapai dikarenakan masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum terdaftar. Oleh karena itu peserta memilih isu “masih banyaknya bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli yang belum terdaftar” sebagai rencana aksi perubahan peserta.

Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-tata kelola pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkualitas. Untuk menunjang optimalisasi dan peningkatan kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, pengembangan sistim monitoring dan evaluasi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang secara digital sangat diperlukan. Permasalahan utama kinerja organisasi dalam pengenaan sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang adalah kurang berkualitasnya data dan informasi kasus yang ada saat ini yang disebabkan oleh belum tersedianya SOP monitoring kasus di daerah dan belum tersedianya teknologi informasi yang melibatkan pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran data. Terobosan perubahan dalam aksi perubahan yang dilakukan yaitu Pembangunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang secara Digital, dengan sasaran kegiatan, yaitu: penyusunan konsep monitoring dan evaluasi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang dan penyediaan basis data kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang terstandarisasi di Wilayah Sumatera (jangka pendek), pembangunan sistem informasi monitoring dan evaluasi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang secara digital (jangka menengah), dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di seluruh Indonesia, serta pemberian reward bagi pemerintah daerah dalam penertiban pemanfaatan ruang (jangka panjang). Aksi perubahan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi terkait penanganan kasus dan pengenaan sanksi administratif, serta mampu meningkatkan layanan data dan informasi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan stakeholder dengan lebih cepat dan terpercaya.

Tanah merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia. Segala aktivitas manusia banyak dilakukan di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah, sehingga Tanah bagi manusia telah tumbuh sebagai benda ekonomis yang sangat diperlukan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perniagaan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional disingkat ATR/BPN adalah Lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Badan Pertanahan Nasional dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN diatur di dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota hadir sebagai instansi perwakilan negara untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah sesuai yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020.

Muncul permasalahan terkait arsip pensertipikatan tanah di Kantah Balangan sebelum berdirinya Kantah Balangan. Kantah HSU pernah mengalami kejadian kebakaran. Kebakaran merupakan suatu Emergency atau keadaan darurat yang dimana suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian organisasi yang terjadi dengan tidak terduga. Sertipikat sebagai tanda bukti hak diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang sudah didaftarkan dalam buku tanah. Dapat diartikan bahwa sertipikat dapat memberikan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti hak yang terkuat apabila data fisik dan yuridis yang dimuat dalam sertifikat sesuai dengan arsif surat ukur, buku tanah dan didukung oleh warkah yang tersimpan dikantor pertanahan, hal ini sesuai dengan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya suatu tranformasi pengarsipan melalui sistem yang meliputi peminjaman warkah, buku tanah, dan surat ukur baik semua arsip yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan maupun arsip yang terbakar di Kantor Pertanahan Kabupaten HSU. Terkait hal tersebut di atas, dianggap perlu untuk melakukan aksi perubahan dengan membuat sebuah kegiatan untuk sampel adalah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Balangan yaitu Kelurahan Paringin Kota untuk pelayanan pertanahan terhadap arsip yang terbakar dengan judul “ OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP PERTANAHAN VITAL ANALOG DAN ARSIP PERTANAHAN VITAL TERBAKAR MELALUI SITABA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BALANGAN”.

Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Bidang Tanah Desa Lengkap Luar Jawa dalam sistem kerjanya sangat tergantung dari peran aktif masyarakat baik pemilik atau yang menguasai tanah, serta masyarakat yang ditunjuk sebagai pengumpul data fisik pertanahan. Dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi data fisik pertanahan tidak bisa muncul begitu saja seperti yang diharapkan, melainkan perlu dibangun dengan sebuah sistem yang tepat, sehingga kegiatan Pembuatan Peta Bidang Tanah Desa Lengkap Luar Jawa dapat mencapai sasaran serta target yang telah ditentukan.

Membangun sebuah sistem bukan sesuatu yang mudah perlu koordinasi serta kolaborasi antara Stakeholder yang tepat sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terdukung secara optimal. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan perlu berkoordinasi secara intensif serta berkolaborasi dengan stakeholder terkait, diantaranya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi sebagai Mentor juga dengan Pemerintah Daerah setempat dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Tanpa koordinasi dan kolaborasi yang baik serta tersistem maka dapat dipastikan kegiatan Pembuatan Peta Bidang Tanah Desa Lengkap Luar Jawa tidak akan berjalan dengan baik dan target tidak akan tercapai.

Dalam tulisan ini penulis telah merencanakan sebuah aksi perubahan mengenai “PENINGKATAN PELAKSANAAN SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN DALAM KEGIATAN PEMBUATAN PETA BIDANG TANAH DESA LENGKAP LUAR JAWA MELALUI OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN”, dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat pengumpul data fisik pertanahan serta masyarakat pemilik atau yang menguasai tanah untuk lebih berperan aktif secara mandiri, mengumpulkan data fisik bidang tanah pada lokus desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Pembuatan Peta Bidang Tanah Desa Lengkap Luar Jawa.

Perkembangan dunia teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah membawa dunia memasuki era revolusi industry 4.0. Era ini ditandai dengan melimpahnya data dan informasi, Cyber physical system, hingga pengelolaan big data. Bagi para pekerja informasi termasuk arsiparis, inilah yang harus di antisipasi sejak awal karena landscape-nya bisa sama sekali berbeda dengan apa yang ada pada saat ini. Revolusi industry 4.0 dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini membawa dampak yang begitu besar dalam berbagai aspek kehidupan. Revolusi industry 4.0 merupakan era baru pada masa globalisasi yang banyak menggunakan teknologi virtual dan digital. Keberadaan revolusi industry 4.0 ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis. 

Arsip merupakan bukti pertanggungjawaban kinerja yang harus selalu dipelihara, dirawat dan dilindungi keberadaannya. Namun, tidak semua arsip diperlakukan sama karena arsip memiliki nilai guna yang berbeda. Nilai guna yang terkandung dalam arsip meliputi administrative value, financial value, research value, educational value, documentary value, dan historical value. Memasuki era revolusi industry 4.0 ini, ekspektasi masyarakat semakin meningkat atas pelayanan publik termasuk di bidang administrasi pertanahan. Pelayanan publik secara digital saat ini menjadi trend dikalangan Kementerian dan Lembaga. Pelayanan publik kepada masyarakat mau tidak mau harus mengikuti perkembangan masyarakat, yakni dengan memanfaatkan teknologi yang canggih dan modern. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan dalam ruang lingkup di Kabupaten/Kota , juga harus dapat memberikan pelayanan publik dengan mengikuti perkembangan teknologi. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang sampai saat ini pengelolaan arsip peminjaman buku tanah, surat ukur, dan warkah masih secara manual yang belum disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi. Sehingga dalam proses peminjaman nya yang masih bersifat manual menghadirkan sejumlah kendala dan masalah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, diantaranya: 1. Risiko kehilangan data Dokumen peminjaman arsip yang dicatat secara manual lebih rentan terhadap kerusakan, kehilangan, atau pencurian. 2. Keterlambatan pelayanan Proses pencatatan manual membutuhkan waktu yang lebih lama dan menyebabkan potensi terjadinya kesalahan karena manusia rentan melakukan kesalahan dalam mencatat informasi. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan pelayanan public dan menurunkan kualitas layanan. 3. Tidak efisien System pencatatan arsip secara manual cenderung kurang efisien dalam mengakses informasi pihak yang meminjam arsip sehingga kurangnya tanggung jawab dari pihak peminjam dokumen yang diperlukan. 4. Kesulitan dalam mengakses informasi System pencatatan arsip secara manual cenderung kurang efisien dalam mengakses informasi dokumen yang dibutuhkan. Seringkali pencarian dokumen harus dilakukan secara manual melalui buku agenda peminjaman yang hanya dituangkan dalam catatan, yang dapat memakan waktu dan meningkatkan resiko kesalahan. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, penulis Menyusun Aksi Perubahan ini dengan judul “OPTIMALISASI TATA KELOLA LAYANAN ARSIP MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP ”SIAP” BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS”

Kementerian Agararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara nasional. selama 5 tahun ke depan (2020-2024), Kementerian Agararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki visi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Renaca Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 yaitu: "terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya: "Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong gorong." 

apabila melihat kondisi saat ini, pengelolaan aplikasi sistem informasi geografi terhadap data-data penatagunaan tanah dan penataan ruang masih terpisah-pisah dan belum terdapat pada satu portal data, selain itu beberapa data/kegiatan pertanahan dan tata ruang belum tersedia pada aplikasi. 

berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, penulis menyusun aksi perubahan ini dengan judul " PEMBANGUNAN BASIS DATA SPASIAL PERTANAHAN DAN RUANG MELALUI SISTEM APLIKASI MONSTERA PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"

Tanah merupakan unsur penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan dan bertahan hidup, bagi bangsa Indonesia yang merupakan negara agraris dan kepulauan, tanah jelas memiliki peran penting bagi kehidupan setiap orangnya. Bagi negara dan pembangunan, tanah menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dan untuk mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena dengan kedudukannya yang demikian itulah pemilikan, pemanfaatan, maupun penggunaan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Hak atas tanah merupakan hak dasar sangat berarti bagi masyarakat untuk harkat dan kebebasan diri seseorang. Di sisi lain, adalah kewajiban negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak tersebut tetap dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat, dan terlebih lagi negara.

Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu unit kerja pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan. Sengketa konflik dan perkara pertanahan yang marak terjadi di Kabupaten Barito Selatan saat ini adalah sebagai berikut : 1. Sengketa batas. 2. Sertipikat tidak dapat dilakukan pemetaan/plotting. 3. Salah plotting. 4. Klaim kepemilikan tanah pada bidang tanah yang sama, sebagai akibat dari : - Pemilik tanah tidak mengetahui pasti lokasi batas-batas tanah. - Lurah/Kepala Desa menerbitkan alas hak (SPPFBT/ SKT) tidak mengetahui lokasi. - Lurah/Kepala Desa menerbitkan alas hak (SPPFBT/ SKT) berulang pada bidang tanah yang sama. Keempat masalah tersebut sering dan terus terjadi di tengah masyarakat. Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sering kali kesulitan mengambil tindakan konkrit untuk menyelesaikan masalah tersebut karena tidak didukung data acuan yang cukup untuk menyelesaikannya.

Dengan adanya titik koordinat pada surat-surat tanah maka titik koordinat batasbatas bidang tanah akan terrecord/terdokumentasi sebagai warkah dan akan tersimpan di Kantor Desa/Kelurahan serta Kantor Pertanahan, sehingga kapan saja warkah tersebut diperlukan akan tersedia, adanya keterpaduan data dan saling melengkapi diantara data yuridis dan data fisik, peningkatan kualitas produk sertipikat terutama mengenai lokasi letak tanah dan batas-batasnya, diharapkan mampu memutus mata rantai penyebab timbulnya sengketa pertanahan, menurunnya jumlah sengketa baru yang disebabkan tumpang tindih alas hak sehingga diharapkan dapat lebih memudahkan Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan target Proyek Strategis Nasional berupa pendaftaran tanah.