Laporan Aksi Perubahan (LAP) ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM). Dengan LAP ini diharapkan dapat mewujudkan sosok kepemimpinan berkinerja dengan kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku, memiliki kemampuan kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme, serta mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja dengan melakukan inovasi, kolaborasi dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Kanwil BPN Provinsi Aceh.

Laporan Aksi Perubahan (LAP) dengan judul “OPTIMASLISASI PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DENGAN MELIBATKAN STAKEHOLDERS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT”. Laporan Aksi Perubahan ini merupakan bentuk aktualisasi dari beberapa agenda pembelajaran yang telah dilaksanakan selama waktu pelatihan meliputi 4 agenda yaitu Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, Agenda Kepemimpinan Pelayanan, Agenda Pengendalian Pekerjaan dan Agenda Aktualisasi Kepemimpinan dalamPelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber DayaManusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan metode Distance Learning melalui LMS PPPSDM Kementerian ATR/BPN.

Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini sebagai bagian dari rangkaian tugas akhir Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dimaksudkan agar peserta PKA memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan materi pelatihan ke dalam inovasi peningkatan kinerja organisasi, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan semangat bela Negara serta melaksanakan peran kepemimpinan yang beretika dan berintegritas, melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, mampu memetakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal serta mampu membangun jejaring kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, merancang inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi terutama dalam memanfaatkan teknologi digital, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan manajemen mutu dan manajemen pengawasan agar inovasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan Akhir Aksi Perubahan, sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I, pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022 dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning). Ide pengambilan judul “Percepatan Penataan Akses Berbasis Kemitraan Pada Lokasi Peremajaan Sawit Rakyat Pasca Redistribusi Tanah di Kabupaten Manokwari” setelah mempelajari RPJMN 2020 –2024 dan isu strategis yang terjadi selama penulis menduduki jabatan Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan. Adapun aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan Program Aksi Perubahan ini adalah percepatan penataan akses menggunakan model kemitraan pada lokasi Peremajaan Sawit Rakyat yang merupakan hasil redistribusi tanah pada tahun 2019

Laporan Aksi Perubahan sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022 di PPSDM Cikeas Kabupaten Bogor. Adapun dalam Laporan Aksi Perubahan ini Penulis sesuai dengan tugas dan fungsi selaku Kepala Kantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu mengambil judul Peningkatan Kualitas Data Pendaftaran Tanah Melalui Validasi Buku Tanah, Surat Ukur Dan Digitalisasi Warkah Dengan Memanfaatkan Aplikasi Sip Abdi (Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Digital) Dalam Mendukung Pelayanan Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Validasi Buku Tanah dan Surat Ukur serta Digitalisasi Warkah sangat diperlukan untuk mewujudkan kinerja yang profesional dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik yang merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi.

Dalam Laporan Aksi Perubahan ini penulis mengambil judul “OPTIMALISASI LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DAN TATA RUANG MELALUI INTEGRASI DATA LAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA” Optimalisasi layanan informasi pertanahan dan tata ruang serta mewujudkan kantor layanan modern yang memberikan produk, layanan dan pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi nerupakan 2 (dua) dari 7 (tujuh) langkah strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.27 Tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan informasi pertanahan dan tata ruang dimaksud juga merupakan pilar utama bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Menurut Enemark (2016), perspektif global administrasi pertanahan bagi pembangunan berkelanjutan meliputi informasi hak atas tanah (land tenure), nilai tanah (land value), penggunaan tanah (land use), dan pengembangan tanah (land development) atau yang selanjutnya dikenal dengan Land Management Paradigm.

Penyusunan Laporan Aksi Perubahan (LAP) ini dilaksanakan sebagai implementasi pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan dilaksanakan secara hybrid, yaitu melalui pertemuan tatap muka dan virtual melalui zoom – meeting, dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID- 19. Laporan Aksi Perubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan yang dilaksanakan peserta dalam menjalankan aksi perubahan khususunya dalam kegiatan ” PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI INTEGRASI DATA PENDAFTARAN TANAH DENGAN SISTEM INFORMASI GEO SPASIAL ONLINE PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG”

Paska legalisasi aset memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengolah usahanya dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraannya, penentuan program paska legalisasi aset tanah ini sebelumnya juga telah diadakan terlebih dahulu melalui mekanisme program yang di tuangkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang telah mengetahui latar belakang dan potensi-potensi yang sangat diharapkan berkembang di suatu desa, sementara disisi lain juga memperhatikan adat budaya yang sampai sekarang masih diakui keberadaannya sepanjang tidak berbenturan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan kesatuan bangsa sehingga dalam pelaksanaan programnya dapat terhubung baik dengan masyarakat di suatu desa tersebut. Hal ini Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam, akses reform dilaksanakan dengan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan strategi pemanfaatan sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional. selain itu, menyusun stategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. dengan demikian adalah kegiatan pemerintah dalam rangka untuk mensejahterakan amanat yang dimaksud. Berangkat dari peristiwa permasalahan tersebut akan ditulis menjadi Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dengan judul : “ Peningkatan Sinkronisasi Data Penataan Aset dan Akses Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin “.

Mengelola mitra kerja merupakan salah satu tugas dan fungsi Sub Direktorat Hubungan Kelembagaan dan Mitra Kerja. Sebagai salah satu unit teknis pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sub Direktorat Hubungan Kelembagaan merupakan unit kerja pendukung dibidang pengelolaan Kerjasama dan kemitraan bagi unit teknis lain yang berada pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran tanah baik itu pelaksanaan penetapan hak atas tanah dan ruang, pendaftaran hak, pengelolaan tanah instansi pemerintah dan pelaksanaan tugas lainnya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Kemneterian ATR/BPN dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengaturan dan pengelolaan bidang agrarian/pertanahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiadaan sertipikat pemilikan tanah tidak hanya membuat masyarakt sulit memperoleh akses ke Lembaga keuangan formal, namun juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa serta konfli sehingga menghadirkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masih menjadi tugas besar yang harus diselesaikan oleh Kementrian ATR/BPN. 

Penulisan laporan aksi perubahan kinerja organisasi pada pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) Angkatan 1 tahun 2022. Laporan aksi perubahan yang mengambil judul meningkatkan layanan pertanahan kepada masyarakat melalui strategi pendekatan rumah layanan di kantor kecamatan pada kantor pertanahan kabupaten Bangka, adalah sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang pertanahan. 

kondisi masyarakat di kabupaten bangka dalam pengusaan teknologi informasi masih sangat terbatas sehingga pelayanan yang bersifat online seperti loketku dan sentuh tanahku belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebiasaan masyarakat masih lebih senang pelayanan dengan tatap muka secara langsung. 

selain permasalahan penguasaan teknologi informasi oleh masyarakat yang masih rendah ada beberapa wilayah yang jauh jarak tempuhnya dari kantor pertanahan, hal ini dapat menurunkan minat masyarakat untuk mengurus urusan pertanahannya dan menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pertanahan. hal ini dapat berdampak pada kurangnya jumlah permohonan yang masuk ke kantor pertanahan sehingga saat ini capaian penerimaan PNBP masih belum sesuai harapan.