Terkait penerbitan sertipikat transmigrasi pada tahun 1991 (masa lampau), kondisi di lapangan saat ini sebagian besar sudah tidak diusahakan lagi karena pemiliknya sudah tidak berada ditempat dan sudah berupa semak belukar. Harapanya dengan terpetaknya bidang tanah tersebut, nantinya peta pendaftaran tanah menjadi lengkap dan up to date sehingga mempermudah jika di wilayah tersebut akan dilakkan program strategis pertanahan maupun kegiatan lainya. Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan suatu inovasi agar Sertipikat Hak Milik Transmigrasi dapat terpetakan semua pada peta pendaftaran. Inovasi yang akan dilakukan adalah “Optimalisasi Pemetaaan Bidang Tanah (Sertipikat Hak Milik Transmigrasi) pada Peta Pendaftaran dengan Memanfaatkan Aplikasi Sentuh Tanahku dan Partisipasi Aparat Pemerintah Desa”. Adapun yang akan dijadikan lokasi studi yakni Desa Bukit Harapan, Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga dengan Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I 2021 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Page 5 jumlah seripikat hak milik transmigrasi sejumlah 624 bidang. Harapannya dalam waktu 1 tahun kedepan semua bidang tanah (Sertipikat Hak Milik Transmigrasi) yang ada di Kabupaten Lingga sudah terpetakan semua.

Berkaca dari pelaksanaan tahun sebelumya dimana pelaksanaan kegiatan masih konvensional belum tersistemasi secara digital sehingga sangat diperlukan untuk membangun aplikasi/sistem informasi mengenai kegiatan penataan akses. Sehingga diharapkan akan memudahkan dalam penyampaian informasi kepada stakeholder terkait dan juga memudahkan dalam tahapan pengumpulan data pemetaan sosial. Hal tersebut juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 yang telah menetapkan beberapa program strategis yang salah satunya adalah transformasi digital. Setiap jajaran Kementerian ATR/BPN termasuk Kantor Pertanahan diharapkan turut serta mendukung transformasi digital.

Isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan sertipikasi tanah aset pemerintah perlu untuk segera diselesaikan atau dilakukan dengan upaya percepatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat aksi perubahan dengan judul “Koordinasi dan Sinkronisasi Data Aset Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Proses Sertipikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang”

Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura salah satunya adalah pelayanan dalam penanganan permasalahan pertanahan. Penanganan permasalahan pertanahan yang cepat, tuntas, terukur dan memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang ditangani Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura merupakan harapan masyarakat. Permasalahan Pertanahan yang ditangani oleh Seksi 5 Pengendalian dan Penanganan Sengketa masih mengalami kekurangan dalam hal penataan dokumen/arsip, hal ini terjadi seperti dokumen terselip, hilang, ataupun rusak. apalagi terhadap lokasi sengketa terdapat permasalahan kembali/berulang maka terkadang pencarian dokumen/arsip yang lama susah ditemukan. Untuk itu, dalam hal menjawab permasalahan tersebut diperlukan adanya strategi khusus penataan dokumen/arsip permasalahan pertanahan serta melibatkan seluruh stakeholders yang berkepentingan untuk Penanganan masalah pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura agar nantinya dalam dalam proses penataan dokumen dapat berjalan baik dan proses penanganan kasus pertanahan dapat dilaksanakan dengan tuntas dan terukur.

Salah satu tugas yang dilaksanakan pada Bagian Mutasi Kepegawaian adalah analisis penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai dalam jabatan administrator. Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai dalam jabatan administrator merupakan proses yang komplek dimana para analis kepegawaian harus menyiapkan hasil analisa secara cepat dan akurat untuk kepentingan Tim Penilai Kinerja untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengambil keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai dalam jabatan administrator. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut masih belum optimal dimana masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut: − Masih terdapat kesalahan pengangkatan dalam jabatan administrator dimana PNS yang bersangkutan dimutasikan kembali ke unit kerja awal. − Kemungkinan masih adanya usulan mutasi terhadap PNS yang masa kerjanya pada unit kerja lama dibawah 1 (satu) tahun. − Kesalahan dalam penulisan nama, gelar, tanggal lahir, pangkat dan golongan dalam Surat Keputusan. − Masih adanya usulan promosi dari daerah yang mengikutsertakan pejabat pengawas atau setingkat pengawas yang tidak termasuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi untuk promosi ke dalam jabatan administrator. − Masih adanya usulan promosi/mutasi ke dalam jabatan administrator terhadap PNS yang memiliki catatan khusus di Inspektorat Jenderal. − Pengolahan data masih semi-manual. − Penyajian analisa belum dapat dilakuka secara cepat dan akurat karena data yang masih belum padu. − Terdapat anggapan bahwa dalam pengangkatan dalam jabatan administrator tidak memperhatikan kinerja dan terkesan tidak obyektif. Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat permasalahan yang harus segera dilakukan intervensi terkait dengan analisis penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai dalam jabatan administrator yang dilaksanakan oleh Bagian Mutasi Kepegawaian sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal dan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Intervensi permasalahan tersebut harus memiliki kelayakan dengan kriteria efektifitas, efisiensi dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil diagnosa organisasi, maka Peningkatan Efektifitas Penyiapan Analisa Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Melalui Penyusunan Aplikasi Berbasis Web ANDALAN KAMI (Analisa Dukungan Pengambilan Keputusan Jabatan Administrator pada Bagian Mutasi Kepegawaian) merupakan intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi belum optimalnya analisis penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai dalam jabatan administrator.

Penanganan warkah memerlukan perhatian yang khusus bagi setiap kantor pertanahan, tetapi pada kenyataannya dalam pengelolaan warkah masih dilaksanakan dengan seadanya, baik dalam hal aspek sarana, sumber daya manusia dan anggaran. Padahal warkah merupakan arsip hidup bagi kantor pertanahan. Dalam proses kegiatan di atas diperlukan suatu aplikasi data yang cepat, akurat dan informatif. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kelancaran operasional dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan warkah. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang demikian pesat merupakan peluang untuk kemudahan mengakses, mengelola, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat

Nilai informasi yang terdapat dalam zona nilai tanah merupakan pengolahan dari data transaksi dan penawaran yang dikumpulkan oleh tim surveyor menggunakan gps handle dan formulir survey nilai tanah. Saat ini data sampel nilai tanah yang digunakan untuk pembuatan Peta ZNT di dominasi oleh data penawaran yaitu sampel yang diambil dari bidang tanah yang sedang ditawarkan sehingga mengakibatkan informasi nilai tanah menjadi lebih tinggi dan tidak riil dari nilai jual beli. Berdasarkan penjelasan diatas, dibutuhkan suatu métode dan tools pengelolaan dan pengumpulan sampel nilai tanah yang riil dan cepat sehingga dapat memudahkan petugas dalam mendapatkan nilai transaksi jual-beli.

Penulis melakukan analisis mengenai permasalahan yang perlu diberikan solusi untuk dapat diperbaiki. Adapun dari sejumlah masalah yang dihadapi pada Subbagian Tata Usaha, penulis mencoba fokus pada masalah pengelolaan ketatausahaan dalam hal monitoring pekerjaan dan digitalisasi dokumen tata usaha. Pada kondisi saat ini, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Subbagian Tata Usaha sangat beragam yang memiliki prioritas, tenggat waktu, dan tingkat kesulitan yang beragam. Disamping volume pertumbuhan dokumen tata usaha terbilang sangat tinggi. Seiring dengan banyaknya kegiatan di Kantor Pertanahan itu sendiri. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah SDM di Subbagian Tata Usaha yang hanya terdiri dari 1 (satu) orang. Bertugas sebagai Pejabat Pengawas merangkap Bendahara sekaligus pelaksana semua tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha di Kantah Kab. Muratara. Sehingga di jangka pendek ini perlu dibangun suatu aplikasi yang mampu melakukan manajemen prioritas kerja dan dapat memonitoring penyelesaian tugas yang ada. Sedangkan di jangka menengah, perlu adanya pembagian tugas apabila telah terisi tambahan timpelaksana pada Subbagian Tata Usaha. Masalah berikutnya yaitu mayoritas dokumen tata usaha pada masih berbentuk dokumen fisik. Hal ini perlu menjadi perhatian karena di dunia kerja masa kini, pemanfaatan dokumen digital sangat meningkat. Terlebih ketika terjadinya pandemi, dokumen digital dibutuhkan termasuk dalam hal audit oleh pihak internal maupun eksternal. Sehingga untuk mengimbangi kebutuhan terhadap dokumen digital tersebut, maka diperlukan pembangunan basis data arsip. Dengan adanya basis data arsip, disamping menjadi alternatif dokumen fisik, juga memberi kemudahan terhadap pencarian dokumen tata usaha untuk menunjang pekerjaan. Apabila masalah yang telah diuraikan di atas tidak disikapi dengan serius, tentu dapat berakibat menurunnya penilaian kinerja, khususnya Subbagian Tata Usaha Kantah Kab. Muratara dan Kementerian ATR/ BPN pada umumnya. Karena hierarki dari setiap pekerjaan di Kantor Pertanahan sebagai unit terkecil, akan mengerucut dan mempengaruhi kinerja Kementerian secara keseluruhan. Rencana Aksi Perubahan PKP Angkatan I Tahun 2021“Melayani, Profesional, Terpercaya 4Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis menyimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh Kantah Kab. Muratara yaitu belumdilakukannya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan ketatausahaan yang meliputi manajemen pekerjaan dan digitalisasi dokumen tata usaha. Dengan demikian penulis bermaksud menyusun suatu Laporan Aksi Perubahan dengan memberikan judul “Peningkatan Pengelolaan Ketatausahaan Melalui Aplikasi Pengelolaan Dokumen dan Pekerjaan Tata Usaha Online (Pedo Jantan) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara”.

Wilayah Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi cukup strategis membuat layanan pertanahan merupakan salah satu faktor untuk mendukung investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejanan melihat posisi Kabupaten Muaro Jambi yang strategis menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan layanan pertanahan. Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Suhartono., S.Kom 3 Angkatan I Tahun 2021 Untuk memberikan layanan pertanahan yang baik dan efektif kantor pertanahan harus mempu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan seperti penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, kantor wilayah maupun satuankerja kantor pertanahan harus mengubah paradigma pola penyelenggaraan pelayanan publikdari yang semula berorientasi sebagai penyedia layanan menjadi pelayanan yang berorientasikepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Namun Permasalahan yang ada saatini adalah tidak terlaksananya sistem pelayanan sesuai ketentuan Per KBN nomor 1 tahun2010 tentang Standar Operasional Pelayanan yang berlaku di Kantor Pertanahan sehinggamengakibatkan jumlah tunggakan pelayanan pertanahan dari tahun ke tahun semakinbertambah, sehingga perlu dicarikan solusi penyelesaian agar permasalahan ini tidak perluterjadi pada tahun berikutnya