OPTIMALISASI PUBLIKASI INFORMASI DAN DATA MELALUI PEMBUATAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

    Amanda Ayodia Exsalabor | 1 November 2022

Abstract

Permasalahan lain terkait pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Subdirektorat Penataan WP3WT yaitu belum optimalnya publikasi terkait informasi, data dan kegiatan-kegiatan yang terdapat di Subdirektorat Penataan WP3WT yang menyebabkan terjadinya berbagai konflik di masyarakat seperti adanya konflik lahan terkait tanah timbul yang disebabkan karena kurangnya informasi mengenai isu yang terkait dengan Subdirektorat Penataan WP3WT. Pelaksanaan transformasi digital harus diimbangi dengan Ketersediaan Informasi Publik (KIP). Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik (termasuk Kementerian) untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Paparanpaparan diatas menjadi dasar pentingnya penulis melaksanakan Kegiatan Aktualisasi terkait “Optimalisasi Publikasi Informasi dan Data Melalui Pembuatan Website dan Media Sosial di Direktorat Penatagunaan Tanah”.

 Laporan Aktualisasi_Amanda Ayodia Exsalabor, S.Kom_G5A39K3-dikompresi.pdf

Komentar