EMETAAN ULANG ( PLOTTING) BIDANG TANAH ANOMALI LUAS SESUAI DOKUMEN FISIK UNTUK MENEKAN ANGKA ANOMALI LUAS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

    Verina Dwi Hartanti Sirituka | 19 October 2022

Abstract

Berdasarkan Evaluasi Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2014-2019 yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Agararia dan Tata Ruang 9 Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Tahun 2020 -2024, salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah lemahnya jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah hal ini mencakup validitas data pertanahan dimana masih terdapat banyak residu kegiatan pendaftaran tanah pertama kali seperti masih adanya bidang-bidang tanah yang belum terpetakan dan terintegrasi dengan benar secara digital antara data spasial dan data tekstualnya. Permasalahan seperti ini sering menjadi kendala dalam proses pelayanan pertanahan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, salah satunya adalah pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, dimana sertipikat tidak dapat divalidasi karena belum terpetakan dan terintegrasi dengan benar.

 LAPORAN AKTUALISASI VERINA DWI HARTANTI SIRITUKA.pdf

Komentar