Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
(II) Belum Optimalnya Informasi dalam Sistem Digitalisasi yang digunakan oleh Instansi Pertanahan. Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser kearah administrasi pertanahan yang berbasis digital dalam mempermudah pengaksesan administrasi maupun pemberian keakuratan data yang di berikan dalam pelayanan pertanahan. Hal ini berkaitan dengan Smart ASN, dimana berdasarkan visi Presiden mengenai percepatan transformasi digital dan literasi digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan ASN dapat beradabtasi dan memberikan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik berbasis digitalisasi. (III) Belum Tertatanya Ruang Arsip/Warkah Buku Tanah. Peran pengarsipan dalam suatu unit organisasi tanpa terkecuali Kantor Pertahanan, yang merupakan bagian dari unit organisasi Kementerian ATR/BPN yang mempunnyai tugas pokok dalam pelayanan pertanahan yang bersinggungan dengan masalah kearsipan. Karena Arsip lebih dari sekedar berisi data, namun merupakan bukti dari tindakan dan keputusan. Hal ini berkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN, baik dari sisi pelayanan dalam hal ini mengacu pada kode etik/kode perilaku ASN yakni melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, dan kaitannya dengan Smart ASN mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat dalam hal ini tujuannya untuk peningkatan pelayanan.
Laporan Final Aktualisasi- Winna Tri Vitaloka.pdf