PENYUSUNAN ALAT MONITORING DIGITAL UNTUK PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG

    Wisnu Faishal Rasyid | 22 September 2022

Abstract

Mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 tentang pendaftaran tanah demi untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang juga sebagai dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Secara garis besar pemberian Hak Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah dalam perkembangannya di pelaksanaan riil memiliki potensi untuk menimbulkan suatu kasus pertanahan. Semua itu tidak terlepas dari dinamika yang ada, sehingga untuk itu diperlukan suatu penanganan agar kasus pertanahan dapat diatasi. Penanganan kasus pertanahan di lingkup unit Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menjadi tugas dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Dalam pelaksanaan penanganan kasus pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan terdapat beberapa hambatan, antara lain kurang optimal pengarsipan, tidak adanya database tentang pengendalian Hak Atas Tanah dan lambatnya proses penyelesaian kasus pertanahan. Berangkat dari hambatan tersebut maka dibutuhkan gagasan pemecahan masalah untuk mengatasiny

 Penyusunan Alat Monitoring Digital Untuk Penanganan Kasus Pertanahan Di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.pdf

Comments