|
Wednesday, 22 February 2023, 09:41
|
Nana Afryani
|
LA_G4A25K2_NANA AFRYANI.pdf
|
7 October 2022
|
Terkait Layanan Informasi Zona Nilai Tanah pada Kantor Pertanahan
Kota Banjarbaru justru tidak terlaksana dengan optimal. Pengajuan
Permohonan Layanan Informasi Zona Nilai dinilai sangat kurang. Kondisi ini
disebabkan karena minimnya informasi atau ketidaktahuan masyarakat
mengenai Layanan Informasi Zona Nilai Tanah. Ketidaktahuan Masyarakat
tentang pentingnya Informasi Zona Nilai Tanah yang dijadikan dasar
penentuan harga tanah. Disamping itu, Layanan tersebut bahkan tidak
diketahui oleh Petugas Loket yang berperan menyampaikan program layanan
Kantor Pertanahan. Keadaan ini harusnya tidak terjadi dikarenakan Layanan
Informasi Zona Nilai memiliki manfaat yang luas untuk Masyarakat.
Setelah memahami, mempelajari dan menelaah data terhadap beberapa
isu yang terjadi di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Penulis merasa
penting untuk mencari penyelesaian masalah mengenai Layanan Informasi
Zona Nilai Tanah. Penyelesaian masalah ini akan diangkat sebagai Laporan
Aktualisasi dengan judul “Peningkatan Pengajuan Permohonan Layanan
Informasi Zona Nilai Tanah Melalui Media Infografis Di Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru” sebagai wujud pelaksanaan Kegiatan
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
|
PENINGKATAN PENGAJUAN PERMOHONAN LAYANAN INFORMASI ZONA NILAI TANAH MELALUI MEDIA INFOGRAFIS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 09:45
|
Nisrina Ulfah
|
LAPORAN AKTUALISASI_NISRINA ULFAH FIX BISMILLAH-dikompresi.pdf
|
20 September 2022
|
Surat Ukur dan Gambar Ukur merupakan bagian dari warkah. Sebagai dokumen
negara, Surat Ukur dan Gambar Ukur harus terpelihara dengan baik. Terus bertambahnya
kegiatan pelayanan pertanahan menyebabkan bertambahnya pula jumlah arsip Surat Ukur dan
Gambar Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Sehingga perlu adanya kegiatan
pengarsipan berbasis digital guna mewujudkan Smart Governance di lingkungan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bangkalan.
Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan telah melakukan
kegiatan digitalisasi arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur sejak tahun 2020. Namun kegiatan
tersebut tidak berjalan optimal karena banyak faktor. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai Calon Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan
yang mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (Ber-AKHLAK), penulis memilih judul
laporan aktualisasi “OPTIMALISASI KEGIATAN DIGITALISASI ARSIP SURAT
UKUR DAN GAMBAR UKUR PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BANGKALAN.”
|
OPTIMALISASI KEGIATAN DIGITALISASI ARSIP SURAT UKUR DAN GAMBAR UKUR PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 09:49
|
Nurul Aini Hasan Ismail
|
Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Berbasis Bidang Untuk Peningkatan Akurasi Biaya PNBP Pada Layanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Batu.pdf
|
12 October 2022
|
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bidangan tanah yang bernilai 3.
513.000 terletak didekat jalan arteri sehingga harga bidang tanah tersebut
menjadi tinggi. Akan tetapi zona yang terletak tepat disebalah zona tersebut,
yakni zona bernilai 1.093.000 juga dekat dengan jalan arteri dan terdapat
beberapa bangunan dan pertanian. Seharusnya tanah yang terdapat bangunan
juga bernilai 3.513.000 tetapi karena berada pada zona yang didominasi oleh
pertanian maka harganya mengikuti nilai tanah pertanian.
Dalam pembuatan peta zona nilai tanah penulis menerapkan Smart ASN
yakni Literasi digital. Penulis menggunakan digital skill yang dimiliki penulis
untuk membuat peta zona nilai tanah berbasis bidang untuk akurasi biaya PNBP
pada layanan pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batu.
|
PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH BERBASIS BIDANG UNTUK PENINGKATAN AKURASI BIAYA PNBP PADA LAYANANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 09:54
|
Oktafina Pikoli
|
Laporan Aktualisasi Final.pdf
|
3 October 2022
|
Berdasarkan pengamatan penulis, penataan mengenai Surat Keputusan Hak Guna
Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango belum optimal karena
setiap ada permintaan data mengenai Surat Keputusan Hak Guna Bangunan, butuh
waktu lama untuk mendapatkannya dan pegawai kewalahan dalam mencarinya.
Sehingga menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini mendorong penulis untuk
mengangkat masalah ini dalam rancangan penerapan nilai-nilai ASN BerAkhlak guna
optimalisasi penataan dokumen-dokumen tersebut.
Optimalisasi dalam rancangan penerapan nilai-nilai ASN BerAkhlak ini bertujuan
untuk meningkatkan penataan dokumen Surat Keputusan Hak Guna Bangunan
sebagai upaya untuk menghasilkan pelayanan yang jauh lebih baik pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bone Bolango yang sesuai dengan standarisasi pelayanan dan
pengaturan pertanahan. Meskipun dengan keadaan sumber daya manusia dan
teknologi yang tersedia pada saat ini.
|
OPTIMALISASI PENATAAN SURAT KEPUTUSAN HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 09:57
|
Rahma Magfirah
|
Laporan Final-Rahma Magfirah-199706122022042002.pdf
|
10 October 2022
|
Guna membuat suatu rancangan aktualisasi maka oleh Penulis dilakukan
environmental scanning di unit kerja Penulis, yaitu Subdirektorat Penetapan Hak Milik,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Dalam prosesnya, Penulis memetakan tiga
permasalahan yang menurut Penulis patut untuk menjadi perhatian, yaitu: 1. Belum optimalnya penggunaan format Surat Keputusan (SK) berdasarkan Peraturan
Meteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai alat penyebaran informasi
kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah.
3. Adanya kekosongan hukum terkait dengan pembatasan Hak Milik tanah non
pertanian untuk perseorangan.
|
PEMANFAATAN QR CODE CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI MEDIA DIGITAL PADA SUBDIREKTORAT PENETAPAN HAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 10:01
|
RASTRA ARDANI IRAWAN
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL.pdf
|
10 October 2022
|
Namun hambatan mulai muncul ketika program ini mulai berjalan. Khususnya
pelaksanaan PTSL ditahun sebelumnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mulai dari
sulitnya menemukan pemilik asli dari bidang tanah yang telah diukur sampai berkas yang
terselip, bahkan timbul tumpang tindih maupun sengketa terhadap bidang atas tanah tersebut
menjadikan program yang telah direncanakan oleh pemerintah menjadi sulit untuk
diselesaikan.
Hambatan tersebut kemudian memunculkan belum optimalnya pencapaian penanganan
residu PTSL 2017-2021 di kantor pertanahan kabupaten jember
Pentingnya program pendaftaran ha katas tanah tersebut bertujuan untuk ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Penulis berencana mengambil judul “Optimalisasi
Penanganan Residu PTSL 2017-2021 Melalui Pembuatan Komitmen dan Aktualisasi
Penanganan Residu PTSL Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”
|
Optimalisasi Penanganan Residu PTSL 2017-2021 Melalui Pembuatan Komitmen dan Aktualisasi Penanganan Residu PTSL Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 10:08
|
Risqy Bella Stefani
|
09 - Risqy Bella Stefani - Laporan Aktualisasi Pengelolaan Data Hak Guna Bangunan Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Pemantauan Pertanahan Di Kantah Kota Batu .pdf
|
12 October 2022
|
Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan tersebut, Badan Pertanahan
Nasional melalui Subseksi Pengendalian pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
mengadakan kegiatan pengawasan dan pengendalian hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah
di seluruh satuan kerja Kantor Pertanahan, salah satunya di Kantor Pertanahan Kota Batu.
1 Penjelasan Umum UUPA
2
Pelaksanaan kegiatan tersebut di Kantor Pertanahan Kota Batu sedang dilakukan namun
mengalami kendala salah satunya yaitu pihak Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang
belum memiliki data daftar hak tanah khususnya Hak Guna Bangunan sehingga untuk mengetahui
daftar hak atas tanah hanya dapat diperoleh dari Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
Padahal system KKP sering mengalami eror system dan data yang tersedia pada KKP belum
lengkap, sehingga dilakukan pengecekan secara manual yaitu cek warkah tanah di ruang arsip.
Berdasarkan hal tersebut, penerapan digitalisasi dalam kegiatan diatas masih belum optimal. Oleh
karena itu, penulis merasa perlu pembuatan database tentang daftar hak atas tanah di wilayah
Kantor Pertanahan Kota Batu dengan memanfaatkan teknologi dan penerapan literasi digital
dalam rangka melaksanakan kegiatan di atas.
|
PENGELOLAAN DATA HAK GUNA BANGUNAN DALAM RANGKA PERSIAPAN KEGIATAN PEMANTAUAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 10:13
|
Rizki Aulia
|
Laporan Aktualisasi_Rizki Aulia_G4A25K2.pdf
|
7 October 2022
|
Dampak apabila hal tersebut tidak terselesaikan adalah : (1) belum optimalnya tindakan
pencegahan kegiatan penegakan disiplin pegawai; (2) belum optimalnya strategi peningkatan
IP ASN; (3) belum tersedianya bahan pendukung penegakan disiplin pegawai yang terbaru; (4)
belum tersedianya media informasi dan pembelajaran penegakan disiplin pegawai. Sementara
pihak yang terlibat adalah Subbagian Disiplin Pegawai pada Biro Organisasi dan Kepegawaian
dan seluruh ASN yang wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin
pegawai. Berdasarkan hal di atas, maka penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul
“Penyusunan Buku Panduan Digital Disiplin Pegawai Sebagai Media Informasi dan Media
Pembelajaran Penegakan Disiplin Pegawai”. Gagasan penulisan yang diangkat diharapkan
dapat membantu unit kerja dalam mendukung kegiatan penegakan disiplin pegawai dan
mendukung terwujudnya Smart ASN melalui hadirnya buku panduan digital disiplin PNS.
Sebagaimana diketahui, Smart ASN mendukung pegawainya untuk melakukan transformasi
digital dan mendorong penguasaan teknologi informasi.
|
PENYUSUNAN BUKU PANDUAN DIGITAL DISIPLIN PEGAWAI SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN MEDIA PEMBELAJARAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PADA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 10:24
|
Safira Riza Rahmani
|
safira riza_lapoan akhir_G4A25_compressed.pdf
|
10 October 2022
|
Terhadap problematika belum dilaksanakan digitalisasi warkah
perpanjang/pembaruan Hak Guna Bangunan pada bidang tanah area kecamatan Mulyorejo,
Penulis memberikan solusi yakni akan dilaksanakannya kegiatan digitalisasi warkah
perpanjang/pembaruan Hak Guna Bangunan dengan menggunakan perangkat yang tersedia,
bahwa penulis akan melaksanakan digitalisasi warkah perpanjang/pembaruan Hak Guna
Bangunan dengan lokus bidang tanah di Kecamatan Mulyorejo sejumlah 160 bendel berkas
sebagaimana jumlah berkas yang tertera dalam system KKP. Diharapkan kegiatan habituasi
yang akan dilaksanakan dapat memberikan kontribusi dan sebagai percontahan bagai pegawai
lainnya, bahwa penulis berencana kegiatan digitalisasi warkah akan tetap dilaksanakan
meskipun kegiatan LATSAR telah selesai. Atas uraian diatas, Penulis membuat judul
penelitian yakni “OPTIMALISASI KEGIATAN DIGITALISASI WARKAH
PERPANJANGAN/PEMBARUAN HAK GUNA BANGUNAN PADA KECAMATAN
MULYOREJO KOTA SURABAYA”.
|
OPTIMALISASI KEGIATAN DIGITALISASI WARKAH PERPANJANGAN/PEMBARUAN HAK GUNA BANGUNAN PADA KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 10:27
|
SITI NININGSIH
|
Final Siti Niningsih_G4A25K4.pdf
|
1 October 2022
|
Selain, itu Penulis menyebarkan koesioner kepada pemohon yang datang
terkait informasi permohonan hak atas tanah. Dari hasil rekapitulasi didapatkan hasil
bahwa sebagian besar pemohon tidak mengetahui proses pengajuan permohonan hak
atas tanah wakaf. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi permohonan
hak atas tanah wakaf menjadi isu penulis dalam kegiatan aktualisasi ini, diharapkan
dengan adanya pembuatan media informasi dapat meningkatkan pengetahuan
masyarakat akan sertpikasi tanah wakaf. Dengan meningkatnya pengetahuan
masyarakat kota Malang maka pendaftaran tanah wakaf akan optimal dilaksanakan di
Kantor Pertanahan Kota Malang.
Dengan ini penulis melakukan kegiatan Aktualisasi “Sosialisasi melalui Media
Informasi Permohonan Hak atas Tanah Wakaf” sebagai gagasan kreatif dalam
memecahkan masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Malang yang dikaitkan
dengan Agenda III tentang Manajemen ASN berdasarkan pada Pasal 10 UndangUndang ASN, fungsi ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayan Publik dan
Perekat dan Pemersatu Bangsa.
|
PENINGKATAN PELAYANAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH WAKAF DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|