Isu yang telah diidentifikasi kemudian ditapis menggunakan indikator USG dan terpilih isu prioritas “Belum Optimalnya Sistem Pemantauan Kegiatan pada Sub Direktorat PWP3WT”. Berdasarkan isu prioritas tersebut, penulis kemudian melakukan analisis untuk menemukan akar masalah sebagai pertimbangan perumusan gagasan alternatif pemecah 2 isu. Gagasan alternatif tersebut adalah “Optimalisasi Pemantauan Kegiatan pada Sub Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau Pulau Kecil, Perbatasan, Dan Wilayah Tertentu (PWP3WT) melalui Pemanfaatan Aplikasi Google Spreadsheet”. Melalui agenda aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS 2022, diharapkan penulis dapat berkontribusi mewujudkan gagasan alternative untuk memecah isu yang ada guna meningkatkan kualitas kinerja pada Sub Direktorat PWP3WT.

Pada saat ini, terdapat kurang lebih 400 warkah yang berada di ruang Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, yang secara keseluruhan diperlukan untuk penelitian terkait dengan penanganan sengketa, konflik, perkara, dan pembatalan sertipikat hak atas tanah. Namun untuk tempat penyimpanan warkah tersebut belum tersusun secara sistematis sehingga mengakibatkan sulitnya mencari warkah ketika diperlukan karena sistem pengarsipan yang tidak teratur. Selain itu juga dengan adanya permasalahan tersebut dapat mengakibatkan warkah yang dipinjam akan sulit dicari, tercecer, atau kemungkinan terburuknya hilang. Akibat belum adanya penataan warkah terkait penanganan sengketa, konflik, dan perkara inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Seksi Pengendailan dan Penanganan Sengketa untuk menciptakan strategi agar warkah tersebut dapat dikelola secara baik, tertib, dan tepat. Karena sudah seharusnya seluruh ASN pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menjaga warkah yang telah ada. Tidak hanya petugas arsip, namun juga ASN yang berada di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sebagai bentuk tanggung jawab ASN terhadap warkah yang dipinjam.

Era Teknologi Informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya perkembangan pesat bidang komunikasi. Saat ini, perilaku manusia dalam berkomunikasi menjadi semakin kompleks. Dahulu, manusia berkomunikasi dengan cara bertemu, namun kini dengan adanya teknologi, tersedia media baru dalam berkomunikasi, yaitu melalui jejaring sosial. Jejaring sosial ini membuat manusia terhubung satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Dengan media baru ini, informasi juga dapat disebarluaskan dengan cepat.

Pemahaman masyarakat terkait Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) menjadi penting untuk menunjang kelancaran pelayanan PTP. Jika masyarakat mengetahui proses pelayanan PTP, diharapkan berani untuk datang mengurus PTP dan tidak ada kesalahan/kekurangan berkas. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan PTP kurang optimal. Maka pada Laporan Aktualisasi ini, penulis mengangkat isu utama “kurang optimalnya pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Kantor Pertanahan Kota Pasuruan”. Isu tersebut mencerminkan bahwa kurang baiknya menajemen ASN dan penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan PTP. Apabila isu tersebut tidak segera ditangani akan menurunkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten dari Seksi P2 Kantor Pertanahan Kota Pasuruan. Pada isu tersebut, tangungjawab ASN dalam memberikan kepuasan masyarakat belum terpenuhi serta belum bisa mencapai target PTP yang telah ditentukan. Dalam kegiatan aktualisasi ini dilakukan pembuatan media sosialisasi mengenai PTP yang dapat disebarluaskan ke masyarakat melalui media digital Kantor Pertanahan Kota Pasuruan. Dengan media sosialisasi tersebut diharapkan akan lebih banyak masyarakat yang datang untuk mengurus PTP yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Oleh karena itu, penulis pengambil judul “Optimalisasi Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) Pada Kantor Pertanahan Kota Pasuruan”.

Berdasarkan kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang berhasil diidentifikasi, maka tulisan ini dibuat untuk lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya dalam tulisan ini penulis mengangkat core issue Kurang Optimalnya Penyelesaian Residu PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Pelaksanaan PTSL tahun 2019 pada saat pengumpulan data yuridis bisa dilakukan hanya dengan mengumpulkan fotocopy ktp dan kartu keluarga dan alas hak bisa menyusul. Permasalahan muncul ketika penyerahan sertipikat. Masyarakat tidak bisa menyerahkan data yuridis berupa alas hak atau surat tanah padahal sertipikat sudah dicetak. Sertipikat yang sudah dicetak tersebut tidak bisa diserahkan karena berkas tidak lengkap.

Sebagai calon pegawai negeri sipil analis hukum pertanahan yang salah satu tugasnya adalah menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan suratsurat yang berhubungan dengan permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah berdasarkan disposisi pimpinan, pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, penulis menjumpai banyak kejadian dimana pada permohonan hak milik perorangan pemohon tidak memberikan persyaratan berkas dengan lengkap ataupun benar. Sehingga, hal tersebut membuat proses pendaftaran tanah terhambat dan membuthkan waktu dan tenaga lebih untuk melengkapinya, mengingat kondisi geografis Kabupaten Tapin yang luas. Berdasarkan pengamatan penulis di lingkungan kerja dan penggalian informasi dari pegawai kantor pertanahan kabupaten tapin, hal ini disebabkan karena kurang optimalnya informasi layanan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan kabupaten tapin. Atas permasalahan tersebut di atas, memicu penulis untuk dapat melakukan perubahan guna mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pemanfaatan tekhnologi dengan memberikan panduan yang jelas kepada pemohon mengenai persyaratan dan ketentuan pendaftaran tanah hak milik perorangan. Hal ini selaras dengan pembelajaran Manajemen ASN dan Smart ASN yang didapatkan penulis pada kelas Latihan dasar Agenda III. Penggunaan tekhnologi untuk melakukan pekerjaan dari manual atau konvensional menjadi digital adalah salah satu wujud mengingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menuju ASN yang professional. Untuk itu, penulis mengusulkan penyelesaian isu tersebut dengan melakukan Optimalisasi Layanan Informasi Digital Permohonan Hak Milik Perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin.

Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi sampai saat ini, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Adanya sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif. Kondisi ini karena di dalam kerangka hukum administrasi positif Indonesia saat ini telah diatur tentang standar minimum kualitas pelayanan, namun kepatuhan terhadap standar minimum pelayanan publik tersebut masih belum termanifestasikan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerinah.

Seiring dengan transformasi digital yang terus dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, kegiatan pertanahan telah menggunakan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Layanan pertanahan telah menggunakan aplikasi KKP, diantaranya pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan, penggabungan dan pemisahan, roya, penerbitan sertifikat pengganti, Surat Keputusan (SK), peralihan hak (waris, hibah, jual beli). Sehingga semua daftar umum dan dokumen terhimpun ke dalam satu aplikasi. Menurut pengamatan dan wawancara penulis dengan Koordinator Scanning dan Upload Berkas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, terdapat soft file buku tanah yang belum terdigitalisasi/terunggah ke dalam aplikasi KKP. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala, yaitu minimnya sumber daya manusia, minimnya alat/mesin scanner, lamanya proses pengguggahan berkenaan dengan website KKP yang mengalami error maupun kendala jaringan dan banyaknya volume pekerjaan diluar pekerjaan rutin seperti program 3 PTSL yang menuntut untuk segera diselesaikan sesuai dengan target unit kerja. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu “Masih terdapat dokumen buku tanah yang belum terunggah ke dalam aplikasi KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri” sebagai Kegiatan Aktualisasi dengan gagasan alternatif “Optimalisasi Digitalisasi Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri”.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara bertahap telah melakukan perubahan pelayanan pertanahan dari manual ke digital. Salah satu bentuk upaya pelayanan pertanahan digital adalah dibuatnya aplikasi KKP. Aplikasi KKP merupakan aplikasi untuk pelayanan pertanahan digital dan terintegrasi secara nasional, mulai dari pendaftaran, pengukuran dan pemetaan, pembukuan, dan pemeliharaan bidang tanah. Pada aplikasi KKP tersebut juga dapat dilihat statistik dan persentase kualitas pelayanan dan data digital setiap Kantor Pertanahan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas data digital pada aplikasi KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai melakukan kegiatan salah satunya adalah digitalisasi dokumen dan data hasil kegiatan pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara pelayanan pertanahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi juga sedang melakukan perubahan pelayanan pertanahan dari manual ke digital. Salah satu kegiatannya adalah digitalisasi surat ukur sebagai salah satu  dokumen hasil dari kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan digitalisasi surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ini sudah dilakukan beberapa waktu ke belakang, tetapi belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan kegiatan digitalisasi arsip surat ukur untuk meningkatkan kualitas data digital KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

Pada awalnya, dari 1390 tunggakan tersisa yang menyangkut pekerjaan seksi survei dan pemetaan per akhir Juni 2021, 1260 tunggakan berhasil diselesaikan oleh tim seksi survei dan pemetaan pada tahun berikutnya. Namun, tunggakan pekerjaan untuk seksi survei dan pemetaan bertambah lagi menjadi total 668 tunggakan per 18 Juli 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pekerjaan yang memerlukan prioritas tinggi tetapi tidak berbanding lurus dengan personel yang dimiliki oleh seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar saat ini. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Banjar yang menyebabkan banyaknya pekerjaan di Kabupaten Banjar, serta antisipasi bertambahnya tunggakan di kemudian hari, maka perlu adanya perhatian khusus mengenai pekerjaan rutinan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, khususnya  untuk seksi survei dan pemetaan. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu mengenai Kurang Termonitornya Proses Kegiatan Rutin di Lingkup Survey dan Pemetaan