|
Tuesday, 21 February 2023, 09:19
|
Felicia Fernanda Ngantung
|
Laporan Aktualisasi Felicia Fernanda Ngantung.pdf
|
14 September 2022
|
Selama penulis ditugaskan pada Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, ditemui beberapa
isu yang hangat dibicarakan seperti belum optimalnya informasi alur mediasi di akun media
sosial Kanwil BPN Sulteng, belum optimalnya pelayanan pengaduan pengendalian dan
penanganan sengketa, serta pengelolaan data pengendalian pertanahan bidang pengendalian
dan penanganan sengketa yang belum optimal. Dari hasil diskusi dengan mentor dan rekan
kerja lainnya, dari ketiga isu tersebut maka isu yang memiliki prioritas untuk dicarikan gagasan
pemecahannya adalah isu yang terkait dengan layanan pengaduan pengendalian dan
penanganan sengketa.
Berdasarkan isu tersebut, sebagai bentuk dari tugas pelatihan dasar dan untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK dan menerapkan Manajemen ASN dan
Smart ASN, maka penulis tertarik untuk melakukan identifikasi lebih lanjut dalam suatu
penelitian dengan judul “Optimalisasi Layanan Pengaduan Pengendalian dan Penanganan
Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.”
|
OPTIMALISASI LAYANAN PENGADUAN PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXIII
|
|
|
Tuesday, 21 February 2023, 09:26
|
Fiqi Amalia Aldilla
|
Optimalisasi Pengelolaan Arsip Buku Tanah Melalui Sistem Berbasis Teknologi Informasi pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (1).pdf
|
25 September 2022
|
Isu yang
pertama adalah kurang optimalnya sistem pengelolaan arsip Buku Tanah. Isu ini jika
dikaitkan dengan materi agenda 3 Manajemen ASN yaitu Pengelolaan arsip buku tanah yang
baik merupakan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab, cermat
dan dispilin dalam menjaga dan mengamankan dokumen rahasia negara serta penerapan asas
manajemen efektif dan efisien dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai target atau tujuan dengan
tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, smart ASN yaitu pengarsipan data dan
dokumen-dokumen dari cara konvensional beralih dengan cara sistem berbasis teknologi
informasi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan literasi digital untuk menjaga keamanan data, sehingga data-data milik masyarakat dan milik negara dapat disimpan dan dipelihara dengan baik. Penerapan literasi digital seharusnya dapat dilakukan dengan baik, dimana literasi digital
adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan pada kecakapan untuk
menguasai teknologi. Isu yang kedua adalah kurang optimalnya pengecekan sertipikat
elekronik, isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 tentang manajemen ASN yaitu
penerbitan hasil pengecekan elektronik merupakan kewajiban ASN dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya dengan memberikan pelayanan publik yang professional
dan berkualitas dan pentingnya pemberian informasi kepada PPAT melalui media alat
komunikasi sebagai penerapan literasi digital dalam pengoptimalan pengecekan sertipikat
sebagai wujud dari smart ASN. Isu yang ketiga adalah kurangnya informasi pemohon tentang
alur pelayanan loket prioritas. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu Manajemen
ASN Sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN dimana ASN memberikan
informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan
informasi serta Smart ASN yaitu memberikan informasi kepada pemohon melalui media sosial
merupakan bentuk dari literasi informasi.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP BUKU TANAH MELALUI SISTEM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN P
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXIII
|
|
|
Tuesday, 21 February 2023, 09:30
|
Halim Santoso
|
Laporan Aktualisasi Halim Santoso.pdf
|
14 September 2022
|
Yang menjadi fokus dalam aktualisasi ini adalah beberapa permasalahan di unit kerja
penulis yaitu:
1. Belum optimalnya pelayanan informasi pengaduan sengketa dan konflik pertanahan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.
2. Belum optimalnya pencatatan pelayanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.
3. Belum optimalnya penataan arsip dokumen penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.
Dari beberapa permasalahan tersebut penting halnya melakukan kajian dan aktualisasi
tentang “Optimalisasi Pelayanan Informasi Pengaduan Sengketa dan Konflik Pertanahan
di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen “
|
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PENGADUAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXIII
|
|
|
Tuesday, 21 February 2023, 09:33
|
Hutama Rakajati
|
LAPORAN FINAL AKTUALISASI.pdf
|
13 September 2022
|
Isu-isu yang terjadi pada pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Isu yang pertama adalah belum
optimalnya Pelayanan Pengaduan Kasus Pertanahan . Isu ini jika dikaitkan dengan
materi agenda 3 yaitu tentang Manajemen ASN pada fungsi dan tugas ASN sebagai
pelayan publik yaitu Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
serta kode etik ASN yaitu Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan
kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
,memberikan pelayanan pengaduan merupakan bagian penting dari pelayanan
memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur bagaimana jika
mempunyai masalah sengketa apa yang harus dilakukan dan smart ASN, penerapan
literasidigital seharusnya dapat dilakukan dengan baik, dimana literasi digital adalah
sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan pada penguasaan
teknologi,termasuk memanfaatkan media sosial untk memberikan sosialisasi
mengenai prosedur pengaduan juga merupakan kecakapan digital . Isu yang Kedua
adalah belum optimalnya pengarsipan berkas surat masuk dan surat keluar . Isu ini
jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu tentang manajemen ASN yaitu
melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin jadi mengarsipkansurat masuk
dan surat keluar merupakan salah satu manajemen ASN jika ditambah dengan literasi
digital mengarsipkan dengan digital juga maka lebih cermat dan disiplin dalam
menyimpan file agar tidak tercecer, akan tercecer jika hanya manual tertulis dibuku .
Isu yang ketiga adalah belum optimalnya pengarsipan perkara pertanahan yang
sedang berjalan di pengadilan. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu
Manajemen ASN menghadiri persidangan merupakan bentuk dari kewajiban ASN
dalam menjalankan tanggungjawabnya jika jadwal hanya ditulis dengan tulisan tangan
di papan tulis akan mudah lupa dan hilang atau terhapus.
|
OPTIMALISASI PELAYANAN PENGADUAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXIII
|
|
|
Tuesday, 21 February 2023, 09:41
|
IQBAL REFAH ERBAKAN
|
IQBAL REFAH ERBAKAN_LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.pdf
|
15 September 2022
|
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengaduan
sengketa dapat menjadi perhatian apakah pelayanan pengaduan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Purbalingga sudah optimal atau kurangnya kinerja
layanan informasi tata cara penanganan sengketa pertanahan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Kerjasama penting antara Kantor
Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan pihak-pihak terkait khususnya
Kelurahan guna mengetahui proses tata cara pengaduan sengketa
pertanahan.
Karena itu penulis menyusun Laporan Aktualisasi dengan judul
“Sosialisasi Layanan Pengaduan Sengketa Pertanahan Kepada Masyarakat”.
Isu yang diangkat diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan terhadapat
masyarakat yang kurangnya informasi tentang pengaduan sengketa
pertanahan.
|
SOSIALISASI LAYANAN PENGADUAN SENGKETA PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2023
|
XXIII
|
|
|
Tuesday, 21 February 2023, 09:43
|
M. Furkan Wijaya
|
Laporan Aktualisasi (1).pdf
|
27 September 2022
|
Pada Kantah Brebes pelaksanaan evaluasi dan monitoring masih belum optimal
dikarenakan jumlah SDM yang kurang dan SDM yang kurang mumpuni. Misalnya dalam
evaluasi dan monitoring terhadap hak-hak atas tanah yang berjangka seperti Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, dan Hak Pakai (khususnya Hak Pakai yang
digunakan oleh individu). Hak-hak atas tanah tersebut memiliki jangka waktu berakhirnya hak
namun karena minimnya pengetahuan dari masyarakat dan kurang aktifnya kantah Brebes
maka akibatnya banyak hak-hak atas tanah tersebut yang telah berakhir tetapi tidak diketahui
oleh pemilik hak tersebut dan bahkan juga tidak diketahui oleh seksi pengendalian di kantah
Brebes.
Berdasarkan data di KKP bahwa sekitar 133 data hak atas tanah berjangka yang telah
berakhir hak nya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, selain itu beberapa diantaranya
banyak yang sudah mendekati habis masa penggunaan hak atas tanahnya. Oleh karena itu
pentingnya ada suatu sistem agar para pemegang hak dapat melakukan perpanjangan atau
pembaruan hak atas tanah dan tidak melebihi 2 (dua) tahun.
|
MONITORING PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH BERJANGKA YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXIII
|
|
|
Tuesday, 21 February 2023, 09:46
|
Mentari Falen Prahasti
|
LAPORAN AKTUALISASI_G3A23K3_MENTARI FALEN PRAHASTI.pdf
|
25 September 2022
|
Berdasarkan hasil scanning terhadap isu yang ada pada unit kerja, peserta
menemukan isu pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten antara lain, isu pertama adalah belum sesuainya nilai tanah pada peta
zona nilai tanah dengan kondisi di lapangan. Isu ini apabila dikaitkan dengan materi
agenda III manajemen ASN, adalah pada fungsi ASN sebagai pelayan publik, dimana
seharusnya ASN bersikap profesional dengan menghasilkan output yang berkualitas dalam
pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini memberikan nilai tanah yang sesuai dengan
kondisi di lapangan. Isu kedua adalah belum optimalnya metode pengumpulan data dalam
survei lapang kegiatan pembaruan (updating) zona nilai tanah. Isu ini apabila dikaitkan
dengan agenda III tentang smart ASN, maka diperlukan adanya metode pengumpulan data
baru yang terintegrasi secara digital sebagai bentuk transformasi digital. Selain itu sesuai
dengan asas efektif dan efisien dalam manajemen ASN, perlu dilakukan inovasi agar target
dapat tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Isu ketiga adalah belum
adanya panduan yang informatif terkait penggunaan software Geographic Information
System (GIS) untuk pengolahan data spasial kegiatan pembaruan (updating) zona nilai
tanah. Isu ini apabila dikaitkan dengan agenda III manajemen ASN, terkait kode etik dan
kode perilaku ASN, bahwa sebagai seorang ASN harus bertanggung jawab terhadap
tugasnya misalkan dengan membuat panduan yang informatif sehingga pekerjaan yang
dilakukan menjadi efektif.
|
OPTIMALISASI PEMANFAATAN APLIKASI ODK COLLECT SEBAGAI MEDIA PENGUMPULAN DATA DALAM PELAKSANAAN SURVEI LAPANG UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PEMBARUAN ZONA NILAI TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXIII
|
|
|
Tuesday, 21 February 2023, 09:49
|
Muhamad Akbar Insani
|
MUHAMAD AKBAR INSANI-G3AK23K2-LAPORAN AKTUALISASI.pdf
|
6 August 2022
|
Berdasarkan data dari Loket Kantor Pertanahan Kabupaten pengaduan dan permohonan
hak yang dilakukan oleh masyarakat semakin meningkat, namun media pengaduan yang
diberikan masih berisifat konvensional, dimana pengaduan layanan dilakukan secara tatap
muka dan penyelesaian dari pengaduan tersebut cenderung memakan waktu lama dan
terkadang menemui jalan buntu Kementrian ATR/BPN yang seharusnya menjadi ujung tombak
reforma agraria dengan pelayanan-pelayanannya justru berpotensi mengalami stagnasi dan
kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat dari hal tersebut.
Guna menghadapi masalah - masalah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi di atas
dibutuhkan media yang dapat memudahkan proses semua kegiatan layanan yang diberikan
kepada semua masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang mana media informasi
menjadi sangat penting penggunanya yang digunakan untuk optimalisasi dan mempercepat
proses tindaklanjut layanan yang dirasa kurang maksimal, sehingga besar harapannya masalah
yang ada dimasyarakat dapat diurai dan dapat ditindak lanjuti dengan segera dengan media
informasi berbasis digital dan juga demi mewujudkan nilai – nilai pada ATR/BPN dengan
system pelayanan yang baik dan professional serta dapat mengembangkan kepercayaan pada
masyarakat terutama terhadap Mitra Kerja BPN. Oleh karena itu dalam Laporan Aktualisasi ini
penulis tertarik untuk mengambil judul “Pembuatan Infografis Dokumen Persyaratan
Permohonan Pengecekan Sertipikat Dan Hak Tanggungan Elektronik Di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sigi.”
|
PEMBUATAN INFOGRAFIS DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGECEKAN SERTIPIKAT DAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXIII
|
|
|
Tuesday, 21 February 2023, 09:53
|
Muhammad Fachri Wijaya
|
Laporan Aktualisasi Final Muhammad Fachri Wijaya-dikompresi.pdf
|
16 September 2022
|
Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di bidang
pertanahan perlu suatu upaya peningkatan pelayanan. Soelarman (1998 : 9)
mengatakan bahwa, “Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
di bidang pertanahan, segenap BPN dituntut untuk melakukan tertib administrasi
pertanahan , keterbukaan dalam arti prosedur / tata cara pelayanan yang jelas dan
dituangkan pada papan pengumuman, ketepatan waktu pelayanan, kenyamanan
dan kepastian hukum, penyediaan loket-loket pelayanan dan lain sebagainya.”5
Berdasarkan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Kantor Pertanahan
Kabupaten Rembang tahun anggaran 2022 menyelenggarakan pelayanan
Pendaftaran Tanah Pertama Kali sebanyak 1.485 layanan. Layanan tersebut akan
menghasilkan produk berupa sertipikat hak atas tanah. Kantor Pertanahan
Kabupaten Rembang di dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama
kali kepada masyarakat khususnya dalam hal pensertipikatan tanah belum
sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yakni dalam hal ketepatan waktu
penyelesaiannya. Pada saat ini masih banyak penyelesaian permohonan dalam
pendaftaran tanah pertama kali yang dalam prosesnya belum dapat terselesaikan
dengan tepat waktu, hal ini mengakibatkan terjadinya tunggakan permohonan,
yang pada akhirnya menunda penerbitan sertipikat.
|
OPTIMALISASI KEGIATAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REMBANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXIII
|
|
|
Tuesday, 21 February 2023, 09:55
|
Mutiara Mega Dwi Putri
|
Perbaikan Laporan Aktualisasi_Mutiara Mega Dwi Putri, S.H.pdf
|
16 September 2022
|
Proses inventarisir berkas pemantauan di unit kerja penulis masih menggunakan
metode manual dengan cara disimpan di dalam box ataupun lemari yang jumlahnya
terbatas. Padahal fungsi dari digitalisasi berkas adalah untuk mempermudah pencarian
data mengenai berkas tersebut. Tanpa adanya digitalisasi, proses pencarian berkas akan
cukup sulit dan lama karena harus membongkar tumpukan-tumpukan berkas. Oleh sebab
itu dibutuhkan suatu database yang mempermudah proses inventarisir secara digital
berkas pemantauan hak atas tanah. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jambi mengangkat topik digitalisasi berkas pemantauan hak atas tanah pada
bidang pengendalian dan penanganan sengketa yang diharapkan dapat memberikan
solusi dan kemudahan dalam pendataan berkas pemantauan hak atas tanah serta
meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
|
DIGITALISASI BERKAS PEMANTAUAN HAK ATAS TANAH PADA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXIII
|
|