Selaku CPNS yang baru bekerja selama kurang lebih 2 bulan di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, selama pengamatan saya dan berdasarkan informasi dari rekan dan pegawai senior, penataan arsip buku tanah yang masih belum optimal, serta sistem peminjaman yang masih manual membuat pekerjaan tidak efisien karena waktu untuk mencari buku tanah memakan waktu yang berakibat terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar hal tersebut di atas, penulis melakukan analisis isu berkaitan dengan pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma dengan judul “Optimalisasi rekapitulasi daftar peminjaman Buku Tanah pada ruang arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma”

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati adalah salah satu instansi vertikal dari Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Pada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran kantor pertanahan Kabupaten Pati, pengarsipan buku tanah masih menjadi isu krusial. Pengarsipan buku tanah masih  menggunakan cara manual sedangkan volume kegiatan pada kantor yang menggunakan buku tanah cukup tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa dampak yang ditimbulkan yang menjadi efek domino pada pekerjaan selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan pemecahan dan alternatif penyelesaian isu dengan menggunakan teknik analisis isu terutama pada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kabupaten Pati. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat gagasan “Peningkatan Pengelolaan Register Peminjaman Buku Tanah Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati”. Diharapkan dengan peningkatan akurasi pengarsipan buku tanah ini akan menjadi solusi pengelolaan buku tanah yang baik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

Penyelesaian kegiatan K4 ini dilakukan dengan digitalisasi SU/GS sekalian melakukan quality control data. Data yang terinput di KKP kerap kali terdapat kesalahan, misalnya dalam menginput nomor SU/GS. Oleh karena itu, digitalisasi SU/GS penting dilakukan pertama kali untuk menghindari kesalahan pada data yang akan diproses. Pada pemetaan K4, SU/GS sudah harus terupload pada aplikasi KKP khususnya bidang tanah yang menjadi target K4. Oleh karena itu, agar proses pemetaan K4 dapat berjalan dengan lancar, digitalisasi dan penguploadan SU/GS perlu dilakukan untuk menunjang kegiatan pemetaan K4. Hal tersebut sesuai dengan manajemen ASN karena dilakukan berdasarkan asas manajemen ASN yang mengedapankan profesionalitas dan akuntabilitas dalam bekerja.

Seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut adanya perubahan dimana terjadi globalisasi, BPN berupaya untuk membuat layanan yang berkualitas dunia dengan menetapkan tujuh Strategic Goal Kementerian ATR/BPN RI tahun 2025 sebagai strategi untuk mewujudkan salah satu visi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia. Berdasarkan Strategic goal yang kelima di atas serta mencermati salah satu arah kebijakan ATR/BPN tahun 2021-2024 yaitu terwujudnya kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik maka Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas perlu melakukan kegiatan yang menunjang pelayanan secara elektornik, yaitu salah satunya dengan melakukan validasi atas Buku Tanah.

Dalam bidang survei dan pemetaan terdapat peta dasar pendaftaran, yaitu peta yang memuat titik-titik bidang dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah. Selain itu, terdapat juga peta pendaftaran yaitu peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. Pada Kantor Pertanahan Kota Jambi terdapat suatu masalah mengenai peta pendaftaran dimana bidang – bidang tanah yang sudah terdaftar belum menempati posisi sebenarnya sehingga bidang tanah tersebut diistilahkan melayang. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, perlu dilakukan penyelesaian terhadap bidang – bidang tanah terdaftar tersebut. Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan dipilih oleh penulis sebagai contoh dalam penyelesaian terhadap bidang tanah melayang dan nantinya dapat diterapkan di Kelurahan yang lain.

Laporan ini terkait dengan Manajemen ASN yaitu sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 4i yang berbunyi memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, laporan ini juga mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan menggunakan perspektif smart ASN yaitu memiliki kemampuan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital sesuai tugas dan fungsi jabatan. Dalam hal ini penulis sebagai CPNS Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan yang sedang mengikuti latihan dasar CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 memanfaatkan data spasial guna penyediaan data dukung penyelesaian bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan di Kabupaten Purworejo serta melaksanakan nilai-nilai dasar ASN. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada penulis memilih judul “Percepatan Penyelesaian 3 Pengukuhan Kawasan Hutan (PPPKH) Melalui Identifikasi Bidang Tanah Terindikasi Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan di Kabupaten Purworejo”.

Pada perkembangan zaman di era digital ini, sudah banyak layanan yang diberikan kepada masyarakat melalui elektronik. Dengan adanya layanan elektronik diharapkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien sehingga dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Namun dalam pelaksanaan layanan elektronik ini masih terjadi kendala-kendala sehingga pelaksanaan layanan elektronik menjadi kurang optimal, seperti Layanan Surat Keterangan Pendaftaraan Tanah secara Elektronik (SKPT) yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berkas-berkas yang kurang lengkap, terdapat dokumen yang kurang jelas sehingga berkas ditolak dan perlu adanya perbaikan-perbaikan berkas yang kurang lengkap, serta masih banyak pemohon yang belum paham mengenai syarat dan prosedur Surat Keterangan Pendaftaraan 2 Tanah (SKPT). Kendala-kendala yang terjadi perlu adanya pemecahan masalah untuk meningkatkan informasi Layanan Surat Keterangan Pendaftaraan Tanah secara Elektronik (SKPT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, Penulis akan menyusun rancangan aktualisasi yang berjudul “OPTIMALISASI INFORMASI LAYANAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAAN TANAH SECARA ELEKTRONIK YANG DIBERIKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA”. Dengan mengangkat isu ini diharapkan pelaksanaan Layanan Surat Keterangan Pendaftaraan Tanah secara Elektronik (SKPT) semakin optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat.

Sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan yang bertugas di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki salah satu tugas memelihara data pertanahan. Penulis mengamati Keadaan warkah di seksi penetapan hak dan pendaftaran dimana Penataan warkah belum maksimal. Rencana aktualisasi ini akan berfokus pada penataan warkah tahun 2018 berdasarkan D.I 208 sebanyak 8711. Isu ini  merupakan isu yang perlu untuk diselesaikan karena warkah sangat berperan penting dalam terselenggaranya kepastian hukum. Sehingga dirasa baik untuk dijadikan sebagai judul aktualisasi dan habituasi di satuan kerja sejak tanggal 25 Juli 2022 s.d 23 Agustus 2022 dengan judul “Optimalisasi Penataan Warkah Pada Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur”

Beberapa isu pada Subdirektorat Penetapan Hak Pengelolaan pada Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, yakni sebagai berikut: 1. Ketidakseragaman kompetensi Analis Hukum Pertanahan (selanjutnya disebut Analis). Isu ini apabila dikaitkan dengan materi agenda 3 mengenai Manajemen ASN dalam hal peran ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta memiliki kompetensi yang mumpuni. Selain itu, berkaitan perihal Smart ASN mengenai kompetensi literasi digital yakni kecakapan media digital untuk meningkatkan kompetensi. 2. Belum optimalnya peran ASN dalam melakukan pemanfaatan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Isu ini apabila dikaitkan dengan agenda 3, yakni berkenaan dengan harus adanya koordinasi dengan instansi 3 terkait mengenai optimalisasi pemanfaatan KKP atas rintangan yang terjadi pada unit kerja. 3. Belum adanya pemanfaatan alert system untuk mengoptimalisasikan kinerja ASN pada Subdirektorat Penetapan Hak Pengelolaan. Isu ini apabila dikaitkan dengan agenda 3 mengenai Manajemen ASN, yakni perihal memberikan terobosan inovasi serta pelaksanaan tugas dengan integritas tinggi untuk menciptakan suatu sistem dengan memanfaatkan teknologi sebagai bentuk penerapan kerangka kerja literasi digital (digital skill) yang merupakan wujud dari penerapan Smart ASN.

idalam mewujudkan World Class Government maka sejalan dengan visi Kementerian ATR/BPN yakni “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sehingga didalam mewujudkan Pemerintahan yang berkelas dunia juga perlu diiringi oleh strategi kebijakan yang mampu mendukung terciptanya visi tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh aparatur baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang berbasis pelayanan tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, pengelolaan data dan informasi pertanahan yang baik memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Sehingga untuk mewujudkan Pemerintahan berkelas dunia diperlukan suatu inovasi berbasis digital dalam mengelola, menyajikan, dan mengarsipkan data. Tujuannya adalah untuk pemeliharaan data, menjaga keamanan data, serta memberi kemudahan didalam mencari data di kemudian hari.