ermasalahan yang terjadi di Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang terkait pada pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan terutama pada data pendukung dan sistem aplikasi  pelayanan melalui OSS. Data pendukung PTP terkendala pada data yang cukup dinamis terjadi perubahan yaitu data penggunaan tanah. Sedangakan untuk sistem aplikasi terpadu melalui OSS dalam pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan ditemukan permasalahan dalam penetapan PTP untuk penyelenggaraan kebijakan dan juga terkait alur dan persyaratan permohonan yang masih belum dipahami oleh pemohon.

Namun saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pati baru memberikan informasi gambaran umum dalam bentuk video terkait Loket Prioritas melalui media sosial official account yaitu youtube dan Instagram dimana yang mengetahui hanyalah orang yang follow akun tersebut, itupun hanya sebatas mengetahui bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dibuka Loket Prioritas. Dalam video tidak dijelaskan syarat apa saja yang harus dibawa ketika akan mengurus sendiri, dimana masyarakat awam tentu kurang mengetahui mengenai persyaratan tersebut. Isu ini berkaitan dengan materi agenda tiga yaitu Manajemen ASN pada fungsi, tugas, dan peran ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan kaitannya dengan Smart ASN yaitu pemberian informasi dengan memanfaatkan media digital.

Adapun kendala yang dialami diantaranya adalah karena terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia, kurangnya pelatihan dan pembekalan mengenai pengarsipan, terkait metode pengarsipan yang digunakan, terbatasnya infrastruktur, serta belum adanya SOP yang jelas mengenai pengarsipan. Untuk itu, penulis mengangkat gagasan isu terkait Optimalisasi  Sistem Pengarsipan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Output dari kegiatan tersebut berupa realisasi kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menemuka*n arsip yang di cari baik berkas fisik maupun berkas digitalnya dengan tetap memperhatikan faktor keamanan berkas.

kurangnya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai prosedur persyaratan Pelayanan Pertanahan. Hal ini sangat penting disampaikan dan tersampaikan kepada masarakat agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Pelayanan Pertanahan di kantor pertanahan terkait. Penulis menemukan terdapat berkas permohanan yang masuk ke Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang masih terdapat kurang persyaratan. Jika kelengkapan syarat kurang, maka proses keluarnya hak akan menjadi lama. Jika kelengkapan berkasnya dapat terpenuhi maka proses keluarnya hak milik dan terbitnya sertipikat pun akan cepat selesai dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut setidaknya ada 3 (tiga) isu yang layak mendapat perhatian lebih yaitu: 1. Belum optimalnya pemberian informasi persyaratan Pelayanan Pertanahan kepada masyarakat. 2. Kurangnya Pemahaman Pegawai Terkait Penggunaan File Digital Online Dalam Melakukan Pelayanan Dan Kerja Tim. 3. Belum optimalnya penggunaan media survey kepuasaan masyarakat.

Isu kurang dikenalnya dan kurang optimalnya pemasaran produk akses reforma agraria seperti produk kopi muria wilhelmina ini dapat berdampak pada tidak lakunya produk dan tidak dapat bersaing dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar 14 sebelumnya. Tidak lakunya produk tersebut mengakibatkan ketidakberlanjutannya kegiatan pendampingan yang sudah dilaksanakan sehingga kemudian dapat menyebabkan gagalnya usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghindari gagalnya usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program penanganan akses reforma agraria ini perlu adanya usaha konkrit untuk memajukan usaha lokal desa binaan penanganan akses reforma agraria. Usaha konkrit yang dapat diwujudkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tersebut salah satunya adalah dengan membantu memasarkan dan mengajak masyarakat untuk membeli produk lokal desa binaan penanganan akses reforma agraria sebagai bentuk cinta tanah air melalui sikap bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Sebagai seorang ASN, untuk menyelesaikan isu di atas kita harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN berAKHLAK, khususnya nilai kompeten dan adaptif. Sikap kompeten dengan berusaha semaksimal mungkin mengenalkan produk desa binaan kepada masyarakat secara lebih luas dan sikap adaptif dengan membuat sarana pemasaranan yang menjadi preferensi kebanyakan orang saat ini.

Di sisi lain, dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah juga relatif baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan 12 Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kurang optimalnya penyampaian informasi terkait pengadaan tanah dari Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan kepada instansi yang memerlukan tanah maupun masyarakat berdampak pada pelaksanaan pengadaan tanah serta mengurangi partisipasi positif masyarakat.

satu isu utama yang diangkat pada Rancangan Aktualisasi kali ini adalah Optimalisasi Pengelolaan Data Digital Dokumen Pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, hal tersebut dapat dilihat pada pengelolaan data-data digital di server Seksi Survei dan Pemetaan yang masih belum dikelola dengan baik, penyimpanan antara data tekstual dan data spasial masih tercampur. Pengelolaan data digital pertanahan yang belum maksimal di Seksi Survei dan Pemetaan disebabkan karena belum terdapat pedoman terkait penyimpanan data/belum ada format penyimpanan data digital sehingga pegawai yang ada hanya menyimpan data dengan nama folder sesuai kebutuhan masing-masing.

Pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai aspek kehidupan telah mengantarkan dunia pada sebuah masa revolusioner dengan berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju dunia tanpa batas, yakni dunia digital. Berbagai berkah dan bencana di ruang digital silih berganti menghampiri seluruh profesi tak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN). Era teknologi Informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan masif.Maka  dari itu, dalam rencana aktualisasi ini saya akan mengangkat tema tentang pendataan file digitalisasi secara otomatis di seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Otomatisasi dilakukan karena belum optimalnya pemanfaatan file yang telah didigitalisasi sehingga masih membutuhkan waktu untuk pengecekan manual.

Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (GEO-KKP) adalah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. GEO-KKP merupakan sistem informasi pertanahan dimana komputerisasi kegiatan pertanahan berlangsung sekaligus menjadi basis data pertanahan. Kementerian ATR/BPN terus berupaya mengembangkan dan menyempurnakan Aplikasi GEO-KKP dengan mengintegerasikan semua data pertanahan ke dalam GEO-KKP. Setiap Kantor Pertanahan diberikan izin untuk dapat mengakses data pertanahan di GEO-KKP sesuai dengan wilayah kerjanya. Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Pendaftaram tanah termasuk dalam informasi pertanahan sehinmgga dapat diakses melalui Aplikasi GEO-KKP. Kota Pekalongan adalah kota di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Batang di Timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah Selatan dan Barat, dan terletak di Jalur Pantura. Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan. Penulis melihat bahwa terdapat perbedaan batas antara Peta Zona Nilai Tanah Kota Pekalongan dengan Peta Pendaftaran Tanah Kota Pekalongan. Sebagai calon Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, penulis tertarik untuk memilih judul aktualisasi

Data penggunaan tanah dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala belum memiliki data penggunaan tanah yang memadai, sehingga perlu adanya database dan peta penggunaan tanah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya smart governance merasa perlu untuk melaksanakan “Penyediaan Data Penggunaan Tanah Melalui Penyusunan Database Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala”. Penyusunan database penggunaan tanah yang berbasis sistem informasi geografis merupakan penerapan dari nilai SMART ASN dari agenda 3 pelatihan dasar CPNS, dimana seorang ASN diharapkan mampu untuk memanfaatkan teknologi yang telah berkembang.