Layanan HT-el ini dapat digunakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Jasa Keuangan dengan mendaftar dan menginput dokumen mandiri, Kantor Pertanahan akan melakukan monitoring pemeriksaan berkas. Setelah seluruh tahapan selesai, hasil layanan Hak Tanggungan yang dikeluarkan berupa Sertipikat Hak Tanggungan dan Catatan Hak Tanggungan yang akan ditempelkan pada Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Poso dilakukan pencatatan hak tanggungan dengan mencetak catatan yang diterbitkan oleh sistem HT-el untuk mempermudah dan menjaga keutuhan, keautentikan dokumen elektronik. Dibalik tujuan yang hendak dicapai, dalam pelaksanaannya yang mudah sering ditemui kendala-kendala yang ditimbulkan dari lingkungan maupun sumber daya manusia pada kantor Pertanahan Kabupaten Poso seperti belum ada sistem kontrol penempelan hasil cetak catatan HT-el, sehingga sulit terealisasikan pelaksanaan penempelan catatan HT-el ini. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul “Optimalisasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Melalui Sistem Monitoring Pencantuman Catatan HT-el Pada Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Poso”

Dalam peta zona nilai tanah, nilai tanahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan NJOPnya. Sehingga dengan adanya penggunaan zona nilai tanah dalam pelayanan peralihan hak diharapkan mampu meningkatkan penerimaan Negara baik dari pajak maupun nonpajak. 2 Di Kabupaten Demak sendiri banyak terjadi perubahan penggunaan lahan, misalnya yang awalnya lahan pertanian menjadi kavling-kavling untuk permukiman (Survei, 2022). Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan zona nilai tanah menjadi semakin meningkat. Perubahan zona nilai tanah tersebut menjadi hal yang sangat krusial mengingat ZNT merupakan salah satu bagian dari perhitungan pelayanan informasi pertanahan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kegiatan Aktualisasi yang penulis lakukan yaitu mengoptimalkan proses validasi Buku Tanah dengan membuat Jadwal Target Harian agar validasi Buku Tanah dapat terkontrol dengan baik. Hal ini dilakukan karena di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sebelumnya sudah ada target sendiri untuk validasi Buku Tanah, namun tidak diterapkan kembali dikarenakan banyaknya beban kerja selain untuk menyelesaikan validasi Buku Tanah. Jadwal Target Harian yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan spreadsheet agar laporan perkembangan jumlah validasi Buku Tanah dapat 2 dilihat secara real time. Selanjutnya penulis menerapkan jadwal tersebut saat memvalidasi Buku Tanah dengan adanya pembatasan lokus yang telah ditentukan bersama Mentor.

Rendahnya jumlah pengguna aplikasi Loketku sendiri tidak dapat dipungkiri disebabkan karena masyarakat terbiasa mengajukan permohonan secara manual meskipun telah berada di era teknologi informasi, untuk dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi yang mempermudah pelayanan pertanahan seperti Loketku ini juga harus didukung dengan literasi digital yang mumpuni. Selain diperlukan oleh masyarakat, penguasaan literasi digital juga sangat diperlukan oleh ASN, hal ini bertujuan agar ASN mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat. Sehingga peran ASN sebagai pelayan publik dapat dilaksanakan dengan baik karena dapat terwujud kinerja yang bukan hanya cakap di dunia nyata namun juga cakap di dunia digital. Sebagai solusi terhadap persoalan tersebut maka dilakukan optimalisasi pelayanan pertanahan melalui sosialisasi yang lebih banyak lagi terkait dengan aplikasi untuk memudahkan pengurusan permohonan pertanahan ini, khususnya dalam hal ini adalah aplikasi Loketku yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam pengurusan permohonan.

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam rangka pelayanan publik, tidak lepas dari berbagai isu/masalah yang terjadi, salah satunya dengan data dan informasi pertanahan dalam hal ini Surat Ukur hasil program PTSL 2017 hingga 2021 belum selesai dilakukan digitalisasi. Program yang sejatinya telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya dan sudah dipihak ketigakan juga belum sepenuhnya selesai. Demi terpenuhinya kebutuhan akan penyajian dan pengelolaan data pertanahan yang baik, perlu dilakukan berbagai analisis isu aktual yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen kemudian dicari akar permasalahan dan gagasan pemecah isu tersebut.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, Penulis menemukan masalah terkait layanan permohonan pengukuran bidang tanah dimana terdapat tunggakan permohonan pengukuran bidang tanah sejak tahun 2018 hingga 2021. Berkas persyaratan yang kurang lengkap, sulit menghubungi pemohon, pemohon yang tidak siap ketika akan dilakukan pengukuran bidang tanah menjadi penyebab tidak optimalnya tunggakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Hal ini tentu berdampak kepada kinerja pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yang  tidak maksimal. Hal ini tentu saja terkait dengan isu Manajemen ASN, dimana seorang ASN harus bersikap profesional dan memiliki nilai dasar sebagai ASN yang salah satunya adalah berorientasi pelayanan. Selain itu, hal ini juga terkait dengan aspek bela negara karena bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan yang dalam hal ini adalah pengoptimalan tunggakan adalah wujud dari sadar berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan adanya aksi dalam rangka optimalisasi data tunggakan permohonan pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk mendukung visi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, yaitu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Dalam proses perbaikan anomali bidang tanah ini petugas harus mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk meningkatkan kualitas data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut juga merupakan salah sati bentuk penerapan nilai bela negara yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara.  Berkenaan dengan hal tersebut, adanya anomali bidang tanah merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Apabila dibiarkan begitu saja akan memperlambat pelayanan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu maka perlu adanya Optimalisasi Perbaikan Anomali Bidang Tanah Tumpang Tindih di Desa Tlahab Lor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga.

Masih banyak masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi untuk mendapatkan dokumen layanan pertanahan, padahal jika sudah memaksimalkan penggunaaan teknologi dan memaksimalkan digitalisasi dokumen layanan pertanahan, masyarakat akan cukup terbantu dan tentu kantor pertanahan juga akan mendapatkan manfaat. Saat melakukan pengecekan pendaftaran akta hak tanggungan secara elektronik pada aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), tidak jarang terdapat ketidaksesuaian dan kurangnya  kelengkapan berkas yang didaftarkan. Ini membuat proses penerbitan akta hak tanggungan menjadi terhambat. Banyak juga masyarakat yang belum memahami dengan baik aplikasi sentuh tanahku, padahal masyarakat dapat dengan lebih mudahmendapatkan informasi layanan pertanahan pada aplikasi sentuh tanahku. Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, penulis mengangkat satu isu prioritas, yaitu Kurang Maksimalnya Dokumen Layanan Pertanahan Secara Digital. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu mempelajari panduan penggunaan google drive, pembuatan akun google, melakukan pengumpulan formulir permohonan layanan pertanahan sesuai dengan peraturan pertanahan, melampirkan formulirformulir layanan pertanahan di google drive dan website Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi serta melakukan sosialisasi berbentuk video di media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tepatnya pada seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa merupakan kuasa hukum dari Kantor Pertanahan yang bertugas untuk menangani sengketa maupun perkara pertanahan, dalam melakukan pelayanan penanganan kasus pertanahan, pegawai dalam bertugas kurang maksimal dan menguasi sengketa maupun perkara tersebut karena pegawai hanya fokus pada berkas dalam perkara tersebut dan seringkali mereka hanya tahu nama tempat obyek kasus pertanahan tetapi tidak tahu dimana lokasi tersebut, selain itu informasi mengenai sengketa dan perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar masih belum terarsipkan dengan rapih dan masih banyak pegawai yang bingung sendiri akibat dari pengelompokan kasus pertanahan yang belum baik. Isu yang diangkat diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabilitas, nilai efektif dan efisien dalam penyelenggara pelayanan publik, nilai aksesibilitas serta nilai transparasi sebagai bagian dari prinsip-prinsip pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima. Selain itu, aktualisasi yang akan dikerjakan diharapkan nantinya dapat menjadi perwujudan peran ASN dalam pembangunan yakni sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang professional, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi terhadap pekerjaan dan sebagai pemererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi yang berarti memadukan antara jalur pelatihan klasikal dan non klasikal serta Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang sebagaimana yang tertuang pada Pasal 5 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas sebagaimana yang tertuang  dalam pasal 6 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.