Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Lebih lanjut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan loket prima berkolerasi lurus dengan tupoksi penulis sebagai analis hukum pertanahan, yakni menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah. Pelayanan Loket Prima yang efektif dan efisien tentu akan memberikan pengaruh baik bagi penulis, yakni cepatnya proses pendaftaran sehingga membuat pekerjaan di seksi pendaftaran dan penetapan hak kabupaten tolitoli menjadi lebih cepat selesai. Pada Loket Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli terdapat beberapa faktor tidak optimalnya pelayanan pertanahan, yakni kedisiplinan pegawai dan tidak adanya standar pelayanan. Tidak optimalnya pelayanan loket pertanahan berimplikasi terhadap tidak diterapkannya nilai BerAKHLAK Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang berdampak buruk pada kemampuam Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang professional dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang tentunya akan berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Kementerian ATR/BPN.

Peningkatan kualitas data pertanahan bidang tanah K4 ini dilaksanakan oleh seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2022, realisasi pemetaan bidang tanah K4 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 3410 bidang tanah. Melihat realisasi pemetaan bidang tanah K4 yang cukup besar tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peningkatan data K4 ini bertujuan untuk menciptakan kualitas data yang berkualitas dan untuk menghindari bertambahnya permasalahan mengenai tumpang tindih / adanya sertipikat ganda.

Perbaikan tata kelola pengarsipan dokumen pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan diharapkan sesuai dengan tujuan penataan dan penguatan organisasi serta penataan sistem manajemen SDM aparatur yang telah diamanatkan dalam bentuk sapta tertib pertanahan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 277 tahun 2012, yaitu tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral.

Di sisi lain, seturut dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital yang merambah ke hampir semua sektor kehidupan, ASN juga dituntut untuk dapat menerapkan digitalisasi dalam dunia kerja untuk mengejawantahkan visi Indonesia di tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur guna menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. RPJMN 2020 – 2024 juga mengarahkan pemerintahan Indonesia akan mencapai birokrasi berkelas dunia. Berdasarkan visi dan tujuan tersebut diharapkan tercipta ASN yang memiliki kemampuan untuk dapat mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat, dengan kompetensi literasi digital yang mumpuni sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatanny (Eva, 2022). Literasi digital yang dimaksud mengandung nilai Digital Ethics, Digital Safety, Digital Culture, dan Digital Skills. Adanya nilai-nilai Smart ASN inilah yang juga menjadikan dasar dalam pelatihan dan pembelajaran Calon Pegawai Negeri Sipil di tahun 2022 yang dielaborasikan dengan materi manajemen ASN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menyusun langkah strategis yang tertuang pada rencana strategis tahun 2020-2024 agar Kantor Pertanahan dapat bekerja secara terarah dan jelas, sehingga dapat mengatasi keluhan dari penerima layanan pertanahan. Langkah strategis tersebut dilaksanakan melalui program modernisasi layanan pertanahan. Jumlah layanan di Kantor Pertanahan tergolong banyak, yaitu pelayanan pendaftaran tanah pertama kali, pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan pencatatan dan informasi pertanahan, pelayanan pengukuran bidang tanah, pelayanan pengaturan dan penataan pertanahan. Dalam mendukung langkah strategis Kementrian Agria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, kesiapan dan percepatan digitalisasi Buku Tanah harus segera dilaksanakan mengingat banyaknya buku tanah yang masih belum didigitalisasi. Seperti yang terdata pada aplikasi KKP, bahwa di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki jumlah Buku Tanah 1.648, yang sudah diupload hanya sebanyak 279 buku tanah. Hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan “Percepatan Validasi Buku Tanah Dalam Rangka Pelayanan Elektronik Di Desa Pondok Kelapa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah”

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yeng meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaranya. PTSL menjadi salah satu program dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat (Waskita dan Arnowo, 2017).

Kurangnya monitoring berkas permohonan pengecekan sertipikat menjadi perhatian penulis. Hal tersebut dikarenakan dengan banyaknya berkas masuk setiap harinya menyebabkan tunggakan atau berkas yang belum selesai dan menunggu perbaikan kurang mendapat perhatian sehingga berkas tersebut semakin lama menjadi tunggakan dan masyarakat sebagai pemohon tentu tidak puas akan pelayanan yang diberikan sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Guna mengatasi atau mengurangi hal tersebut, maka penulis membuat Laporan Aktualisasi yang berjudul “Pemanfaatan Google Spreadsheet Untuk Monitoring Berkas Layanan Pengecekan Sertipikat Pada Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali”. Penulis berusaha menyesuaikan dengan perkembangan Teknologi dan Informasi dengan memanfaatkan Aplikasi Google Spreadsheet untuk melakukan monitoring berkas permohonan yang selama ini masih dilakukan secara manual dengan melihat setiap harinya di laman Htel.pelaksana sehingga dapat membantu mengatasi tunggakan yang mungkin tidak diketahui dan meminimalisir adanya permohonan yang melebihi tanggal penerbitan.

Tetapi dalam pelaksanaannya, Kantah Kabupaten Merangin masih belum optimal dalam pelayanan pendaftaran tanah pertama kali. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bagan alur pelayanan pendafatran tanah pertama kali sesuai PerKaBPN Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Tanah yang seharusnya tersedia pada dinding loket agar masyarakat dapat memahami prosedur dan syaratnya dengan baik sebagai penerapan nilai adaptif ASN. Selain itu, masih kurangnya pemahaman petugas back office pendaftaran tanah tentang alur perjalanan berkas fisik yang mengakibatkan sering terjadinya bolak-balik berkas atau tidak tertibnya perjalanan berkas fisik saat dilakukan pemeriksaan oleh setiap seksi (petugas) mulai dari penerimaan berkas di loket samai dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin). Selain prosedur pendaftaran tanah yang masih belum optimal, kegiatan pengarsipan buku tanah juga belum efektif. Salah satu buktinya adalah masih banyak buku tanah yang belum tertata rapi sesuai dengan urutan dan nama desanya. Hal ini membuat pencarian arsip buku tanah untuk pelayanan pertanahan lainnya menjadi terhambat dikarenakan sulitnya mencari buku tanah yang dimaksud.

Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS ini betujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAKHLAK dan Manajemen ASN serta Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis memilih judul laporan aktualisasi yaitu : “Optimalisasi Validasi Buku Tanah di Desa Malino, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala”.

Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospasial, tujuannya mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan pelayanan umum lainnya (Murai, 1999). Peta Zona Nilai Tanah dilakukan pembaruan setiap 1 tahun sekali sedangkan untuk pembuatan Peta Zona Nilai Tanah yang baru setiap 5 tahun sekali dimana pengolahan nilai tanah menjadi sebuah peta dibantu menggunakan suatu sistem yang disebut GIS (Geographic Information System) sehingga kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan memanfaatkan aplikasi Geographic Information System (GIS) untuk mendapatkan output hasil kegiatan yang sesuai dengan standar dalam rangka mencapai hasil kegiatan yang optimal.