Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. Pengukuran perpetaan dituangkan dalam bentuk surat ukur, sedangkan pembukuan tanah dituangkan dalam bentuk buku tanah. Surat ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Sedangkan, buku tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya. Berlakunya Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, sebagai ketentuan yuridis diberlakukannya sistem elektronik, serta adanya peralihan dari pekerjaan konvensional ke arah pekerjaan elektronik (digital). Sistem elektronik sendiri yang memiliki arti serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik yang berada di dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mengharuskan suatu proses pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik sampai dengan diterbitkannya surat tanda bukti hak elektronik. Oleh karena itu perlunya proses digitalisasi yang cepat dalam pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas.

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sendiri telah menerapkan Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik sejak pertengahan bulan Mei 2022. Sebelum adanya pengecekan sertipikat secara elektronik, maka jenis pelayanan dilakukan secara manual yaitu pemohon baik PPAT maupun perorangan harus datang langsung serta membawa berkas persyaratan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 3 Kemudahan untuk Pengecekan Sertifikat Hak Atas Tanah secara elektronik ini sangat membantu masyarakat terutama PPAT sebagai mitra kerja yang menghubungkan BPN dengan masyarakat. Namun, pada kenyataanya, layanan Pengecekan Sertipikat dan SKPT elektronik khususnya di Satuan Kerja penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang belum berjalan sesuai SOP pengerjaan yaitu 1 (satu) hari.

Sebagai gambaran, jika menggunakan metode pendaftaran tanah sporadis, maka maksimum pencapaian target per tahun adalah hanya 1 juta bidang tanah, yang artinya untuk menyelesaikan 79 juta bidang diperlukan waktu 79 tahun. Sementara melalui PTSL, target pendaftaran 79 juta bidang tanah itu dapat diselesaikan pada tahun 2025. Setiap Kantor Pertanahan memiliki target PTSL yang berbeda-beda tergantung dengan potensi masing-masing daerah. Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci pada tahun 2022 memiliki target capaian 4.000 (empat ribu) bidang sertifikat, akan tetapi sudah memasuki pertengahan tahun pada tanggal 12 Juli 2022 progres yang masuk ke pemberkasan baru 1.248 bidang siap diumumkan. Hal ini perlu menjadi perhatian agar hambatan-hambatan program PTSL segera ditemukan solusi untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Isu belum optimalnya pencatatan berkas tunggakan petugas ukur dirasa cukup urgent untuk segera diselesaikan. Hal ini menyangkut bagaimana berkas tunggakan dapat dikelola semaksimal mungkin sehingga dapat segera diambil tindakan penyelesaiannya dan untuk memudahkan dalam melacak lokasi fisik berkas jika ada pemohon yang menanyakan berkasnya. Semakin mudah berkas fisik dideteksi diharapkan akan semakin cepat pula penyelesaian berkas pemohon.

Proses digitalisasi yang dilakukan secara luas dapat menimbulkan berbagai masalah seperti banyaknya bidang tanah yang tumpang tindih dengan bidang tanah yang lain. Bidang tanah yang masih tumpang tindih menyebabkan Pemalanga dalam proses pemetaan. Bidang tanah yang tumpang tindih membuat bidang tidak dapat di validasi sehingga mempengaruhi kualitas data bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “Penyelesaian Bidang Tumpang Tindih Berdasarkan Kategori Permasalahannya dalam Rangka Optimalisasi Proses Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang”P

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak pada suatu desa. PTSL menjadi salah satu program strategis nasional yang bertujuan mencapai desa sertipikat lengkap dalam rangka mencapai kualitas data berstandar dunia yang dijadikan kegiatan utama di setiap kantor pertanahan, terutama di Seksi Survei dan Pemetaan. Seksi survei dan pemetaan memiliki andil besar dalam menghasilkan data fisik bertanahan dengan kualitas terbaik. Namun di Kantor Pertanahan kota Salatiga data spasial pertanahan dan diakses dalam website KKP memiliki kualitas yang kurnag bagus karena kurang tertatanya bidang tanah. Akibat hal tersebut menyebabkan data tidak sesuai dengan posisi, bentuk dan luas yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam buka hak yaitu Surat Ukur.

Dalam penyusunan Laporan aktualisasi, penulis melakukan pengamatan, konsultasi dengan pimpinan, serta koordinasi dengan sesama rekan kerja untuk menentukan dan mengidentifikasi isu yang sedang hangat dibicarakan. Dari hasil pengamatan dan konsultasi, penulis mengidentifikasi 3 isu, antara lain: 1. Kurang Optimalnya Digitalisasi Surat Ukur 2. Belum Optimalnya Penyelesaian Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah di Seksi Survei dan Pemetaan 3. Belum Optimalnya Layanan Informasi Pendaftaran Tanah 2 Berdasarkan 3 isu di atas, penulis sebagai ASN dituntut untuk berpikir kritis untuk menentukan isu prioritas, dan berpikir kreatif untuk menentukan gagasan pemecah isu. Selaras dengan substansi Smart ASN, dalam menentukan gagasan pemecah isu ASN harus lebih optimal dalam mengimplementasikan literasi digital.

Disamping itu, banyaknya jenis pembangunan yang termasuk dalam kategori ‘pembangunan untuk kepentingan umum” mengisyaratkan bahwa Pemerintah akan menghadapi permasalahan pengadaan tanah yang tidak ringan, khususnya dalam proses pembebasan tanah. Oleh karena itu, informasi mengenai jenis-jenis pembangunan untuk kepentingan umum ini menjadi penting untuk menggambarkan beban permasalahan pembebasan tanah yang akan dihadapi oleh Pemerintah pada masa-masa yang akan datang, disamping pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul laporan aktualisasi “Digitalisasi Proses Tahapan Sanggahan Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Tol Jambi-Betung Dengan Menggunakan Googleform”.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, pada pasal 25, Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan memiliki tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survey dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi. Sesuai dengan tugas pengukuran dan pemetaan dasar serta untuk mendukung transformasi digital, Seksi Survei dan Pemetaan telah melakukan kegiatan digitalisasi Peta Dasar Pendaftaran melalui program Pendaftaran tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan secara bertahap.

Berdasarkan analisis penyebab isu, diketahui bahwa akar masalah yang mungkin terjadi adalah pemahaman para permohon terhadap persyaratan yang masih terbatas. Akar 2 masalah tersebut tidak hanya mengakibatkan belum optimalnya pemenuhan persyaratan permohonan KKPR, namun secara lebih jauh juga berdampak pada penerbitan KKPR yang belum optimal, menumpuknya antrean, hingga potensi hambatan pada perizinan lain dan realisasi investasi. Ditinjau dari pihak yang terdampak, jika isu ini tidak segera ditindaklanjuti, besar kemungkinan tidak hanya individu pemohon KKPR saja yang terdampak, namun juga pemohon lain, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, bahkan kementerian-kementerian lain yang memiliki kewennagan di bidang perizinan.