Merujuk pada era revolusi industri 4.0, sangatlah tidak efektif dan efisien apabila dalam pengelolaan dokumen masih menggunakan metode konvensional. Metode konvensional yang masih dipegang teguh oleh pegawai menyebabkan proses pencarian dokumen pertanggungjawaban keuangan menjadi suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Hal ini menyebabkan sebuah isu yang perlu untuk segera diselesaikan yaitu mengenai belum optimalnya pengarsipan dokumen pertanggungjawaban keuangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Saat ini modernisasi telah merambah pada sektor pelayanan. Pelayanan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai penerima layanan publik yang berkualitas dari pemerintah. Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin diterima. Pelayanan publik pada dasarnya ditujukan untuk melayani masyarakat tanpa mempersulit administrasi dan birokrasi. Jumlah layanan di Kantor Pertanahan tergolong banyak, yaitu pelayanan pendaftaran tanah pertama kali, pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan pencatatan dan informasi pertanahan, pelayanan pengukuran bidang tanah, pelayanan pengaturan dan penataan pertanahan. Masing-masing layanan tersebut memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda. Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan sering mendapatkan kesan negatif dari penerima layanan, seperti pada proses pengurusan sertipikat tanah dan pemeliharaan data pertanahan karena pembebanan hak/Hak Tanggungan (HT). Pengurusan sertipikat tanah dinilai rumit dan berbelit-belit.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah menemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait dengan Belum tertibnya layanan peminjaman dan pengembalian buku tanah, Belum Optimalnya Pengelolaan ekspedisi berkas pada layanan Pemecahan hak, dan Masih lambatnya penginputan berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Biting Kecamatan Sambong Tahun 2022. Dari ketiga isu tersebut masing-masih dijabarkan lebih luas dan dipilih salah satu yang menjadi isu prioritas dan kemudian menciptakan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pada Unit kerja Ditjen tujuh pengawasan dan pengendalian terhadap BMN (barang Milik Negara) dinilai masih kurang baik. Pada pelaksaannya belum ada monitoring secara rutin dan up to date terhadap keadaan barang milik negara selama ini, sehingga belum ada pencacatan secara detail mengenai keadaan BMN (Barang Milik Negara), seperti barang rusak atau tidak bisa dimanfaatkan secara fungsi dan secara ekonomi atau barang yang cacat dan lain-lain. Maka perlu penataan Kembali yang tujuaannya untuk mengoptimalisasi pengawasan dan pengendalian BMN (Barang Milik Negara). Sehingga tujuan akhir dalam penataan dalam pengawasan dan pengendalian adalah penggunaan online data base sebagai laporan mengenai Keadaan BMN (Barang Milik Negara) yang sesungguhnya kemudian dapat ditindak lanjuti untuk penghapusan atau mengakuan kerugian negara jika ada barang yang hilang atau tidak ditemukan. Dilatar belakangi oleh kurang maksimalnya Pengawasan dan Pengendalian terhadap BMN (Barang Milik Negara) pada unit kerja di Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, penulis mengambil judul “ Penggunaan Online Data Base Dalam Optimalisasi Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Di Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan’. Adapun harapan dari disusunnya usulan terkait dengan pengawasan dan pengendalian BMN secara rutin akan berdampak lebih baik, sehingga dapat mengetahui keadaan atau kondisi BMN dan kemudian dapat dipertanggung jawabkan untuk Pelaporan BMN pada aplikasi yang digunakan sesuai pada kondisi yang sebenarnya.

Pada Pelatihan Dasar CPNS kompetensi yang dikembangkan merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang professional sesuai dengan bidang tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Salah satunya adalah aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing, dalam hal ini satuan kerja Penulis adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. Pelaksanaan kegiatan ini betujuan untuk mengaktualisasikan nilainilai BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN.

Kantor Pertanahan Kabupaten Batang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan pertanahan yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan kearsipan dan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penatagunaan tanah, dan penetapan hak atas tanah. Dari data yang dimiliki oleh kantor Pertanahan Kabupaten Batang bahwa permintaan buku tanah yang diperlukan sekitar 200-300 per hari nya. Hal ini menimbulkan sibuknya di ruang kearsipan karena permintaan buku 3 tanah untuk keperluan pengecekan sertifikat, peralihan hak, dan lain sebagainya. Untuk itu kearsipan dituntut untuk dapat menemukan kembali arsip buku tanah dengan cepat dengan kurun waktu sekitar 1-5 menit. Berdasarkan observasi awal dan wawancara pegawai kearsipan dikatakan adanya masalah dalam penemuan kembali arsip buku tanag dikarenakan ruangan yang sempit dan banyaknya arsip yang diletakkan pada sisi bawah rak arsip dan pada meja kerja, maka hal tersebut memakan waktu lebih dari 10 menit ketika mengambil buku tanah. Melihat kondisi permasalaan seperti yang sudah dijelaskan dapat dikatakan bahwa oenulis tertarik untuk melakukan rancangan aktualisasi mengenai isu “Optimalisasi Tertib Alur Pengembalian buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang”

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kantor yang melaksanakan pengelolaan warkah secara digital. Namun, warkah PTSL belum tuntas terdigitalisasi karena masih terkendala beberapa faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, SDM, dan anggaran. Untuk itu diperlukan strategi optimalisasi digitalisasi warkah PTSL untuk memecahkan masalah tersebut.

Tugas besar dalam rangka mewujudkan tertib adminstrasi pertanahan dan untuk mewujudkan kepastian hukum masyarakat seringkali mendapatkan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah permasalahan terkait masih adanya masyarakat yang menolak untuk mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL. Permasalahan tersebut memberikan gambaran tentang masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, maanfaat sertipikat bagi masyarakat, dan kurangnya pengetahuan akan adanya program PTSL yang mana ditujukan untuk memudahkan pendaftaran tanah. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah melalui program PTSL juga harus menjadi perhatian pegawai ATR/BPN hal ini berkaitan dengan nilai berorintasi pelayanan yang mengharuskan ASN dalam memberikan pelayanan harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.

Jual-Beli tanah yang dilakukan oleh subjek hukum biasanya terjadi karena suatu kebutuhan atau hanya untuk sekedar investasi jangka panjang yang mana harga dari tanah tidak akan turun layaknya alat transportasi atau alat elektronik yang cenderung turun atau logam mulia yang cenderung naik turun. Jual-Beli suatu tanah harus dilakukan dengan melalui berbagai cara agar transaksi tanah tersebut bisa secara sah telah terjadi, misalnya terkait harga tanah berdasarkan kesepakatan, terkait pajaknya, terkait biaya balik namanya dan lain sebagainya. Setelah kesepakatan sebelumnya telah disepakati, kemudian acara selanjutnya adalah dilakukan prosedur balik nama yang mayoritas dikuasakan kepada PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah setempat.

Saat ini, di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sedang dilaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Pelaporan tiap tahapan pengadaan tanah diperlukan guna mewujudkan transparansi dalam pelaksanannya. Dalam pelaporannya diperlukan lampiran berupa peta yang sudah memuat informasi progress dari masing-masing tahapan mengenai hasil pengambilan data fisik dan yuridis tiap objek bidang tanah yang terdampak sehingga dapat tervisualisasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan adanya kemampuan pengolahan peta untuk pelaporan progress sehingga data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyaji berusaha mengangkat isu mengenai upaya pengingkatan kemampuan penggunaan perangkat lunak ArcMap pada pegawai Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan terkait pelaporan progress kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Pengangkatan isu ini dimaksudkan agar  memudahkan pegawai Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan untuk membuat dan mengolah data fisik dan yuridis sehingga menghasilkan peta yang dapat digunakan sebagai bahan laporan progres kegiatan pengadaan tanah.