Penggunaan Aplikasi Justisia untuk penyimpanan dokumen digital perkara dan sengketa merupakan salah satu hal yang penting yang harus dilaksanakan. Adapun masalah yang akan timbul apabila pengelolaan digitalisasi dokumen berkas perkara tidak berjalan dapat menyebabkan terbatasnya akses melihat berkas perkara dan sengketa, tidak bisa dipelajari atau dilihat secara fleksibel karena belum dilakukan digitalisasi sehingga seluruh petugas atau pejabat yang berwenang memiliki akses yang terbatas dalam melihat dan 3 mempelajari berkas perkara atau sengketa. Peyimpanan dokumen perkara yang masih dilakukan secara konvesional dan belum tersusun secara sistematis, apabila pada saat dilakukan pencarian berkas perkara ataupun melihat data berkas perkara membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan berkas dan data tersebut belum disimpan secara digital sehingga berkas perkara rawan terselip dan hilang.

Perencanaan aktualisasi dilakukan melalui penyusunan Laporan Rancangan Aktualisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Dalam kegiatan aktualisasi, peserta ditugaskan untuk menganalisis isu/masalah dan dampaknya pada tempat tugas, serta dapat mengembangkan dan memilih alternatif gagasan dan manfaat yang sesuai dengan program, kebijakan, serta mampu menyusun kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani masa percobaan sebagai calon Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, ditemukan isu belum optimalnya tata kelola album buku tanah dan surat ukur. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun laporan aktulisasi ini dengan judul “Optimalisasi Tata Kelola Album Buku Tanah dan Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka”.

Pada instansi Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya sendiri, pemanfaatan website kantor sebagai pusat informasi layanan pertanahan masih belum berjalan optimal. Hal tersebut tercermin dari belum dimanfaatkannya berbagai fitur website dan masih sedikitnya konten postingan terkait informasi layanan pertanahan pada website tersebut. belum optimalnya pemanfaatan website sebagai pusat informasi layanan pertanahan menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi Layanan Pertanahan sehingga masyarakat kurang mengetahui dan memahami berbagai informasi layanan pertanahan. Oleh karena itu, dalam aktualisasi ini Penulis mengangkat isu “Belum Optimalnya Pemanfaatan Website Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya Sebagai Pusat Informasi Layanan Pertanahan.”

Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, penerapan terhadap teknologi informasi sudah diterapkan pada berbagai sisi kantor terutama pada bagian loket pelayanan pertanahan. Namun, pada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran penerapan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pegawai masih kurang optimal. Oleh sebab itu, dalam penyusunan rancangan aktualisasi pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil ini, penulis 11 bertujuan untuk mengoptimalisasikan penggunaan Google Spreadsheet pada Google Drive dalam menyesuaikan riwayat perjalanan lembaran fisik dengan e-office sebagai teknologi persuratan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat khusunya pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Sehingga diharapkan dapat memudahkan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi pegawai serta dapat menerapkan nilai-nilai ASN Ber-AKHLAK dengan maksimal.

Hal ini terjadi karena belum dilakukannya inventarisasi terhadap berkas tunggakan dan tidak adanya pembentukan tim inventarisasi, tata kelola  penyimpanan arsip berkas yang kurang optimal, beberapa berkas masih tercampur dengan berkas lainnya. Untuk kendala dari eksternal ialah beberapa pemohon tidak bisa dihubungi, kelengkapan berkas administrasi tambahan yang belum bisa dilengkapi pemohon dan beberapa berkas yang belum di selesaikan secara penyelesaian aplikasi. Dengan demikian maka perlu adanya tindak lanjut penyelesaian tunggakan berkas melalui pengoptimalan penyelesaian tunggakan berkas melalui pengusulan tim, inventarisasi dan monitoring.

yaitu Belum optimalnya Pengarsipan berkas dan dokumen pengukuran, Belum optimalnya penataan peta-peta terdahulu dan belum terdigitalisasi dan Belum optimal pemetaan bidang tanah K4 untuk memenuhi desa lengkap pada program PTSL. Dalam penulisan aktualisasi ini, pemilihan core issue dilakukan dengan menggunakan teknis tapisan isu yaitu analisis USG (Urgency, Serriosness dan Growth). Core Issue yang terpilih adalah “Belum optimalnya pemetaan bidang tanah K4 untuk memenuhi desa lengkap pada program PTSL.” Permasalahan ini dipilih karena kurang optimalnya progres pemetaan bidang tanah K4 pada program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) merupakan cara untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah untuk mengejar ketertinggalan pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam isu ini penulis mengambil isu tentang K4, K4 adalah berupa sertifikat bidang tanah yang sudah terbit dan sudah berbadan hukum. Dan pada kenyataanya bahwa sertifikat K4 ini belum semua mempunyai koordinat dan belum terdigitalisasi secara online dalam system web BPN.

Pada subseksi penetapan hak dan subseksi penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah menjalankan pelayanan publik berupa penetapan hak atas tanah perorangan dan penetapan hak atas tanah Instansi Pemerintah. Permohonan yang telah diterbitkan Peta Bidang Tanahnya kemudian diperiksa kelengkapan berkasnya untuk kemudian diberikan keputusan penetapan haknya. Pada subseksi penetapan hak, berkas permohonan yang masuk untuk di terbitkan surat keputusan pemberian haknya ada setiap hari, dengan seringnya berkas yang masuk setiap hari maka resiko berkas yang tercecer,terselip ataupun tidak terdata sangat mungkin terjadi sehingga dapat menyebabkan pembagian kerja yang tidak merata. Oleh karena itu pentingnya monitoring (pemantauan) terhadap pengerjaan berkas permohonan yang masuk dan yang telah selesai agar meminimalisir resiko yang dapat terjadi tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut penulis mengangkatkan judul yaitu “Optimalisasi Monitoring Berkas Permohonan/Perpanjangan dan Pembaharuan Hak pada Subseksi Penetapan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar”.

Hal ini dapat terlihat dalam pengisian data subjek redistribusi tanah masih banyak yang melakukan kesalahan. Selain itu, petugas desa sebagai penghubung antara pihak ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan masyarakat juga masih belum memahami kegiatan redistribusi dengan benar. Subjek redistribusi tanah juga belum memahami tentang kewajiban yang harus dijalankan, tidak hanya menerima sertifikat redistribusi tanah saja. 13 Berdasarkan latar belakang di atas, maka isu yang diangkat adalah “Belum Optimalnya Informasi Redistribusi Tanah”. Pengangkatan isu ini diharapkan mampu menemukan gagasan kreatif akan penyelesaian isu tersebut. Informasi redistribusi tanah tidak hanya bermanfaat bagi subjek redistribusi tanah saja tetapi juga bagi masyarakat umum seperti instansi atau lembaga lain yang diharapkan mampu bermanfaat terhadap keberlangsungan kegiatan redistribusi tanah.

Untuk menindaklanjuti permohonan pembatalan dari Kantor Pertanahan, Kanwil BPN Bali meminta Kantor Pertanahan untuk mengirimkan berkas kasus baik secara hard copy 3 maupun digital kepada Bidang V Kanwil BPN Bali sebagai dasar pembuatan keputusan pembatalan, perdamaian, penolakan atau rekomendasi oleh Kepala Kanwil BPN Bali. Namun, di lingkungan kerja Kanwil BPN Bali belum ada sistem yang digunakan untuk menginventarisasi berkas digital yang dikirim oleh Kantor Pertanahan, sehingga berkas digital tersebut masih dikirim satu persatu ke pegawai di Bidang V Kanwil BPN Bali. Berdasarkan pengalaman bekerja penulis sejak masuk pertama ke Bidang V Kanwil BPN Bali, terjadi kesulitan di antara pegawai karena berkas digital yang diterima tidak terhimpun dan terdistribusikan ke seluruh pegawai, sehingga apabila pegawai bersangkutan tidak masuk kerja atau sedang ada kesibukan lain dan tidak bisa mengerjakan kasus bersangkutan, pegawai lain tidak bisa mengambil alih pekerjaan tersebut. Hal ini menjadi penyebab dari kurangnya efisiensi penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang berakibat pada lambatnya pelayanan kepada masyarakat.

Pada Kantor Pertanahan Kota Depok, teknologi informasi sudah ada diberbagai sisi kantor terutama pada bagian loket pelayanan pertanahan. Namun, pada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, penerapan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pegawai masih sangat 2 minim. Oleh sebab itu, dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini, penulis akan mencoba untuk menyusun dan merapihkan warkah peningkatan hak sertipikat ke dalam media digital dengan sistem hyperlink excel ke google drive, agar dapat memudahkan kinerja dan meningkatkan efisiensi para pegawai yang ada di seksi penetapan hak dan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Depok, sehingga penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dapat dilaksanakan dengan maksimal.