Pemetaan yang lengkap dan valid dapat diwujudkan melalui pendaftaran tanah. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 kemudian disingkat menjadi Peraturan Meneteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 merupakan Peraturan yang mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Kementerian Agraria Tata Ruang, 2021). Perubahan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 masih perlu dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat terutama dalam peraturan pemasangan tanda batas pada pasal 19A. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa 3 dokumen – dokumen pemasangan tanda batas perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran kegiatan pertanahan di Kantor Pertanahan, selain itu sosialisasi juga bertujuan agar dokumen permohonan kegiatan pertanahan tidak menjadi tunggakan utamanya di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bogor.

Masalah pendaftaran tanah mempunyai akibat dapat mengurangi kepercayaan terhadap alat-alat bukti pemilikan berupa sertipikat hak atas tanah. Informasi melalui media masa atau internet mengenai sertipikat palsu, “aspal”, tumpang tindih atau sertipikat ganda sangat memprihatinkan. Kepastian hukum kepemilikan tanah masih dapat dipermasalahkan, 3 bahkan sampai digugat di pengadilan. Dari 4048 perkara perdata dilembaga pengadilan yang diajukan sampai tingkat kasasi selama tahun 2011 terdapat sebanyak 2006 perkara atau sekitar 49,59% adalah sengketa pertanahan Penguasaan tanah masih dibalut dengan kekhawatiran karena sertipikat masih menimbulkan banyak permasalahan hukum. Oleh karena itu, tugas Pemerintah membuat semakin lengkapnya perangkat hukum sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam implementasinya masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan memahami arti pentingnya pendaftaran tanah khususnya di kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, kepentingan siapa saja yang dilindungi serta sejauh mana hukum memberi perlindungan kepada mereka yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan data yang disajikan jika kemudian terbukti data tersebut tidak benar.

Pelaksanaan layanan HT-el harus didukung oleh fasilitas dan Sumber Daya Manusia 14 (SDM) yang memadai. Perlu diketahui bahwa kualitas data elektronik dan SDM untuk proses layanan HT-e di Kantor Pertanahan Kota Mataram sudah memadai namun dalam pelaksanaanya dirasa belum maksimal karena masih mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain kesalahan prosedur,jaringan yang tidak stabil serta human error. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk meneliti tentang “OPTIMALISASI SOSIALISASI MELALUI VIDEO LAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK di Kantor Pertanahan Kota Mataram``

Sehingga, dengan dillakukannya optimalisasi warkah pendaftaran (DI208) 5 Fitriah,dkk, Januari 2021. “Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan dan PBT terintegrasi menuju pelayanan online”. Jurnal Tunas Agraria Vol. 4 No.1. diakses melalui https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/135 4 secara digital dan integrasinya dengan aplikasi KKP merupakan salah satu upaya untuk mendorong pelayanan publik berbasis elektronik. Dengan demikian, dapat terwujudnya pelayanan publik yang profesional, mampu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Serta, dapat memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Selain itu, berkaitan dengan SMART ASN, dimana ASN dituntut untuk dapat menguasai IT di era digital saat ini. Namun, petugas arsip belum dapat mengoptimalkan digitalisasi warkah pendaftaran (DI208). Sehingga, upaya dilakukannya optimalisasi warkah pendaftaran (DI208) secara digital dan integrasinya dengan aplikasi KKP dapat berkaitan dengan smart ASN di bidang digital skills, yaitu kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, dan piranti TIK serta sistem operasi digital. Sehingga, dapat mempercepat pelayanan administrasi di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya. Selain itu, untuk mendukung misi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan Penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.

Isu-isu yang terjadi pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di antaranya belum optimalnya kegiatan inventarisasi dokumen fisik terkait buku tanah dan surat ukur dengan baik yang berdampak pada kinerja para pegawai sehingga isu ini berkaitan dengan agenda III yakni manajemen ASN. Isu kedua, kurang optimalnya pendataan inventarisasi terkait peminjaman dan pengembalian warkah. Pendataan ini dapat menyebabkan hilangnya warkah sehingga berkaitan denan manajemen ASN. Isu ketiga yaitu kurang optimalnya digitalisasi terkait buku tanah yang berkaitan dengan smart ASN.

Dengan penerapan peminjaman buku tanah tersebut secara manual maka akan berdampak pada kecepatan ketersediaan buku tanah untuk diberikan, beberapa buku tanah juga tidak bisa langsung tersedia dengan tanpa ada keterangan. Dengan terlambatnya buku tanah maka layanan pertanahan lainnya juga akan terlambat. Termasuk dalam layanan informasi pertanahan membutuhkan penyediaan buku tanah dengan cepat dan akurat. Selain dibatasi oleh SPOPP juga keterkaitan dengan pelaksanaan layanan pertanahan selajutnnya. Semisal setelah pengecekan sertipikat akan dilakukan peralihan hak dengan jual beli ataupun pemasangan hak tanggungan, atau setelah permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) akan segera dilakukan lelang. 151 173 132 184 201 181 142 218 125 0 50 100 150 200 250 Peminjaman buku tanah Periode 20/06/2022 s/d 30/06/2022 Bagan 2 Peminjaman buku tanah (sumber: catatan petugas layanan informasi pertanahan) 4 Sehingga dapat dikatakan kefisienan pencatatan peminjaman dan pengembalian buku tanah ini akan berdampak luas termasuk pada perekonomian khususnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal ini tentu akan mempengaruhi tugas sebagai pelayanan publik

Berdasarkan penjelasan diatas, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang diperlukan pengelolaan warkah secara digital dalam upaya perlindungan data, terlebih terdapat warkah yang masih belum dilakukan digitalisasi dan perlunya pencatatan penomoran dokumen pendukung dalam penetapan hak secara digital. Sehubungan dengan penjelasan kondisi dan situasi diatas diharapkan dapat membantu menciptakan SDM yang paham mengenai penggunaan layanan/aplikasi digital, sehingga kedepannya mampu memberikan kinerja yang cepat, tepat dan berkualitas sebagaimana sesuai dengan 5 arahan Presiden guna mempercepat transformasi digital, salah satunya persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. 4 Herry Stevan, Flora Pricilia, “Kedudukan Warkah Tanah Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah “, Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 3/Apr/2021, hlm. 33 4 Berdasarkan hal tersebut penulis membuat Rancangan aktualisasi dengan Judul “Digitalisasi Warkah dan Dokumen Pendukung Penetapan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang.”

Dalam hal ini isu yang terpilih adalah mengenai efektivitas dan efisiensi dalam proses pelaporan SKMPP yang belum optimal. Dalam pelaksanaannya, SKMPP pada tahap pemutakhiran data belum berjalan secara efektif dan efisien di Kantor Pertanahan Kota Denpasar sehingga dibutuhkan media atau sarana untuk mengintegrasikan semua laporan penyelesaian kegiatan dari setiap seksi. Sesuai dengan agenda yang terdapat dalam materi Smart ASN, gagasan kreatif yang akan dilakukan adalah dengan melakukan digitalisasi proses pengumpulan laporan untuk mengoptimalkan proses pelaporan SKMPP di Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok seorang ASN dalam suatu kantor, yakni Kantor Pertanahan Kota Bandung, pasti memiliki beberapa isu di antaranya yaitu kurangnya literasi digital bagi sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS), belum optimalnya pengelolaan surat permohonan dan pengaduan masyarakat maupun kesesuaian format persuratan dalam bentuk digital agar meminimalisir penunggakan berkas, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelesaian Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dapat menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Isu-isu tersebut tidak mencerminkan terciptanya sikap smart ASN karena minimnya literasi digital dan pengelolaan manajemen ASN yang baik karena peran PNS sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis beberapa isu di Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam rangka kegiatan aktualisasi yang dilakukan di dalam rangkaian kegiatan Latihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022.

Kegiatan aktualisasi terdiri dari penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, dan penyajian hasil aktualisasi atau Laporan Aktualisasi dengan menyajikan berbagai bukti belajar yang relevan. Tempat kerja yang dimaksud adalah satuan kerja tempat peserta latihan dasar CPNS melaksanakan tugas, yaitu Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.