|
Tuesday, 14 February 2023, 09:22
|
Arif Tunggal Pagar Alam
|
LA_G2A14K3_ARIF TUNGGAL PAGAR ALAM_199301032022041001_.pdf
|
14 February 2023
|
ditemukan berbagai macam permasalahan
kualitas data bidang tanah. Permasalahan tersebut diantaranya, masih banyak data bidang tanah
anomali, masih banyaknya bidang Kluster 4 (K4) yang belum terpetakan serta masih adanya
tunggakan pelayanan pertanahan harian. Data bidang tanah anomali merupakan bidang tanah
bermasalah yang diakibatkan oleh bidang tanah yang saling tumpang tindih, perbedaan bentuk
bidang dengan surat ukur, perbedaan luas bidang tanah pada peta pendaftaran digital dengan
surat ukur. Berdasarkan data Paparan Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Output PTSL Provinsi
Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20-22
Juni Tahun 2022, jumlah bidang anomali di Kota Mataram sebanyak 447 bidang PTSL yang
terindikasi tumpang tindih. Angka tersebut akan menjadi semakin besar jika digabungkan
dengan bidang diluar PTSL yang terindikasi tumpang tindih. Jumlah yang cukup banyak
tersebut berdampak pada kegiatan atau program yang sedang berjalan atau akan berjalan
menjadi terlambat sehingga berdampak pada lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Selain
itu, banyaknya anomali data bidang tanah dapat menghambat terwujudnya desa/kelurahan
lengkap. Untuk itu, perlu dilakukan pebaikan anomali data bidang tanah guna mendukung
percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometrik maupun aspek kelengkapan tema
(atribut) serta informasi 3 dimensi yang merupakan arahan strategis dalam Rencana Strategis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
3
Perbaikan tersebut dapat dilakukan dimulai dari analisis kategori tumpang tindih, hingga
perbaikan data menggunakan peta dasar perdaftaran terbaru yang valid.
|
PERBAIKAN ANOMALI DATA BIDANG TANAH MENGGUNAKAN PETA DASAR PENDAFTARAN TERBARU GUNA MENINGKATKAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH di KELURAHAN REMBIGA, KECAMATAN SELAPARANG, KOTA MATARAM
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 09:28
|
Avif Prasetyo
|
LA_G2A14K3_Avif Prasetyo_199807302022041003-dikompresi.pdf
|
1 September 2022
|
Pada kenyataanya terdapat hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan publik
tersebut yaitu adanya perbedaan pemahaman terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan yang disebabkan belum adanya aturan kebijakan dalam
pelaksanaan prosedur yang dimaknai sebagai petunjuk teknis.
Adanya perbedaan pemahaman menyebabkan penanganan dan penyelesaian kasus
pertanahan kurang optimal yang berpengaruh pula pada kualitas hasil penanganan dan
penyelesaian kasus pertanahan. Oleh karena itu, dalam memenuhi serta memecahkan
permasalahan tersebut, tujuan dari aktualisasi ini adalah Pembuatan Buku Panduan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu
Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Penanganan Perkara Pertanahan dan
Penyelesaian Masalah Tumpang Tindih. Pembuatan buku panduan diharapkan dapat
memenuhi kekosongan sementara atas petunjuk teknis agar dapat menghadirkan kesepahaman
prosedur pelaksanaan serta meningkatkan kualitas hasil pelayanan.
|
PEMBUATAN BUKU PANDUAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN UNTUK OPTIMALISASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PADA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 09:32
|
Baihaqi Idris
|
LAPORAN AKTUALISASI BAIHAQI IDRIS.pdf
|
1 September 2022
|
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang diwakili
oleh Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota. Pendaftaran tanah bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu
bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, menyediakan informasi
kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, dan terselenggaranya tertib
administrasi pertanahan.
|
PENYERAHAN SERTIPIKAT PTSL MELALUI JASA LAYANAN ANTAR SERTIPIKAT (SAYA TERPIKAT) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 09:34
|
Eka Sandra Apriliana
|
Laporan Aktualisasi Eka Sandra.pdf
|
6 September 2022
|
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat perlu dilakukan optimalisasi
kendali berkas peralihan hak yang dapat mempercepat pelayanan peralihan hak serta dapat
mengontrol peralihan hak yang masuk agar sesuai dengan SOP yang ada. Oleh karena itu,
terdapat isu yang sekiranya segera untuk ditangani, fokus permasalahan yang harus segera
ditangani adalah “Optimalisasi Kendali Berkas Permohonan Peralihan Hak di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bangka Barat” dan perlunya penyelesaian masalah dituangkan pada
hasil aktualisasi bagi CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional.
|
OPTIMALISASI KENDALI BERKAS PERMOHONAN PERALIHAN HAK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 09:37
|
Eldira Puspa Juwita
|
Lap. AK_Eldira Puspa Juwita - Before Compress.pdf
|
14 February 2023
|
“Belum Dilakukannya Digitalisasi Arsip Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (Underpass) Jalan Dewi Sartika, Jalan
Kartini Dan Jalan Margonda Raya (Kegiatan Tahun 2020) Di Seksi Pengadaan
Tanah Dan Pengembangan Pada Kantor Pertanahan Kota Depok”. Hal tersebut
merupakan salah satu isu dan menjadi kendala di seksi pengadaan tanah dan
pengembangan pada Kantor Pertanahan Kota Depok, dimana masih ada sistem kerja
secara manual salah satunya mengakibatkan pengolahan maupun penyimpanan dokumen
belum teratur dan akurat, sehingga kemungkinan besar dokumen - dokumen dapat hilang
11
atau sulit untuk dicari. Selain itu, belum efektifnya pengerjaan scan data saat ada pihak –
pihak yang membutuhkan, seringkali dilakukan secara berulang. Dilain sisi beberapa
tahun belakangan ini teknologi semakin hari semakin canggih sangat di rasakan
keberadaannya dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Oleh karenanya Para ASN dituntut
untuk selalu berkembang dan belajar mengikuti teknologi, sehingga dapat menjadi ASN
yang modern. Selain itu, teknologi informasi juga dapat mempermudah para ASN dalam
bekerja, sehingga hasil kerja lebih efektif dan efisien.
|
OPTIMALISASI PENCATATAN DAN PENGARSIPAN DOKUMEN KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLINTASAN TIDAK SEBIDANG (UNDERPASS) SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM INFORMASI VISUAL BASIC APLICATION (VBA) (LOKASI UNDERPASS JALAN DEWI SARTIKA, JALAN KARTINI DAN JALAN MARGONDA RAYA) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK TAHUN 2020
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 09:48
|
Fitri Andiani
|
FITRI-ANDIANI_G2A14K4_LAPORAN AKHIR AKTUALISASI.pdf
|
25 August 2022
|
Tantangan dan permasalah yang penulis amati di satker (satuan kerja) tempat
penulis melaksanakan aktualisasi adalah mengenai Pelayanan Permohonan Pendaftaran
Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Melewati Jangka Waktu, Permohonan
Blokir Sertipikat yang Telah didaftar Tidak Bisa ditindaklanjuti Pemblokirannya, Proses
Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Melebihi Jangka Waktu. Dari beberapa
permasalahan tersebut, penulis dan mentor memilih Pelayanan Permohonan
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Melewati Jangka
Waktu sebagai permasalahan yang mendesak, serius dan berdampak luas apabila
dibiarkan.
|
PENGENDALIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI PENGAKUAN/PENEGASAN HAK DALAM RANGKA MEMINIMALISIR TERJADINYA PELAYANAN YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 09:52
|
Fitri Awalia
|
LAPORAN AKTUALISASI_FITRI AWALIA_G2A14K1_Kantah Polewali Mandar.pdf
|
4 September 2022
|
Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Polewali
Mandar, Pelayanan peminjaman dan pengembalian buku tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Polewali Mandar masih menggunakan sistem manual atau dicatatkan di dalam
buku pelayanan. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk menemukan data peminjaman dan
pengembalian terhadap buku tanah yang dibutuhkan dikemudian hari karena banyaknya
data di buku manual yang harus dibaca satu persatu. Selain itu, hal ini juga hal ini juga
turut menyebabkan beberapa buku tanah yang tidak diketemukan padahal di data buku
pelayanan manual tidak ada data peminjaman untuk pengeluaran buku tanah. Ini
merupakan bentuk ketidakadaan sinkronisasi dari data di buku manual dan kondisi fisik
buku tanah yang ada.
|
Optimalisasi Sistem Pelayanan Peminjaman Dan Pengembalian Buku Tanah Melalui Pembuatan G-form Dan Form excel di Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 09:54
|
Gunawan Bayu Kumoro
|
LA_G2A14K3_Gunawan Bayu Kumoro_199608302022041001.pdf
|
14 February 2023
|
Warkah yang dalam kuantitas yang banyak tersebut dalam pengelolaannya
sering pula ditemukan kendala sulit untuk dilakukan pencarian warkah
dikarenakan sistem pengelolaan pengarsipan yang tidak teratur serta tidak jarang
ditemui juga warkah-warkah yang tidak lengkap. Hal itu disebabkan pengelolaan
arsip/warkah yang tidak terprosedur dengan baik dari proses penyusunan,
4
penyimpanan dan dalam proses pencarian warkah. Kemudian faktor lainnya yang
menimbulkan pengelolaan warkah yang kurang optimal dikarenakan kurangnya
kuantitas maupun kompetensi dari sumber daya manusia di kantor pertanahan
terkhusus di bagian arsip yang hanya dua orang PPNPN. Faktor mengenai fasilitas
ruang arsip pun juga menyebabkan masalah tersebut karena kondisi ruang arsip
yang belum memadai untuk penerimaan warkah kedepannya. Belum adanya
prosedur dalam pengelolaan warkah inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi
Kantor Pertanahan Kota Banjar untuk menciptakan strategi agar warkah tersebut
dapat dikelola secara baik dan tepat.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP/WARKAH PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJAR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 09:58
|
Gusti Bagus Mahendra Windiana Toter
|
LA_G2A14K3_Gusti Bagus Mahendra WT_199204092022041001.pdf
|
5 September 2022
|
Kegiatan
Redistribusi Tanah terdiri dari tahapan yaitu persiapan dan perencanaan,
penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi obyek dan subyek, pengukuran dan
pemetaan, sidang panitia pertimbangan landreform, penetapan obyek dan
subyek, penerbitan surat keputusan redistribusi tanah, pembukuan hak dan
penerbitan sertifikat. Pada bidang penataan dan pemberdayaan tata kelola arsip
dan berkas terkait kegiatan redistribusi tanah yang telah dilaksanakan dirasa
masih belum optimal. Hal ini dilihat dari beberapa dokumen yang berbentuk
fisik seperti SK penetapan lokasi, SK pelaksana kegiatan, SK penetapan obyek
redistribusi dan beberapa lampiran lainnya belum tertata rapi dan kelihatan tidak
beraturan yang disimpan di dalam lemari kantor. Hal ini menyebabkan dokumen
rentan rusak atau hilang, selain itu belum adanya file digital dalam satu tempat
penyimpanan terkait dokumen tersebut, menyebabkan pencarian data
membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus mencari melalui dokumen
fisik. Berangkat dari hal itulah, penulis berinisiatif untuk mengangkat isu
tersebut dengan judul “Optimalisasi Tata Kelola Penyimpanan Arsip
Redistribusi Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Nusa Tenggara Barat” sebagai bentuk kegiatan aktualisasi di tempat kerja
dengan harapan kegiatan yang akan dilakukan penulis dapat membawa hal
positif sesuai dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya
smart governance.
|
OPTIMALISASI TATA KELOLA PENYIMPANAN ARSIP REDISTRIBUSI TANAH PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 10:00
|
I Gusti Ayu Hary Swandewi
|
Laporan Final_I Gusti Ayu Hary Swandewi.pdf
|
5 July 2022
|
Demi mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan peran dari masyarakat sebagai pemohon
itu sendiri. Berbagai tahapan yang harus dilaksanakan sebelum berkas permohonan dapat
dikerjakan yaitu mulai dari penyerahan berkas secara lengkap ke loket penerimaan sampai
pada tahap penyelesaian proses berkas. Salah satu dari proses tersebut adalah melakukan
pembayaran PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Pembayaran PNBP ini dilakukan
agar berkas masuk dapat diperoses lebih lanjut. Sistem pembayaran PNBP yang
dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu pembayaran dilakukan
dalam jangka waktu 1 sampai 3 hari dari berkas yang sudah di entry oleh petugas Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng. Apabila sudah lewat 3 hari dari berkas yang di entry maka
masa pembayaran akan hangus yang mengakibatkan berkasn tersebut harus diakukan scan
dan entry ulang. Hal seperti ini merupakan salah satu faktor penghambat dari dilaksanakan
3
proses berkas sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien.
Sehingga mendorong pemohon dalam melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan waktu
yang ditentukan merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya proses pelayanan
yang efektif dan efisien.
|
PENGENDALIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK) MELALUI PEMBERITAHUAN VIA EMAIL SERTA PEMBERIAN SANKSI KEPADA PEMOHON YANG SERING MELAKUKAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIV
|
|