Pengambilan judul “Strategi Percepatan Pemenuhan Kelengkapan Berkas Melalui Integrasi Data Status Kelengkapan Berkas Untuk Menunjang Tercapainya Target Realisasi Sertipikasi Aset Pemerintah Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur” didasarkan atas pengamatan terhadap isu yang terjadi pada Kelompok Substansi Penetapan dan Pegelolaan Tanah Pemerintah selanjutnya disebut dengan (PPTP) yang mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan sertipikasi aset pemerintah, salah satunya adalah masalah kelengkapan berkas, diharapkan dengan adanya sistem integrasi status kelengkapan berkas dapat membantu mempercepat tercapainya target realisasi baik itu sertipikasi aset pemerintah berupa Barang Milik Negara, Tanah Aset Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara ataupun Instansi yang mengajukan permohonan sertipikasi terhadap aset-asetnya sebagi upaya melindungi aset terebut.

Pelatihan Dasar CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 terdiri dari empat tahapan yakni dimulai dengan Self Learning yang mana peserta latsar melaksanakan mata pelatihan secara masing-masing; Distance Learning yang mana peserta latsar menerima materi yang diberikan oleh Widyaiswara dari PPSDM Kementerian ATR/BPN via daring ditempat kerja masing-masing; Aktualisasi (Off Class) para peserta melaksanakan aktualisasi yang telah dirancang di tempat kerja masing-masing; dan tahapan yang terakhir adalah Klasikal pada tahapan ini para peserta berkumpul di Gedung PPSDM Kementerian ATR/BPN.

Isu-isu yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi di antaranya sering terjadi yaitu tidak terpenuhinya syarat permohonan peralihan hak yang berdampak pada menunggaknya berkas peralihan hak di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, isu ini berkaitan dengan terhambatnya konsep berorientasi pelayanan yaitu belum adanya pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Isu kedua berkaitan dengan belum tersedianya data berkas residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi belum, terlaksananya pendataan ini menghambat berjalannya Smast ASN dalam rangka transformasi digital. Isu ketiga berkaitan dengan belum optimalnya penggunaan absensi e-office untuk para pegawai, isu ini berkaitan dengan belum berjalannya Smast ASN dalam rangka transformasi digital dan literasi digital.

Dalam rangka transformasi menuju era pelayanan digital berdasarkan misi tersebut, maka perlu dilakukannya modernisasi sistem di semua lini layanan administrasi. Sistem pengelolaan berkas dan dokumen warkah dialih mediakan menjadi bentuk digital. Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sudah menerapkan secara optimal alih media dalam setiap administrasi hanya saja masih belum optimal pada warkah permohonan Hak Guna Bangunan. Tidak adanya kesadaran dan pentingnya akan digitalisasi warkah permohonan menyebabkan warkah-warkah tersebut berada dimana-mana sehingga tidak tertib dalam pengelolaan. Adanya surat edaran terkait standarisasi digitalisasi warkah yang ditujukan oleh Kementerian menandakan bahwa perlunya digitalisasi dalam tata kelola layanan pertanahan untuk mencapai terwujudnya Visi Kementerian ATR/BPN, sehingga Penulis melihat keadaan pada satuan unit kerjanya dan mengangkat isu prioritas yaitu Belum Optimalnya Penyimpanan Warkah Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bangli. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli masih terdapat belum optimalnya layanan pertanahan bagi pemohon prioritas. Yang mana sesungguhnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatur penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu. Yang dalam penjelasan pasal 29 ayat (1) tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain 4 Melayani, Profesional, Terpercaya penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

Selain penyebab kenapa Kantor Pertanahan Kabupaten Siak belum bisa mencapai target tersebut yaitu penentuan pemenang pihak ketiga untuk kegiatan PTSL PM yang baru saja ditetapkan di bulan Juli, kekurangan pegawai juga dalam pengumpulan penyiapan eviden untuk percepatan pencairan dibagian keuangan. Oleh karena itu, sebagai CPNS dibagian keuangan harus memiliki nilai tambah untuk percepatan pencairan sesuai dengan target yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Namun beberapa permasalahan terjadi sehingga menghambat pelayanan pengecekan sertipikat secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Pada Bulan Juni 2022, masih ditemukannya berkas yang selesai diatas jangka waktu 1 hari sebanyak 115 berkas dari 877 berkas permohonan yang masuk. Maka dari itu penulis memilih judul aktualisasi “Penyediaan Buku Panduan 11 dan Lembar Checklist Petugas Verifikasi Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan”

Berdasarkan peraturan tersebut, selanjutnya dikeluarkan Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020 (selanjutnya disebut Juknis No. 2/2020) yang digunakan sebagai pedoman bagi Kantor Pertanahan selaku pelaksana, serta PPAT dan Kreditor selaku pengguna layanan. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan HT-el terdapat standarisasi, panduan dan petunjuk yang lebih detail sehingga dapat mencapai tujuan penyelenggaran secara optimal aplikasi yang sangat mendukung terbukanya informasi pertanahan kepada masyarakat luas dan eoffice sebagai manajemen ASN. Namun, dalam pelaksanaannya panduan dan petunjuk mengenai HT-el terdapat kesulitan untuk memahaminya sehingga mengakibatkan adanya kesalahan pengunggahan dokumen. Dengan demikian menyebabkan penutupan berkas HT-el yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, hal ini berdasarkan data adanya penutupan berkas HT-el dikarenakan berkas belum diperbaiki melebihi batas waktu penerbitan sebanyak 26 berkas yang belum diperbaiki.

Sehingga perlu dilakukan inventarisasi data base pengadaan tanah melalui media elektronik untuk pencadangan berkas, memudahkan pekerjaan dan membangun sistem pengarsipan yang efisien dan terintegrasi. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan asas-asas hukum pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah untuk Kepentingan dilaksanakan berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. kepastian; e. keterbukaan; f. kesepakatan; g. keikutsertaan; h. kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. keselarasan. Sebagai sample pada kegiatan aktualisasi ini penulis tertarik untuk mengarsipkan data terkait dengan proyek pengadaan tanah pembangunan jalan tol Cileunyi-SumedangDawuan (CISUMDAWU) dikarenakan inventarisasi data tersebut belum memiliki data cadangan yang memadai sehingga perlu segera di arsipkan secara elektronik.

Proses pembuatan draf yang selalu baru dibuat ketika permohonan Penetapan Hak Tanah dan Ruang teradministrasi di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran menimbulkan ketidakefisienan waktu dalam pelaksanaan tugas. Kondisi tidak tersedianya draf yang siap digunakan dan belum adanya akses media penyimpanan draf yang dapat digunakan bersama secara efektif dapat menghambat pemrosesan berkas.