Data geospasial yang digunakan dalam Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng seringkali dikelola dan disimpan dalam ekstensi shapefile (shp.). Kegiatan sharing data geospasial sangat diperlukan dalam rangka mencapai target pelayanan yang sudah ditetapkan sekaligus mengatasi masalah “Rendahnya Kepastian dan Ketaatan dalam Pemanfaatan Ruang” sesuai dengan permasalahan dan isu strategis tata ruang dalam Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 2020-2024. Namun, proses sharing data geospasial yang belum terstruktur melalui penggunaan cara konvensional (copy paste) membuat format layout peta PTP siap cetak dalam format map package (mxd.) 3 menemui kendala. Pengguna data geospasial harus memanggil dan mencari data yang tidak muncul dalam layout secara manual satu per satu sehingga membuatuhkan lebih banyak waktu. Proses inilah yang dinilai kurang optimal dalam kegiatan sharing data geospasial. Berdasarkan isu beserta penyebab potensial isu di atas, maka penulis selaku Calon Analis Pertanahan yang bertugas di Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menentukan beberapa gagasan pemecahan isu.

Salah satu elemen penting dalam menyelesaikan masalah pertanahan di kantor Pertanahan Jakarta Pusat adalah dengan adanya papan kontrol agenda kegiatan yang diperbarui secara berkala. Selama penulis melihat dan berdiskusi dengan rekanrekan kerja, penulis mendapat fakta bahwa sebelumnya pernah ada papan atau board yang berisi rekap agenda kegiatan. Dengan adanya papan ini cukup membantu untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan di setiap harinya. Namun untuk saat ini sudah 3 seharusnya ada penggunaan papan kontrol digital untuk menunjang kinerja. Berdasarkan masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat rancangan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Rekapitulasi Agenda Kegiatan pada Papan Kontrol dan Google Calendar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat”.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 bahwasannya pelaksanaan pengerjaan pada berkas permohonan Hak Milik adalah 38 Hari, Namun pada fakta yang terjadi di lapangan masih ada 3 tertunggaknya sebanyak 22 berkas permohonan lebih dari 38 hari sehingga membuat tertunggaknya pelayanan pertanahan kepada masyarakat . Maka dari itu penulis memilih isu tentang “Belum Optimalnya Pengerjaan Berkas Permohonan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak”.

Hal ini memperlihatkan kurang optimalnya proses verifikasi dan analisis berkas pada loket pelayanan penerimaan berkas permohonan. Idealnya loket pelayanan penerimaan berkas harus memeriksa kelengkapan berkas permohonan secara detail, teliti dan cermat, berkas permohonan baru dapat di daftarkan jika berkas tersebut benar-benar lengkap sesuai dengan ketentuan pada SOP dan tidak didaftarkan ketika masih ada berkas persyaratan yang kurang dan pemohon belum melengkapinya. Selain itu, bentuk penyampaian informasi mengenai berkas permohonan kurang menarik sehingga masyarakat kurang memahami berkas-berkas persyaratan yang harus dilengkapi. Bukan hal biasa lagi di zaman sekarang kita lebih sering menggunakan media social untuk menyampaikan informasi-informasi penting dan melalui media social masyarakat lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Jika hal ini berjalan dengan optimal tentu akan mengurangi berkas yang menjadi tunggakan karena persoalan kekurangan kelengkapan berkas permohonan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih isu kurang optimalnya penyampaian layanan informasi pertanahan sebagai rancangan aktualisasi dengan judul : “PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM, FACEBOOK DAN WHATSAPP) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH”.

Dengan adanya frasa “berstandar dunia” pada visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimaknai sebagai penerapan international best practices dalam upaya-upaya: meningkatkan efektivitas manajemen dan mutu pelayanan tanah dan ruang secara berkesinambungan; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan manfaat dan kualitas (output to impact) layanan pertanahan dan penataan ruang serta pemeringkatan Ease Of Doing Business (kemudahan berusaha) khususnya dari aspek Registering Property. Berdasarkan frasa diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, permasalahan ini termasuk ke dalam tantangan permasalahan sebagaimana terdapat dalam Renstra tersebut, dengan adanya pelayanan yang kurang efektif terhadap pemohon menjadi salah satu tantangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan manfaat dan kualitas (output to impact) layanan pertanahan dan penataan ruang, dengan solusi meningkatkan kinerja pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Seiring berkembangnya teknologi dimasa sekarang ini, pengecekan sertipikat tanah dilakukan secara elektronik. Pengecekan sertipikat elektronik adalah pengecekan yang dilakukan untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis pada sertipikat hak atas tanah, hal ini untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah sesuai dengan data elektronik pada pangkalan data. Namun dalam pelaksanaannya, PPAT dalam mengunggah berkas-berkas untuk keperluan pengecekan sertipikat hak milik ini dinilai lalai dan abai karena tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Setidaknya menurut data yang ada, banyak berkas pengecekan sertpikat elektronik yang ditolak atau di tangguhkan oleh pihak Kantor Pertanahan khusunya di Kantor Pertanahan Kota Depok. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu yang akan diangkat yaitu “Pendisiplinan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemberkasan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Depok”, yang kemudian dari isu ini akan dibuat gagasan untuk mengoptimalkan disiplin PPAT dalam pemberkasan sertipikat hak milik secara elektronik sehingga dapat meminimalisir terjadi berkas yang ditolak atau ditangguhkan karena berkas yang tidak sesuai sehingga dapat memperlancar pelayanan sertipikat elektronikdi Kantor Pertanahan Kota Depok.

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran merupakan seksi yang bertugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT. Dengan tugas-tugas yang erat kaitannya dengan manajemen ASN, whole of government dan pelayanan publik tentunya bidang tersebut tidak jarang menemui berbagai permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan yang berhasil diidentifikasi penulis diantaranya ialah : (1). Ketidak sesuaian data aplikasi dan data fisik yang di input PPAT dalam proses Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. (2). Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Alur Pendaftaran Tanah Pertama Kali. (3). Efesiensi waktu pada proses layanan sertipikat pengganti karena hilang.

Dalam kegiatan PTSL, objek pendaftaran tanahnya dikelompokan kedalam beberapa klusterisasi bidang tanah, dimana klusterisasi adalah pengelompokan jenis keluaran/output/hasil kegiatan PTSL. Klusterisasi bidang tanah ini terdiri dari Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3) dan Kluster 4 (K4). Dengan adanya klasterisasi bidang tanah, maka hal ini yang menyebabkan kegiatan PTSL berbeda dengan kegiatan pendaftaran tanah lainnya, dimana objeknya tidak hanya bidang- bidang tanah yang belum terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah K1, K2 dan K3, namun termasuk juga bidang-bidang 3 tanah yang sudah terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah K4 guna peningkatan kualitas data pertanahannya. Sebagai kontrol kualitas terhadap kondisi bidang tanah terdaftar atau bidang tanah K4 tersebut maka dilakukan kualifikasi data pertanahan, dimana menurut Pusat Data dan Informasi BPN kualitas data bidang tanah terdaftar dikategorikan dalam enam kelas kualitas. Adapun 6 (enam) kelas kualitas bidang tanah tersebut juga sudah tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022, yaitu KW 1, KW2, KW3, KW4, KW5 dan KW6. Peningkatan kualitas data pertanahan bidang tanah K4 ini dilaksanakan oleh seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota di Indoneisa, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung. Dengan ini saya akan mengangkat judul aktualisasi yaitu “Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 di Desa Paal Satu Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung”.

Diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III.Habituasi dilakukan dengan intervensi aktualisasi, suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait subtansi. Mata pelatihan dapat menjadi aktual / nyata / terjadi sesungguhnya ada. Pembelajaran Agenda Habituasi diawali dengan penjelasan konsep habituasi yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan tentang kegiatan pembelajaran ditempat kerja untuk mensintesakan materi yang telah dipelajari pada kurikulum pembentukan karakter PNS. Untuk dapat menghabituasi nilai – nilai dasar PNS (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) maka diperlukan penyusunan rancangan aktualisasi. Penyusunan rancangan aktualisasi diharapkan dapat 7 digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada unit kerja masing-masing.