Tugas besar dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib adminstrasi pertanahan seringkali mendapatkan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Salah satunya adalah permasalahan terkait tunggakan berkas layanan pertanahan. Dimana permasalahan tersebut juga menjadi perhatian yang cukup serius di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data rekapitulasi tunggakan dimuka per tanggal 24 Juni 2022 tercatat terdapat 737 tunggakan berkas permohonan pendaftaran tanah pertama kali dari total 1767 tunggakan berkas dimuka yang menjadi pekerjaan rumah Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu yang harus segera diselesaikan. Permasalahan tersebut memberi gambaran tentang belum optimalnya sistem manajemen ASN yang mengharuskan setiap ASN untuk melaksanakan pekerjaanya dengan pengabdian dan tanggung jawab serta selalu mengerjakan tugas 2 dengan cermat dan disiplin. Selain itu dari segi pelayanan publik, permasalahan tunggakan berkas berpotensi menurunkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu

Perkembangan yang pesat pada era-serba digital juga telah menciptakan tantangan yang dinamis. Sistem penjadwalan kasus pertanahan pada seksi V Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar manjadi hal yang tidak bisa disepelekan dan perlu diwujudkannya sistem digitalisasi untuk mempermudah seluruh pegawai. Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar rutin mendapatkan kasus pertanahan baik sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Tentunya karena kasus pertanahan yang rutin terjadi maka diperlukannya pembuatan penjadwalan guna mengingatkan terkait kasus-kasus apa saja yang ada. Penjadwalan yang ada sekarang hanya ditulis melalui papan penjadwalan, dan sering kali pegawai pada seksi V lupa akan jadwal yang ada. Tentunya ini menimbulkan permasalahan apabila terus-menerus dibiarkan, karena pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang utama. Maka diperlukannya digitalisasi penjawadalan kasus pertanahan, guna memberikan pengingat kepada pegawai seksi V akan jadwal yang ada dan juga dapat mengakses jadwal kasus pertanahan dimana pun dan kapan saja tanpa melihat papan penjadwalan yang ada di ruangan seksi V.

Pada rancangan aktualisasi ini terdapat beberapa isu aktual yang terjadi di dalam unit kerja yang penulis tempati, yakni kurangnya sikap dan perilaku yang mencerminkan pelaksanaan kode etik ASN khususnya mengenai kedisiplinan dalam kegiatan pada unit kerja yang penulis tempati, lalu kurangnya pemahaman prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bagi masyarakat terdampak, dan tidak maksimalnya digitalisasi dokumen terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di unit kerja yang penulis tempati. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat isu-isu tersebut, karena berpengaruh dengan pandangan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit kerja yang penulis tempati, yang sebagaimana berdasarkan ulasan atau review pada halaman google Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat 53 orang yang memberikan nilai bintang 1 (maksimal 5) dari 533 ulasan lainnya, sehingga nilai Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada halaman google hanya 4.1 (maksimal 5).

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hal yang perlu disempurnakan terkait register surat yang masih dicatat secara manual di buku yang beresiko hilang maupun rusak dan kurang fleksibel aksesnya. Kerusakan dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor biologis yaitu faktor yang dipengaruhi oleh makhluk hidup dan faktor lingkungan. Selain dua faktor tersebut masih ada faktor lain seperti banjir, kebakaran, dan kerusakan akibat perbuatan manusia yang sengaja maupun tidak disengaja. Kerusakan karena faktor biologis salah satunya disebabkan oleh jamur dan serangga. Jamur dapat merusak kertas sehingga akhirnya menjadi cepat menguning, coklat atau berbintik-bintik hitam. Serangga sering di tempat-tempat gelap dan senang bersarang di antara lembaran-lembaran arsip, rak, lemari, laci-laci meja, serta sudut-sudut ruang. Jenis serangga yang gemar makan kertas adalah rayap, kutu buku, serta kecoa. Kerusakan karena faktor lingkungan, seperti kelembaban dan cahaya yang terlalu gelap dan sebab-sebab lainnya. Berdasarkan permasalahan yang sangat mungkin timbul seperti di atas perlu dilakukan pengelolaan surat berupa digitalisasi register dengan mengubah pengelolaan berbasis paperbased menjadi paperless yang berbasis elektronik yang kemudian dapat dijadikan suatu basis data yang menunjang informasi persuratan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

yaitu Belum optimalnya sosialisasi penggunaan Layanan Pertanahan secara elektronik di Kantah Kabupaten Bogor sampai dengan Juni 2022, Belum optimalnya database arsip pengembalian Buku Tanah di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sampai dengan Juni 2022, serta kurangnya Sumber Daya Manusia di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Terhadap ketiga isu tersebut kemudian ditentukan satu isu terpilih yaitu Belum optimalnya sosialisasi penggunaan Layanan Pertanahan secara elektronik di Kantah Kabupaten Bogor sampai dengan Juni 2022. Kemudian berdasarkan isu terpilih tersebut menggunakan fishbone untuk mengetahui akar penyebab masalah. Setelah diketahui akar penyebab yakni Belum tersedia media untuk sosialisasi, kemudian diuraikan beberapa alternatif penyelesaian masalah lalu dipilih satu gagasan pemecah isu untuk menyelesaikan isu.

Adapun masalah yang banyak di alami dalam proses Digitalisasi dan Validasi pada warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang adalah ketidaksesuain antara data yang telah dilakukan digitallisasi dengan data fisik Buku Tanah yang ada di arsip atau sertipikat yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini baru diketahui ketika adanya masyarakat yang ingin melakukan validasi sertipikat tanah miliknya, namun ketika dilakukan pengecekan secara eletronik, data yang ada di sistem Kantor Pertanahan tidak sesuai (tidak valid) dengan data fisik sertipikat yang sedang dimohonkan, sehingga untuk memastikan kebenarannya, 3 dibutuhkan validasi ulang secara manual pada fisik Warkah dan fisik Buku tanah yang disimpan di arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Adanya data yang tidak sesuai (tidak valild) pada Warkah dan buku tanah yang telah dilakukan digitalisasi mengakibatkan diperlukannya validasi ulang secara manual, menjadikan tujuan utama dari digitalisasi tersebut menjadi tidak tercapai, bahkan membuat proses pengecekan (validasi) menjadi semakin lama, karena harus dilakukan berulang-ulang.

Namun dalam pelaksanaan pemberian atau penetapan hak atas tanah terdapat hambatan-hambatan yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas dan pelayanan . Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penetapan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar 10 berdasarkan pengamatan penulis yaitu kurang optimalnya monitoring berkas penetapan hak atas tanah perorangan secara internal di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang menyebabkan tunggakan berkas permohonan masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sehingga menghambatnya layanan pertanahan.

Kegiatan penyimpanan daftar umum dan dokumen khususnya Buku Tanah dan Surat Ukur selama ini masih belum dikelola dengan baik dalam satu ruangan penyimpanan. Dokumen arsip pertanahan semakin lama akan terus bertambah sejalan dengan banyaknya kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Permasalahan yang ditemui di Kantor Pertanahan Kota Bima terkait arsip pertanahan adalah terjadinya penumpukan arsip karena terbatasnya ruangan arsip dan faktor-faktor lain yang turut mendukung ketidakoptimalan pemeliharaan arsip 3 khususnya warkah. Oleh karena itu, diperlukan penataan warkah berbasis digital, sehingga dapat tertata dengan baik dan memudahkan untuk pencarian data dikemudian hari.

Secara umum, permasalahan yang terjadi pada Sub Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yaitu terdapat berkas-berkas yang belum dapat diselesaikan karena kurangnya persyaratan pada berkas peralihan hak atas tanah sehingga menjadi tunggakan. Hal ini salah satunya diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peralihan hak atas tanah. Permasalahan ini tentunya harus diatasi dengan baik agar tidak merugikan masyarakat. Sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi melaksanakan kebijakan publik, pelayan publik maka dirasa tepat untuk mengangkat isu tersebut 9 dengan mengoptimalkan penyampaian informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peralihan hak atas tanah.

Dalam menangani kasus pertanahan arsip berkas kasus pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kasus pertanahan semakin luas. Kasus pertanahan yang dinyatakan selsai dapat sewaktu - waktu diangkat Kembali walaupun sudah mendapat putusan incracht, misalnya melalui Peninjauan Kembali. Selain itu arsip berkas kasus pertanahan dapat memudahkan pelaporan. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan website Justisia agar memudahkan dalam mengelola arsip berkas kasus pertanahan serta memudahkan tahapan Penanganan kasus pertanahan yang jelas dan terukur penyelsaiannya. Selain itu website ini berguna untuk dasar melakukan pemblokiran internal terhadap objek kasus pertanahan. Pemblokiran internal penting dilakukan untuk mencegah perbuatan hukum yang dilakukan terhadap objek kasus pertanahan sehingga kasus tidak semakin meluas. Pada Kantor Pertanahan Kota Bogor penggunaan website ini belom berjalan secara optimal masih terdapat kesulitan dalam penggunaan website ini sehingga banyak berkas kasus pertanahan kota bogor belum terintegrasi pada website ini. Salah satu penyebabnya karena kurangnya PNS maupun PPNPN pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sehingga banyak pekerjaan yang tidak terselsaikan termasuk penggunaan website Justisia dalam mengelola berkas, dan kurangnya komitmen mutu para pegawai terhadap penggunaan website ini serta penguploud berkas pada website justisia dan 10 yang menangani atau pembuat berkas kasus merupakan orang yang berbeda. Maka dari itu diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya penggunaan website ini.