|
Tuesday, 31 January 2023, 10:04
|
Muhammad Fauzi
|
Laporan Akhir -CPNS-ATR-BPN-M Fauzi - FIX.pdf
|
13 August 2022
|
Tunggakan penerimaan di muka, layanan legalisasi aset masyarakat dan
pemerintah (BMN berupa tanah) lambat penyelesaiannya disebabkan sebagian besar
layanan pendaftaran tanah untuk pertama kali menunggu cukup lama penerbitan Izin
Membuka Tanah Negara (IMTN) yang dipergunakan sebagai alas hak, selain juga
IMTN seringkali menimbulkan permasalahan spasial sehingga mempengaruhi kualitas
data pertanahan dan memperlambat layanan.
Dari, hal tersebut, di kantah kota Balikpapan terkait pelayanan permohonan hak
atas tanah merupakan pelayanan rutin yang cukup banyak dilayani dalam tiap harinya
dengan rata-rata permohonan masuk sekitar 80-100 berkas permohonan, Syarat IMTN
sebagai syarat wajib untuk peningkatan hak atas tanah tentu menghambat proses
pelayanan permohonan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
dengan adanya permasalahan tersebut maka menyebabkan kurang optimalnya proses
permohonan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
|
PEMBUATAN TELAAHAN STAFF TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA SEBAGAI PERSYARATAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
I
|
|
|
Tuesday, 31 January 2023, 10:11
|
NILDA MUTIA
|
Laporan Aktualisasi Nilda-Mutia1_2.pdf
|
27 June 2022
|
Pelatihan ini merupakan salah satu upaya pembentukan karakter ASN yang juga
bertujuan membangun integrasi moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan
kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat
profesionalisme serta kompetisi bidang. Pada Pelatihan Dasar ini, penulis diharapkan bisa
membuat sebuah rancangan aktualisasi yang nantinya mampu diterapkan di lingkungan kerja
masing-masing.
Sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang
melaksanakan kegiatan aktualisasi dalam program Pelatihan Dasar, maka penulis mengangkat
isu tentang “Belum optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku oleh Masyarakat di
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya”. Dengan adanya program pemerintah mengenai
sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai pendukung upaya pelayanan pertanahan
secara digital, sesuai dengan uraian tersebut penulis memilih judul rancangan Aktualisasi
“Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku kepada Masyarakat di Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Jaya”.
|
SOSIALISASI APLIKASI SENTUH TANAHKU KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
I
|
|
|
Tuesday, 31 January 2023, 10:17
|
Pamela Ruus
|
Laporan Aktualisasi-Pamela Ruus.pdf
|
1 August 2022
|
Salah satu bentuk penugasan dalam Latihan Dasar Cpns ini adalah membuat tulisan
atau laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan
yang dilaksanakan ditempat kerja masing-masing dalam hal ini tempat kerja penulis adalah
Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Provinsi
Sulawesi Utara).
9
Menurut pengamatan yang penulis lakukan di unit kerja, berikut merupakan isu-isu
aktual yang menjadi perhatian, yaitu Belum maksimalnya Layanan Elektonik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Minahasa. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan Kurang tertibnya laporan
bulanan pembuatan Akta oleh PPAT.
|
PERCEPATAN PROSES DIGITALISASI DATA UNTUK MENDUKUNG LAYANAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
I
|
|
|
Tuesday, 31 January 2023, 10:22
|
Pataka Dieki Al Muhri
|
Laporan Aktualisasi Pataka Dieki Al Muhri.pdf
|
13 August 2022
|
Penguasaan Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya menjadi penting
mengingat hasil sensus penduduk pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar
270,20 juta jiwa dengan luas daratan indonesia sebesar 1,9 juta km² menghasilkan kepadatan
penduduk sebesar 141 jiwa per-km². Kepadatan penduduk tersebut bertambah 32,56 juta jiwa
dibandingkan dengan hasil sensus penduduk pada tahun 20105
. Data-data tersebut akan terus
berkembang mengingat pertumbuhan manusia selalu terjadi dan ketersediaan lahan yang
semakin menipis sebagai konsekuensi dari pertumbuhan manusia tersebut. Dewasa ini dinamika
permasalahan hubungan hukum antara orang dan tanah semakin kompleks karena bertambahnya
faktor modernisasi yang menuntut pekerjaan serba digital dan cepat. Berdasarkan permasalahanpermasalahan tersebut setidaknya ada 3 (tiga) isu yang layak mendapat perhatian lebih yaitu
Kesenjangan Digital, Rendahnya Perlindungan Data Digital, Rendahnya Diseminasi
|
PEMANFAATAN INSTAGRAM SEBAGAI PLATFORM DISKUSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
I
|
|
|
Tuesday, 31 January 2023, 10:28
|
Raeki Nikata Soerbakti
|
Laporan Final Aktualisasi.pdf
|
31 January 2023
|
Dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul “Optimalisasi
Penanganan Terhadap Ketidakteraturan Pelaporan Akta PPAT di
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Timur”. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa yang
menjadi salah satu kode perilaku ASN adalah melaksanakan tugasnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dikaitkan dengan
Permen ATR/Ka. BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa pembinaan dan
pengawasan PPAT di daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dan Kantor
Pertanahan BPN, maka dengan melakukan optimalisasi penanganan
terhadap ketidakteraturan pelaporan akta PPAT di Kantor Wilayah BPN
Provinsi Kalimantan Timur merupakan wujud dari penerapan
Manajemen ASN. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi ASN sebagai
pelaksana kebijakan publik. Kemudian, dalam kaitannya dengan
Manajemen ASN, isu ini juga akan berpengaruh terhadap penilaian kerja
ASN di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
|
OPTIMALISASI PENANGANAN TERHADAP KETIDAKTERATURAN PELAPORAN AKTA PPAT DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIM
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
I
|
|
|
Tuesday, 31 January 2023, 10:36
|
Rini Noer Ardina
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL Rini Noer A.pdf
|
5 August 2022
|
Di era revolusi industri 4.0 ini, sudah selayaknya semua kegiatan perkantoran
dilakukan secara digitalisasi termasuk dalam hal pengarsipan. Berdasarkan pengamatan
penulis, digitalisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran yang merupakan unit
organisasi tempat penulis ditempatkan, dirasa belum optimal. Termasuk dalam hal
pengarsipan informasi pertanahan khususnya Surat Keputusan Hak Milik, Hak Pakai, Hak
Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.Bentuk fisik Surat Keputusan yang terbuat dari kertas,
sangat rentan rusak serta tinta printer yang akan memudar seiring jalannya waktu, sehingga
isi SK akan menjadi sulit dibaca. Bila ditinjau dari aspek SMART ASN, pengelolaan arsip
yang masih manual ini belum menerapkan SMART ASN. Untuk itu deperlukan adanya
digitalisasi pengarsipan sebagai bentuk penerapan nilai SMART ASN.
|
PENGELOLAAN ARSIP SURAT KEPUTUSAN HAK MILIK, HAK PAKAI, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK GUNA USAHA TAHUN 2018-2022 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
I
|
|
|
Tuesday, 31 January 2023, 11:50
|
Shafiera Rosa El-Yasha
|
Pengadaan Data Spasial Penatagunaan Tanah dan Visualisasi Peta Berbasis Website.pdf
|
31 January 2023
|
Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya merupakan salah satu kantor
pertanahan yang belum mempunyai data penatagunaan tanah. Fakta ini
didapatkan dari hasil diskusi seksi penataan dan pemberdayaan mengenai
kebutuhan data spasial. Urgensi kebutuhan data penatagunaan tanah
akhirnya muncul ketika terselenggara rapat koordinasi awal (rakorwal)
Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan pada tanggal 30-31 Mei –
1 Juni 2022 di Kota Palangka Raya (Gambar 1). Program kerja NPGT
sektoral perkebunan bertujuan untuk 1) Inventarisasi penggunaan tanah
perkebunan 2) Inventarisasi penggunaan dan penguasaan tanah
perkebunan 3) Analisis kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW 4)
Analisis ketersediaan tanah untuk perkebunan. Tujuan dapat tercapai
2
optimal apabila didukung oleh ketersediaan data pendukung yang akurat
dan terkini.
|
PENGADAAN DATA SPASIAL PENATAGUNAAN TANAH DAN VISUALISASI PETA BERBASIS WEBSITE KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
I
|
|
|
Tuesday, 31 January 2023, 11:54
|
Syafira Nurul Aulia Kusumabrata
|
Laporan Aktualisasi_Final_Syafira Nurul Aulia Kusumabrata.pdf
|
16 August 2022
|
Dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, beberapa
tahapan yang harus dilakukan ialah melakukan pencairan dana untuk kegiatan Konsolidasi
Tanah, membuat Laporan Konsolidasi Tanah dalam rangka Pengawasan Konsolidasi
Tanah, dan membuat Surat Keputusan untuk penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Namun,
pengelolaan arsip terhadap dokumen-dokumen tersebut masih belum optimal karena masih
dilakukan secara manual, sehingga dokumen tersebut mudah hilang atau sulit untuk dicari.
Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang erat kaitannya dengan
Manajemen ASN.
|
DIGITALISASI ARSIP PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
I
|
|
|
Tuesday, 31 January 2023, 13:31
|
Syam Wirahma
|
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG.pdf
|
31 January 2023
|
Dengan perkembangan jaman yang semakin meningkat, sangat
memengaruhi pelayanan publik, terutama di bidang pertanahan. Pemerintah
khususnya Kantor Pertanahan Kota Bontang terus berupaya untuk
2
memperbaiki mutu pelayanan pertanahan karena hubungan manusia dan
tanah tidak dapat terpisahkan atau sebagai penghidupan manusia. Untuk
mendukung itu semua, maka diperlukan adanya kualitas Sumber Daya
Manusia yang berkompeten di bidang pertanahan. Untuk mengoptimalkan
dalam pengambilan sertifikat tanah yang sudah didaftarkan memerlukan
adanya pengaturan jadwal dalam pengambilan sertifikat yang sudah
didaftarkan dan selesai dengan melakukan pelayanan informasi melalui
whatsapp guna memberikan kemudahan masyarakat dengan tujuan agar lebih
efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan tujuan penulis untuk menetapkan
core isu yang dianggap tepat yaitu melakukan penjadwalan dalam
pengambilan sertifikat tanah yang belum optimal di Kantor Pertanahan Kota
Bontang dan yang pasti akan menyusun laporan aktualisasi yang berjudul
“Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat Dalam Pengambilan Sertifikat
Tanahdi Kantor Pertanahan Kota Bontang”.
|
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
I
|
|
|
Tuesday, 31 January 2023, 13:36
|
Ummul Fatimah
|
LAPORAN AKTUALISASI-UMMUL FATIMAH.pdf
|
27 June 2022
|
Demi mewujudkan tujuan nasional dalam rangka menyelenggaraan
pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
mengamanatkan Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan
terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun masa percobaan. Dengan
Tujuan menjadikan ASN yang memiliki dasar integritas, profesional, netral dan bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan public sesuai dengan aturan yang berlaku.
|
LAPORAN AKTUALISASI DAN HABITUASI OPTIMALISASI PENOMORAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR SECARA DIGITAL DENGAN MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA SELURUH PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
I
|
|