Mengingat arti penting dari suatu sertipikat hak atas tanah,penting sekali untuk selalu merawat dan menjaga keberadaannya 3 dari tempat yang aman agar jangan sampai hilang. namun pada kenyataanya masih saja terjadi kasus-kasus hilangnnya sertipikat hak atas tanah dari tangan pemiliknya. Hal ini harusnnya di sikapi dengan cermat oleh kantor pertanahan di mana obyek tanah tersebut terdaftar melalui adannya laporan kehilangan dari pemilik tanah tersebut.yang bersangkutan guna menghindari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memanfaatkan situasi ini. Dalam proses penerbitan Sertipikata Tanah penganggi karena hilang terdapat proses yang harus di ketahui oleh pemohon dalam hal ini layanan informasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur belum dioptimalkan.

Berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara bagian 4 tentang laporan keuangan pasal 55 ayat 2, bahwa setiap kementerian dan Lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik negara harus menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO dan Catatan atas 2 Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI merujuk pada standar audit yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dimana pemeriksa akan melakukan penelusuran Kembali laporan keuangan hingga ke bukti voucher atau evidence

yaitu Belum Optimalnya Pemanfaatan Media Digital Sebagai Sarana Penyampaian Informasi Mengenai Kewajiban Melampirkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Saat Pengajuan Permohonan Pembaruan Hak Bagi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Yang Sudah Berakhir Jangka Waktunya Diatas 2 (dua) Tahun, dikarenakan menurut penulis berkaitan dengan penyampaian informasi terbaru mengenai pertanahan sangat diperlukan masyarakat, dan penyampaian melalui media digital penulis beranggapan sangat efektif den lebih cepat sampai kepada masyarakat.

antara lain terkait kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemasangan patok tandaa batas bidang tanah dan perawatannya hal tersebut terlihat ketika petugas ukur melaksanakan pengukuran dilapangan masih banyak batas bidang 8 yang tidak memiliki patok sebagai batas bidang sehingga memperlambat proses pengukuran karena perlu membuat patok bidang sementara dan memposisikan patok sesuai luasan bidang pemilik bidang, isu yang kedua yaitu banyaknya peta pendaftaran bidang tanah yang belum terdigitasi di Kantor pertanahan Kabupaten Katingan hal tersebut dapat terjadi karena beberapa penyebab seperti tidak terdapatnya scaner untuk menscan peta pedaftaran, peta pendaftaran yang masih belum lengkap dikarenakan masih berada di Kantor Pertanahan Kota Waringin Timur dan terbatasnya SDM yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, sementara hasil dari digitasi peta pendaftaran tersebut digunakan sebagai peta acuan rancangan kerja dan penyelesaian pedaftaran tanah K4 sehingga sangat diperlukan untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat tanah oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengangkat isu tersebut dalam kegiatan aktualisasi ini dan yang terakhhir belum tertibnya pengelolaan penggunaan alat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan berdasarkan kondisi yang saat ini dimana petugas ukur ketika akan melakukan pengukuran ke lapangan petugas langsung menggunakan alat ukur yang tersedia saja, padahal jika dikelola dengan baik akan mempermudah kordinasi antar petugas ketika memerlukan alat dan akan memperpanjang usia penggunaan alat karena dapat dilakukan maintenance scara rutin pada alat ukur.

Dokumen Keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi, penyimpanan dokumen pun turut mengalami kemajuan yaitu dengan penyimpanan dokumen secara digital. Penyimpanan secara digital merupakan proses perubahan penyimpanan dokumen yang tadinya disimpan secara fisik kemudian berubah menjadi penyimpanan secara digital. Dokumen Keuangan pada Bagian Pengelolaan Keuangan masih melakukan penyimpanan dokumen secara konvensional. Penyimpanan secara konvensional pada saat ini sudah tidak efisien karena kertas dokumen memiliki batas usia. Pada saatnya, dokumen tersebut dapat dipastikan akan rusak atau tulisannya menjadi tidak jelas. Sehingga dibutuhkan pengelolaan dokumen keuangan berbasis digital yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses dokumen dan pengelolaan dokumen yang lebih baik

Salah satu tugas pemerintahan di bidang pertanahan yaitu menyelesaikan masalah pertanahan yang menjadi penyebab sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yaitu melalui mediasi. Terkait permasalahan sengketa pertanahan banyak masyarakat yang melakukan permohonan mediasi, tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mediasi ini berakibat pada kualitas pengaduan masyarakat yang belum baik karena belum memenuhi syarat dan proses mediasi. Hal tersebut menghambat proses penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan terkhusus pada unit kerja penulis yaitu Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Maka penulis menyimpulkan bahwa sangatlah diperlukan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.

Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa akun sosial media yang digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat. Namun, belum ada konten yang berisi informasi yang bersifat preventif terkait pencegahan timbulnya kasus pertanahan di masyarakat. Padahal, pengguna sosial media merupakan sasaran yang potensial untuk menyebarkan informasi tersebut guna meningkatkan kewaspadaan dan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah, sehingga berdampak pada berkurangnya kasus pertanahan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibutuhkan sebuah gagasan untuk memanfaatkan sosial media sebagai sarana penyebaran informasi pencegahan kasus pertanahan dengan menggunakan konten yang menarik secara visual. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat berkontribusi di dalam mencegah terjadinya kasus kasus pertanahan di Provinsi Kaltimtara

Namun dalam kegiatan pelaksanaanya terdapat kendala dalam memperoleh data transaksi dan harga penawaran tahun berjalan karenakan sulitnya menentukannya zona nilai tanah secara riil di Kecamatan Sungai Raya khususnya di Gampong Krueng Lingka yang sedang berjalan kegiatan pembaruan Zona Nilai Tanah yang disebabkan adanya responden yang tidak terbuka dalam menyampaikan informasi nilai tanah. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang harus didalami dan segera ditindaklanjuti dengan beberapa pendekatan. Oleh karena itu, hal tersebut membuat penulis tertarik dengan isu ini dengan melakukan Aktualisasi melakukan optimalisasi peran responden dalam memberikan informasi untuk penentuan data pasar pembaruan Zona Nilai Tanah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur

ransformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komputasi, komunikasi dan konektivitas yang memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi baru di dalam jaringan dengan aktor yang terdisverifikasi. Pada poin pembangunan SDM, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Namun permasalahan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara salah satunya berasal dari aspek digitalisasi pada gudang, yakni belum terlaksananya digitalisasi pemeliharaan data buku tanah. Urgensi digitalisasi pemeliharaan data buku tanah menjadikan kegiatan pengarsipan lebih efisien dan efektif, lebih terintegrasi, fasilitas pelayanan yang lebih baik, sehingga Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara selalu memiliki kinerja yang baik pula melalui inovasi-inovasi yang dibuat dan dapat pula direalisasikan dengan baik. 9 Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala apa yang terjadi pada pelayanan pertanahan kantor pertanahan Kabupaten Sulawesi Utara.

Salah satu Kunci suksesnya pelayanan Kantor Pertanahan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan upaya percepatan transformasi digital. Beberapa tantangan di ruang digital harus diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni sehingga diharapkan ASN mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat, sehingga terwujudlah kinerja yang bukan hanya cakap di dunia nyata, namun juga cakap di dunia digital. Transformasi digital sangat membantu dalam pekerjaan tiap ASN serta juga dapat memberikan lebih banyak informasi. Pada poin pembangunan SDM, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Namun permasalahan yang ditemui pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya pada pemeliharaan buku tanah, yakni belum optimalnya digitalisasi pemeliharaan buku tanah. Dengan demikian penulis tertarik membahas tentang hal tersebut.