|
Wednesday, 12 April 2023, 14:05
|
SATRIA ARILANGGA
|
LA_Satria Arilangga.pdf
|
15 December 2022
|
Bidang tanah terdaftar yang sudah terpetakan pada peta pendafataran di KKP
(KW1, KW2, dan KW3) dan bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan pada peta
pendaftaran di KKP (KW4, KW5, dan KW6). Proses pemetaan bidang-bidang tanah
terdaftar sampai dengan saat ini masih menjadi kendala terutama pada daerah yang
sebagian besar sudah terdaftar dan terpetakan. Kementerian ATR/BPN masih terikat
permasalahan di masa lampau yakni terdapat bidang tanah terdaftar yang belum
terpetakan. Sementara, kondisi KW1, KW2 dan KW3 pun dalam pelaksanaannya di
kantor pertanahan masih terdapat keadaan seperti tumpang tindih dan anomali bidang
tanah.
Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi pun tidak luput dari kondisi di atas, masih
banyak ditemukan anomali bidang tanah pada bidang tanah yang sudah terploting di
sistem Peta Pendaftaran KKP, yang ditunjukan pada peta dengan bidang tanah berwarna
merah. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat isu penanganan anomali bidang
tanah dengan judul “Optimalisasi Penanganan Anomali Bidang Tanah pada Peta
Pendaftaran KKP di Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi”
|
OPTIMALISASI PENANGANAN ANOMALI BIDANG TANAH PADA PETA PENDAFTARAN KKP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXI
|
|
|
Wednesday, 12 April 2023, 14:07
|
Siti Nur Habibah
|
Laporan Aktualisasi Final - Siti Nur Habibah.pdf
|
15 December 2022
|
Kondisi layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Kantah Kab. Jombang
terdapat beberapa kendala terkait kurangnya pemahaman masyarakat/ pemohon.
Pemohon yang mengajukan PTP melalui OSS sering kali mengalami kesalahan input
data yang menyebabkan hasil PTP tidak dapat digunakan untuk pengajuan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan harus mengulang pengajuan
PTP. Selain itu dalam beberapa kali kesempatan terdapat calon pemohon yang datang ke
Seksi Penataan dan Pemberdayaan untuk menanyakan terkait prosedur maupun
persyaratan layanan PTP. Hal ini karena adanya perubahan peraturan terkait layanan PTP
dari yang awalnya digunakan untuk memperoleh Izin Lokasi dan Izin Penggunaan
Pemanfaatan Tanah (IPPT) berubah menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR), serta adanya peraturan terkait Lahan Sawah Dilindungi
yang baru dilaksanakan tahun ini. Rancangan aktualisasi ini dimaksudkan untuk dapat
mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terkait layanan PTP sehingga
masyarakat mendapatkan penjelasan yang tepat dan tidak salah dalam melakukan input
data. Dengan demikian dapat tercapai pelayanan yang profesional dan memuaskan bagi
masyarakat.
|
SOSIALISASI DAN PEMETAAN MASALAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXI
|
|
|
Wednesday, 12 April 2023, 14:09
|
Sonya Putri Oktavia M Sarno
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL - SONYA PUTRI OKTAVIA M S.pdf
|
15 December 2022
|
Saat ini penulis di tempatkan diSeksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pegawai ASN senantiasa
menjalankan tugas dan perannya sebagai ASN secara optimal, adanya kendala yang terjadi
diharapkan dapat diatasi melalui solusi-solusi yang diberikan. Salah satunya,dengan memiliki
nilai adaptif, diharapkan isu yang ada dapat teratasi dengan ide kreatif dan inovatif dengan
memanfaatkan digitalisasi. Dengan adanya inovasi berupa optimalisasi monitoring layanan
pengecekan sertipikat secara elektronik, diharapkandapat mendorong percepatan pengecekan
sertipikat secara elektronik dan berkontribusi dalam menjaga nama baik ASN, pimpinan, dan
organisasi, yaitu Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Kementerian ATR/BPN. Sehingga
pemohon khususnya masyarakat dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah miliknya dengan
tanpa kendala dan tidak memakan waktu yang relatif lama. Berdasarkan nilai-nilai yang
terkandung dalam BerAKHLAKguna mendapatkan hasil yang sesuai dengan penulis rencanakan,
maka penulis membuat laporan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Monitoring Pelayanan
Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Kantor Pertanahan Kota Bandung ”
|
OPTIMALISASI MONITORING PELAYANAN PENGECEKAN SERTIPIKAT SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXI
|
|
|
Wednesday, 12 April 2023, 14:12
|
STANNY YEANE SIHITE
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL_compressed (1).pdf
|
14 December 2022
|
Seperti yang kita ketahui bahwa ATR/BPN saat ini memiliki penilaian yang buruk
di masyarakat dalam hal pelayanan. Hal tersebut terjadi karena kurang baiknya kinerja dan
standar pelayanan yang belum optimal. Karena ATR/BPN merupakan instansi pemerintah
yang menuju pada pelayanan berkelas dunia yang harus melayani masyarakat dengan baik
yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat puas karena mendapatkan
apa yang menjadi hak mereka.
Sesuai dengan tugas, pelayan publik merupakan salah satu tugas dari ASN. Pada
dasarnya pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaran
pemerintahan. Pelayanan publik dapat dijadikan tolak ukur keseriusan pemerintah dalam
menjalankan tanggung jawabnya, khususnya melayani masyarakat. Artinya, semakin baik
kualitas pelayanan publik yang disuguhkan, maka semakin tinggi rasa kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan meneliti kondisi yang ada di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara,
maka penulis mendapatkan Isu yaitu “BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN
ARSIP DOKUMEN ATAU WARKAH PENGADAAN SECARA DIGITAL PADA
BIDANG PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN DI KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA”.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP DOKUMEN ATAU WARKAH PENGADAAN SECARA DIGITAL PADA BIDANG PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXI
|
|
|
Wednesday, 12 April 2023, 14:14
|
Suci Fatika Anandha
|
LA_Suci Fatika Anandha.pdf
|
15 December 2022
|
Berdasarkan isu dan akibat yang terjadi apabila tidak diselesaikan
maka penulis memilih untuk membuat gagasan dari isu tersebut agar dapat
memperbaiki kembali serta pengoptimalan pengelolaan pengaduan masyarakat
kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten melalui media sosial. Gagasan yang
utama adalah pembuatan kertas kerja dalam pengeloloan pengaduan tersebut kertas
kerja ini berfungsi sebagai pendataan juga wadah koordinasi dengan antara bidang
dalam pengelolaan pengadauan ini. Kedepannya diharapkan dengan pengelolaan
pengaduan yang baik melalui media sosial ini nilai kepercayaan masyarakat terhadap
Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten semakin meningkat. Dari isu yang ada gagasan
yang dimiliki maka pada aktualisasi ini penulis memilih judul “Optimalisasi
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial Kantor Wilayah BPN
Provinsi Banten dengan Pembuatan Kertas Kerja Pengelolaan Pengaduan Media
Sosial”.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BANTEN DENGAN PEMBUATAN KERTAS KERJA PENGELOLAAN PENGADUAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BANTEN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXI
|
|
|
Wednesday, 12 April 2023, 14:16
|
Tobby Satria Tirta Raharja
|
LA_Tobby Satria.pdf
|
15 December 2022
|
Globalisasi dan perkembangan teknologi memaksa semua lapisan masyarakat
untuk segera melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi, termasuk juga pada
birokrasi yang terjadi di pemerintah. Latsar CPNS yang diselenggarakan harus
memperhatikan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Oleh sebab
itu pada agenda empat Latsar CPNS, dilaksanakan habituasi yaitu proses pembiasaan
dengan suatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa melakukan sesuatu yang bersifat
intrinsik pada lingkungan kerjanya, yang akan melahirkan tujuan akhir yaitu aktualisasi
yang bersifat ekstrinsik. Aktualisasi diadakan untuk memberikan inovasi mengenai hal
yang sudah seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempermudah
pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, aksi aktualisasi juga dapat menjadi
jembatan untuk memperbaiki kondisi yang terjadi sekarang terjadi menuju ke kondisi
ideal yang sudah seharusnya terjadi.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat aksi aktualisasi yang
akan dilakukan penulis pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Bengkulu, yang merupakan unit kerja penulis. Isu yang akan diangkat
penulis terkait dengan kesulitan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
dalam mencari berkas SPM dikarenakan belum optimalnya pengelolaan arsip SPM.
Selain itu, penyimpanan data digital SPM belum terstruktur dengan baik pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) BERBASIS DIGITAL MENGGUNAKAN CLOUD STORAGE GOOGLE DRIVE PADA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BMN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BENGKULU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXI
|
|