Belum optimalnya Informasi pertanahan dalam bentuk grafis ataupun video menyebabkan kurang optimalnya peran media sosial sebagai mediator informasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung dengan masyarakat pengguna sosial media. Sejalan dengan hal tersebut informasi pendaftaran tanah pertama kali merupakan salah satu permohonan yang paling sering masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung dan masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui syarat dan alur pendaftaran pertanahan pertama kali. Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis melihat celah untuk penerapan nilai “Berorientasi Pelayanan”, dimana pemberian informasi pertanahan kepada pemohon melalui pembutan video Tutorial sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai bentuk optimalisasi penggunaan media sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Sehingga hal ini dapat memudahkan serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah pertama kali. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih isu belum adanya informasi Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali melalui media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung.

Dalam kegiatan Pengukuran bidang, Petugas Ukur akan melakukan pengukuran-pengukuran untuk mendapatkan besaran, seperti jarak, sudut, asimut, dan koordinat. Hasil pengukuran perlu dibuatkan dokumen untuk menjamin kepastian hukum terhadap data fisik pendaftaran tanah. Gambar Ukur merupakan dokumen untuk mencantumkan data-data pengukuran bidang tanah dan situasi sekitar serta pengikatan terhadap obyek tetap dan juga titiktitik kontrol. Gambar Ukur yang merupakan arsip pertanahan harus dipelihara dengan sebaik-baiknya karena rentan terhadap kerusakan dan kehilangan. Maka, seiring dengan kemajuan teknologi perlu dilakukan digitalisasi pada arsip pertanahan yang salah satunya adalah dokumen gambar ukur. Selama penulis ditugaskan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Bidang Survei dan Pemetaan ditemui beberapa isu yang yang terjadi, salah satunya yaitu belum optimalnya pengelolaan dokumen gambar ukur. Berdasarkan hasil diskusi dengan mentor dan rekan kerja, maka isu tersebut memiliki prioritas untuk di identifikasi lebih lanjut untuk dicari gagasan pemecahannya. Sebagai tugas dalam pelatihan dasar dan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK serta menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN, maka penulis membuat judul Laporan Aktualisasi yaitu “Optimalisasi Pengelolaan Dokumen Gambar Ukur  Menggunakan Network Attached Storage (NAS) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah”.

Terbakarnya kantor pertanahan buleleng mengakibatkan banyak data penting mengenai pertanahan seperti data redistribusi tanah yang hangus terbakar karena penyimpananya hanya berbentuk arsip fisik dan belum terdapat digitalisasi arsip fisik menjadi arsip digital. Oleh karena itu, pada laporan aktualisasi ini penulis melakukan digitalisasi arsip data redistribusi tanah Kabupaten Buleleng agar terdapat salinan arsip dalam bentuk digital yang disimpan dalam google drive sehingga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat mengakses data tersebut tanpa datang ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali setiap ada masyarakat yang memerlukan informasi tersebut. Selain kegiatan tersebut, penulis juga melakukan penataan, pengelolaan dan penyimpanan arsip kegiatan redistribusi tanah secara digital pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali agar memudahkan staf untuk menemukan data.

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo merupakan instansi pertanahan dibawah Badan Pertanahan Nasional yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Kantor pertanahan menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional didaerah dimana sudah hampir disemua kabupaten di Indonesia sudah tersebar kantor pertanahan untuk menciptakan pelayanan publik di bidang pertanahan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pertanahan dan fungsi Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo pada Sub Bagian Tata Usaha terkait pelayanan terhadap masyarakat masih memiliki banyak tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan maksimal, salah satunya mengenai 2 masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan berkas pelayanan pertanahan.

Arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas serta pertanggungjawaban kinerja instansi haruslah dikelola dengan asas keantisipatifan, sebagaimana tertuang pada pasal 4 huruf i Undang-undang no 44 Tahun 2009. Keantisipatifan yang dimaksud adalah penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan. Kantor Pertanahan Kota Medan terus beradaptasi dan telah berupaya dalam rangka penyimpanan arsip kuitansi pertanggungjawaban keuangan dengan baik.

Seiring dengan tingginya intensitas pendaftaran tanah saat ini, maka terselenggaranya kegiatan pemeriksaan tanah sebagai kontrol atau kendali. Pada Kantor Wilayah, panitia pemeriksa tanah khususnya HGU disebut dengan Panitia B. Tugas Panitia B diantaranya: a. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan Hak Guna Usaha serta syarat-syarat lainnya mengenai bonafiditas, kemampuan dan kesungguhan akan usahanya; b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, dasar perolehan, kondisi, luas, batas tanahnya dan kepentingan-kepentingan lainnya; c. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan usaha yang akan dilakukan pemohon; d. Mengadakan pemeriksaan/konstatasi mengenai penguasaan dan pengusahaan tanah yang dimohon Hak Guna Usaha; e. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah. Dalam menunjang kegiatan pemeriksaan tanah maka perlu intrumen yang memudahkan kegiatan pemeriksaan tanah agar memperoleh tujuan yang ingin dicapai.

Inventaris dan pengelolaan alat ukur sangat penting guna mendukung pendaftaran tanah, dalam mendukung program strategis nasional saat ini banyak pengadaan barang alat ukur dan peminjaman alat ukur di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sehingga diperlukannya “Inventaris Dan Pengelolaan Alat Ukur Menggunakan Google Drive dan Google Spreadsheet Di Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah” untuk mencatat pengadaan barang dan mencatat terkait peminjaman alat oleh Kantor Pertanahan yang memiliki beban kerja yang tinggi dalam melaksanakan pengukuran diperlukannya alat ukur yang cukup dan memadai dalam pengukuran tanah. Dimana dari tahun 2017 banyak pengadaan alat ukur untuk mendukung program strategis nasional (PTSL) yang tidak tercatat dan terkelola terkait inventaris maupun pengelolaan alat ukur dengan baik yang akan berdampak pada hilang/rusaknya barang milik negara.

Dengan fungsi, tugas, dan peran untuk memberikan pelayanan informasi kepada public yang professional dan berkualitas, penyampaian informasi layanan kepada public perlu ditingkatkan lagi guna untuk memberikan informasi yang benar, menambah pengetahuan, dan efektifitas layanan di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis Menyusun rancangan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Layanan Informasi Melalui Media Sosial di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh”. Gagasan ini diharapkan dapat mengoptimalkan layanan dan efektifitas penyampaian pesan kepada public dengan menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Setiap peserta pelatihan dituntut untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda Habituasi. Selain itu Peserta latsar juga dilatih untuk peka terhadap isu-isu kontemporer dan isu-isu yang ada di instansi, juga peserta dilatih untuk memberikan beberapa solusi kreatif terhadap permasalahan permasalahan tersebut. Isu utama dalam Rancangan Aktualisasi ini adalah adalah “Belum Sistematisnya Proses Peminjaman Buku Tanah Untuk Keperluan Permohonan Pemecahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung”. Isu ini berawal dari tugas sehari-hari penulis yang diberi tugas oleh atasan langsung berupa pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung berupa pemecahan, jual-beli, waris, akta pembagian hak bersama, dan lain sebagainya. Pemecahan bidang tanah secara rinci diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemecahan bidang tanah adalah pemecahan satu bidang tanah yang sudah didaftar menjadi beberapa bagian atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas.

Dalam melaksanakan rutinitas kegiatannya di Kantor Pertanahan Kota Kediri khususnya di Subbagian Tata Usaha, penulis menemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan. Maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan mengenai isu-isu yang ada pada unit kerja untuk kemudian dipilih salah satu isu yang akan menjadi isu prioritas, dalam tulisan ini isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pengelolaan warkah yaitu belum tersedianya pencatatan peminjaman buku tanah secara digital. Dimana peminjam menulis secara manual (kertas catatan), serta pihak warkah juga mendata peminjam buku tanah seraca manual. Sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap keberadaan buku tanah terutama buku tanah yang sedang dalam status peminjaman oleh pegawai kantah untuk menghindari kehilangan buku tanah dan juga sebagai bentuk tanggung jawab petugas terhadap tugasnya. Dengan zaman yang serba digital, maka perlu adanya digitalisasi terkait dengan peminjaman buku tanah, dari yang sebelumnya secara manual dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem digital menghindari hilangnya buku register dan juga hilangnya buku tanah itu sendiri.