Dalam bidang tersebut penulis menemukan beberapa permasalahan, seperti masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan informasi pertanahan secara keseluruhan dan lengkap, masih terbatasnya informasi pertanahan yang tersedia di kantor maupun di sosial media, serta kurangnya pemahaman pemohon mengenai kelengkapan berkas permohonan surat keputusan penetapan hak atas tanah yang menyebabkan banyak berkas tidak dapat diproses karena masih terdapat kekurangan dan berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah tungggkan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Aktualisasi yang dilaksanakan penulis, didasarkan pada salah satu permasalahan yang diangkat dari Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, yaitu “Belum Optimalnya Penyediaan Layanan Informasi Pertanahan bagi Permohonan Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah”, oleh karena itu, diambil gagasan pemecah isu yaitu “Optimalisasi Pelayanan Informasi Pertanahan bagi Permohonan Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo”. Diharapkan dengan dibuatnya inovasi tersebut pelayanan informasi pertanahan bagi permohonan surat keputusan penetapan hak atas tanah dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat (pemohon) yang akan mengajukan permohonan.

Kemampuan dan kepekaan ASN dalam mengidentifikasi dan menelaah isu yang sedang berkembang di lingkungan kerja menjadi faktor penting dalam proses ini. Perencanaan aktualisasi dilakukan melalui penyusunan Laporan Rancangan Aktualisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Adapun beberapa isu telah dipilih oleh Penulis dalam tugas dan fungsi penulis pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Palembang yang terlampir di laporan rancangan aktualisasi ini. Dari beberapa isu tersebut, Penulis akan melakukan penapisan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga terpilih 1 (satu) isu utama yang akan dianalisis lebih dalam lagi. Diharapkan hasil analisis tersebut, selain bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai yang diberikan dari agenda Latsar, juga bertujuan untuk memberikan sumbangsih positif demi kemajuan instansi Kementerian ATR/BPN khususnya satuan kerja saya Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Terkait nilai Manajemen ASN belum tertibnya penataan arsip buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tidak sesuai dengan Asas akuntabilitas pasal 2 huruf g Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN karena kurang dalam menerapkan fungsi dan tugasnya sebagai ASN, dalam hal ini tidak maksimalnya pelayanan untuk masyarakat, dimana seharusnya kita memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas , namun terhambat karena kurang optimalnya penyimpanan dan pencarian buku tanah. Untuk buku tanah yang diluar album apabila hak tersebut tidak ditindak lanjuti maka bisa saja buku tanah tersebut tercecer ataupun hilang dan mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat karena harus melakukan pencarian terlebih dahulu buku tanah tersebut. Jadi diperlukan adanya kompetensi terhadap petugas dalam melakukan penyimpanan dan pencarian buku tanah. Terkait dengan Smart ASN belum tertibnya penataan arsip buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tidak sesuai dengan digital skills karena petugas belum mengoptimalkan digitalisasi dalam melakukan penyimpanan dan pencarian buku tanah. Keterkaitan dengan agenda I adalah belum tertibnya penataan arsip buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tidak sesuai dengan indikator bela negara yaitu pada cinta tanah air, karena pegawai buku tanah kurang memberikan kontribusi dalam memeberikan kemajuan bangsa.

Dengan adanya dampak tersebut sudah seharusnya dilakukan perbaikan dalam hal penyimpanan arsip dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. Perbaikan dilakukan untuk memudahkan proses administrasi dan dirasa lebih aman dalam pengarsipannya dengan memanfaatkan media digital. Apabila dikaitkan dengan materi Agenda III yaitu manajemen ASN, kondisi tersebut belum sesuai dengan Manajemen ASN, karena belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 11 mengenai salah satu tugas ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Pegawai belum melakukan penyimpanan arsip surat keputusan pemberian hak atas tanah secara optimal karena dalam penyimpanannya belum mengutamakan efektivitas dan efisiensi kerja. Sementara ditinjau dari aspek Smart ASN, kondisi ini juga belum menerapkan Smart ASN dengan baik karena kondisi tersebut menunjukkan kurang optimalnya penerapan digital skill oleh pegawai yang menyimpan arsip surat keputusan dengan cara memanfaatkan secara optimal teknologi dan media digital untuk menyimpan dokumen surat keputusan pemberian hak atas tanah agar lebih mudah diakses.

Pada proses pengukuran ulang, pemecahan, pemisahan, pengembalian batas, ataupun proses pengadilan. Gambar ukur sering kali dilakukan peminjaman untuk kegiatan tersebut. karena banyaknya peminjaman ataupun karena petugas arsip yang tidak hadir menyebabkan sering kali dokumen gambar ukur tidak tercatat pada buku arsip kendali Gambar ukur. Oleh karena itu digitalisasi arsip Gambar ukur dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang disebutkan diatas karena dapat mem-backup bilamana dokumen fisik tersebut hilang. Penerapan digitalisasi arsip dokumen gambar ukur dapat menjamin keamanan dokumen. Salah satu kelebihan arsip elektronik atau digital yaitu dapat ditransfer ke berbagai media penyimpanan, sehingga risiko kehilangan dapat diminimalisir. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengangkat judul rancangan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dokumen Gambar Ukur (GU) pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara”. Diharapkan dengan adanya rancangan kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi pemecahan isu terkait kurang optimalnya pengelolaan arsip dokumen Gambar ukur di seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih tertata dan dokumen-dokumen tersebut mejadi lebih mudah diakses kembali ketika dibutuhkan.

Dalam melakukan proses verifikasi berkas terkadang masih mengalami kesalahan karena kelalaian yang dilakukan oleh verifikator sehingga menyebabkan berkas permohonan yang seharusnya dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki justru melewati ke tahap selanjutnya, ini akan membuat semakin lama proses pengurusan berkas tersebut. Ada faktor yang menyebabkan kelalaian saat proses verifikasi berkas yaitu kurang ketelitian verifikator berkas permohonan hak dalam melakukan proses verifikasi dan tidak adanya daftar dokumen persyaratan (Checklist) sebagai acuan melakukan verifikasi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan memerlukan suatu daftar periksa persyaratan setiap layanan pertanahan. Dengan alasan tersebut diatas, maka penulis menyusun laporan aktualisasi ini dengan judul “Optimalisasi pemeriksaan berkas pelayanan pertanahan dengan mendigitalisasi Checklist pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan”.

Isu yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya berkaitan dengan mata pelatihan agenda ketiga yaitu Manajemen ASN. Sesuai dengan peraturan, ketentuan, kode etik maka ASN harus mampu bersikap inovatif dan proaktif yaitu dengan mampu memanfaatkan teknologi yang sudah ada dalam konteks isu itu adalah memanfaatkan CMS untuk melakukan pengelolaan website. Selain itu, website juga berkaitan erat dengan literasi digital yang termasuk materi penting dalam pembelajaran agenda 3. Untuk keterkaitan isu ini dengan Agenda I antara lain mengenai fungsi ASN yaitu menempatkan ASN sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah yang secara langsung bertanggungjawab untuk menjamin terselenggaranya roda pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk ikut serta secara langsung mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mencari gagasan pemecahan isu permasalahan dengan judul “Optimalisasi Penyediaan Informasi Layanan Pertanahan Berbasis Website di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul”.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Subtansi Keuangan dan BMN terdapat dokumen-dokumen SPM yang tidak tersimpan dengan rapih jika dokumendokumen tersebut sudah tidak tertampung di partisi hardisk PC (Storage device), maka staff keuangan akan sulit menemukan dokumen yang dicari dan mengambil banyak memory 2 penyimpanan pada perangkat computer serta resiko kehilangan dokumen sangat tinggi apabila tempat penyimpanannya terkena virus atau rusak. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, perlu adanya penyimpanan secara online dengan tujuan memudahkan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan sehingga apabila laptop tidak berfungsi atau rusak, maka data-data SPM akan aman tersimpan. Maka dari itu sebagai CPNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat dengan jabatan Pengelola Pertanahan selama kurang lebih 5 (lima) bulan ditempatkan di Subtansi Keuangan dan BMN (Pengelola Keuangan) sesuai dengan Nota Dinas Nomor 183/ND52.07.UP.02.03/VI/2022, merasa tepat untuk mengangkat isu terkait penyimpanan arsip SPM secara online untuk diselesaikan dengan judul “Efisiensi Pengarsipan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Dengan Memanfaatkan Cloud Computing.” sebagai bentuk kegiatan aktualisasi di tempat kerja

Berdasarkan pada undang-undang yang sama juga dijelaskan bahwa Manajemen ASN adalah kegiatan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN juga memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik berarti melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi sebagai pelayan publik berarti memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sementara, fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa berarti mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperoleh ASN yang memenuhi fungsi-fungsi tersebut, pemerintah melakukan penguatan budaya kerja sesuai Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASN. Dalam Surat Edaran disebutkan bahwa strategi transformasi pengelolaan ASN tersebut bertujuan untuk mendorong kualitas ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government). Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional pun sebagai bagian dari instansi pemerintah turut serta mendukung peningkatan kualitas ASN. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat mengaktualisasikan seluruh nilai yang terdapat pada Core Value ASN BerAKHLAK. Nilai-nilai ASN yang BerAKHLAK antara lain yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Peserta CPNS dengan dibekali dasar pemahaman nilai-nilai dasar ASN melalui tahap pelatihan pertama self learning. Setelah tahap pertama dan evaluasi di MOOC, peserta melaksanakan tahap ledua yaitu distance learning yang mencakup e-learning (synchronousasynchronous) melalui Learning Management System (LMS) dan aktualisasi di satuan kerja masing-masing. Pada tahap distance learning, setelah pemaparan materi secara online yang didampingi pemateri dari PPSDM, peserta diminta untuk membuat Laporan aktualisasi. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu BerAKHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, dalam hal ini penulis memilih judul “Peningkatan Pelayanan Informasi Persyaratan Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui Pembuatan Pamflet pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.”