Sebagai lembaga atau instansi pelayan publik dibidang pertanahan tempat penulis bekerja yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayan kepada masyarakat, begitu pun di internal kantor pertanahan itu sendiri belum sepenuhnya maksimal hal ini terjadi karena tidak paham dan belum cakapnya pegawai dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya ialah belum optimalnya sistem penataan dan penyimpanan Buku Tanah dan Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Banyak hambatan dan masalah yang dihadapi dalam upaya optimalisasi sistem penataan dan penyimpanan Buku tanah dan Surat ukur salah satunya kekurangan SDM, kekurangan tempat penyimpanan (alat), banyaknya pekerjaan rutin, kurangnya pengetahuan, minim kreatifitas, masih memakai cara-cara konvensional dan lain-lain. Maka dari hal tersebut menjadi landasan penulis untuk membuat suatu gagasan kreatif supaya bisa berjalan dengan optimal. Maka penulis akan membuat Laporan aktualisasi ini dengan memilih judul: “Optimalisasi Sistem Penataan dan Penyimpanan Buku Tanah dan Surat Ukur Melalui Pemberian Label dan Pencatatan Tata Letak Album Menggunakan Google Spreadsheet Pada Kecamatan Ciwaru di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis yang memiliki jabatan sebagai verifikator berkas permohonan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Program PELATARAN belum optimal, sehingga penulis mengangkat isu yang prioritas yaitu Belum Optimalnya pelaksanaan Program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo serta dapat mengaktualisasikan nilai nilai dasar Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Subbagian Tata Usaha. Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil diharapkan dengan adanya Pelatihan Dasar dapat memberikan pembelajaran mengenai mata pelatihan seperti menyusun rancangan aktualisasi serta dibekali dengan konsep dan implementasi mengenai Manajemen ASN dan SMART ASN yang bertujuan untuk terwujudnya PNS professional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagi pelayan masyarakat berlandaskan Core Values ASN.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis yang memiliki jabatan sebagai pengolah data yuridis pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Layanan Validasi Buku Tanah belum optimal sehingga penulis mengangkat isu yang prioritas yaitu Belum Optimalnya pelaksanaan Validasi Buku Tanah untuk percepatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo serta dapat mengaktualisasikan nilai nilai dasar Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Permasalahan Berdasarkan Evaluasi Rencana Strategis Pelaksanaan pembangunan nasional mengharuskan adanya pengaturan dan pengelolaan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil evaluasi Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan perbaikan kinerja Tahun 2020-2024.

Pelatihan tersebut dijlani penulis dalam rangka pembentukan karakter Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai bidang tugas sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government yang didasari nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kedudukan dan perannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang Pegawai Negeri Sipil. Dalam kesempatan kali ini, Penulis berupaya untuk melakukan aktualisasi terhadap salah satu permasalahan yang ada di Unit Kerja Penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan yaitu dengan judul “OPTIMALISASI PUBLIKASI PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN (PELATARAN) MELALUI MEDIA ONLINE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN” yang kemudian akan dituangkan dalam Laporan Aktualisasi ini. Isu mengenai belum optimalnya publikasi informasi pelayanan pertanahan akhir pekan ini berkaitan dengan Agenda 1 adalah dengan menunjukkan sikap bela negara yang mengindikasi sikap mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan melakukan publikasi informasi kepada masyarakat untuk membantu tersalurkan informasi PELATARAN bagi masyarakat luas.

Sementara itu dari aspek Smart ASN, kondisi tersebut mengindikasikan kurang optimalnya transformasi digital dan lingkup literasi digital terutama digital skill. Digital skill berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan hardware dan software TIK, serta sistem operasi digital. Pada isu tersebut terlihat belum melakukan transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi, di mana pegawai juga tidak menerapkan digital skill dalam menyimpan arsip SK yang masih manual. Sedangkan dengan penggunaan media digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen Surat Keputusan dapat lebih mudah untuk mengakses apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Dalam pembuatan Surat Keputusan juga perlu untuk mencari informasi di internet terkait dasar hukum perundangundangan yang akan dicantumkan pada SK. Dalam pelatihan dasar, Penulis memperoleh pengetahuan mengenai nilai dasar ASN BerAKHLAK, manajemen ASN dan Smart ASN yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyelesaian permasalahan. Dari hasil pembelajaran tersebut, disusunlah alternatif penyelesaian isu dalam bentuk rancangan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Tata Kelola Arsip Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo”.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan menyediakan sarana pengaduan. Pada setiap sarana pengaduan harus tersedia informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung atau tidak langsung maupun elektronik yang mudah dipahami oleh penerima layanan. Setiap pengaduan yang masuk harus ditanggapi serius oleh pengelola pengaduan termasuk bila pengadu adalah dari kelompok rentan, berkebutuhan khusus. Seperti disebutkan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 bahwa penyedia sarana pengaduan harus memperhatikan kepentingan kelompok rentan atau berkebutuhan khusus. Salah satu peran ASN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penyelenggara wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan pengaduan secara berkala dan hasil pemantauan serta evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, penyelesaian setiap pengaduan yang diterima harus dilaksanakan secara cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menciptakan terobosan untuk percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Survei dan Pemetaan Tanah dan Ruang No.17/SE-PU.04.01/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang menyebutkan bahwa Kantor Jasa Surveyor Berlisesnsi (KJSB) dapat menerima permohonan langsung dari masyarakat pada kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya. Kantor Pertanahan Kota Tangerang diberikan mandat menjadi Pilot Project mekanisme pelayanan permohonan langsung dari masyarakat oleh KJSB untuk pelayanan pengukuran pertama kali. Namun pada kenyataannya, saat ini belum ada sosialisasi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang kepada masyarakat terkait kebijakan baru tersebut, sehingga diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal baik online maupun offline. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, pada kegiatan aktualisasi ini penulis mengangkat judul “Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Mekanisme Pilot Project Pelayanan Permohonan Langsung Pengukuran Pertama Kali Oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Tangerang”.

Sebagai salah satu layanan publik pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan sesuai Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 11 mengenai pengelolaan dan penyajian informasi pertanahan, pengecekan sertipikat secara elektronik nyatanya dilaksanakan bukan berarti tanpa hambatan. Selama menjalankan pekerjaan layanan pengecekan sertipikat elektronik pada Kantah Kabupaten Pacitan, penulis menemukan beberapa hambatan dalam memberikan layanan tersebut, seperti kesalahan persiapan berkas oleh pemohon hingga perubahan catatan data pertanahan yang berbeda. Melalui pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS ini, penulis diharapkan mampu menumbuhkan jiwa inovatif dan responsif terhadap sebuah isu masalah yang terjadi pada satuan kerja, dalam hal ini adalah belum optimalnya pelaksanaan pemberkasan layanan elektronik pengecekan sertipikat. Adapun inovasi yang dimunculkan sebagai upaya penyelesaian isu masalah tersebut adalah dengan disusunnya sebuah pedoman pemberkasan yang diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam pengoptimalan pemberkasan dalam upaya mendapatkan layanan informasi pertanahan melalui pengecekan.

Salah satu pembinaan yang dapat dilakukan untuk membentuk PNS yang profesional dan berintegritas yaitu dengan dilaksanakannya Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Dalam pelatihan dasar ini peserta ditanamkan nilai dasar ASN atau nilainilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adapatif dan Kompeten) yang merupakan core values ASN sebagai panduan berpikir, bertutur dan berperilaku. Calon ASN dituntut mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, kedudukan dan peran ASN dalam melaksanakan tugasnya di unit kerja masingmasing dalam bentuk sebuah Rancangan Aktualisasi. Rancangan aktualisasi merupakan bentuk perencanaan yang menggambarkan tentang cara calon ASN dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik dan mengubah gagasan sebagai kegiatan. Dengan demikian, calon ASN diharapkan mampu mengaplikasikan secara langsung Nilai-Nilai Dasar profesi ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, salah satunya di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Rancangan aktualisasi yang akan disusun oleh peserta pelatihan dasar berkaitan dengan tugas dan fungsi sesuai masing-masing unit kerja. Saat ini, penulis ditempatkan pada Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rancangan aktualisasi merupakan bentuk perencanaan yang menggambarkan tentang cara calon ASN dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik dan mengubah gagasan sebagai kegiatan. Dengan demikian, calon ASN diharapkan mampu mengaplikasikan secara langsung nilai-nilai dasar profesi ASN tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Rancangan aktualisasi yang akan disusun oleh peserta pelatihan dasar berkaitan dengan tugas dan fungsi sesuai masing-masing unit kerja, saat ini penulis ditempatkan pada unit kerja subbagian tata usaha khususnya pada koordinator kelompok substansi keuangan dan barang milik negara. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat permasalahan yang terjadi pada koordinator kelompok substansi keuangan dan barang milik negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, permasalahan tersebut yaitu belum optimalnya pengelolaan kartu barang persediaan masuk dan keluar, pengelolaan kartu barang persediaan masuk dan keluar berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara, terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang persediaan, serta terwujudnya pengelolaan barang persediaan yang tertib, efektif, dan optimal yang nantinya akan digunakan dalam perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang persediaan.