Transformasi digital di sektor pemerintahan adalah strategi dalam reformasi sektor pelayanan publik yang dilakukan melalui modernisasi layanan publik, peningkatan transparansi pemerintahan, proses bisnis pemerintahan yang efisien melalui smart governance, serta penguatan partisipasi dan keterlibatan publik. Transformasi digital dalam konteks pelayanan publik dikenal dengan istilah Dilan (Digital Layanan). Pelayanan berbasis digital ini bukan hanya mengubah manual menjadi digital dan offline ke online, tetapi juga pelayanan yang diterima masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat waktu. Dalam hal pelayanan pengelolaan pertanahan, terobosan ini diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik terkait tanah. Dalam mendukung transformasi digital Kementerian ATR/BPN telah terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) sebagai pelaksanaan digital melayani untuk memberikan keterbukaan, kemudahan, serta kejelasan informasi pelayanan kepada publik yang dilakukan secara elektronik dan non-elektronik.

Transparansi informasi untuk mencegah terjadinya miskomunikasi di lingkup internal Kantor Pertanahan dapat dilakukan dengan penyajian informasi melalui internet untuk memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam menerima informasi yang dibutuhkan. Transparansi informasi ini sangat penting untuk dilakukan mengingat belum adanya pelaksanaan transparansi informasi pagu anggaran kepada setiap seksi di Kantor Pertanahan Kota Parepare. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat isu “Tranparansi Informasi Pagu Anggaran Kepada Setiap Seksi di Kantor Pertanahan Kota Parepare”.

Terdapat tiga isu yang saat ini terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Isu pertama adalah Kurangnya penyebaran informasi terkait pelayanan pertanahan pada portal resmi kantah yang dapat berdampak Masyarakat menjadi kurang mengetahui informasi terkait tentang pelayanan pertanahan, sehingga jika masyarakat ingin melakukan pengajuan pendaftaran pertanahan masyarakat masih kurang mengetahui informasi mengenai persyaratannya terkadang harus bolak balik ke kantor pertanahan serta Masyarakat juga kurang mengetahui informasi kegiatan pertanahan yang telah ada, sehingga masyarakat kurang tahu ada program apa saja terkait pertanahan. Jika dikaitkan dengan materi pada agenda 3 mengenai Manajemen ASN dan smart ASN, maka transformasi digital masih kurang dan belum berjalan secara maksimal karena masih menggunakan cara-cara konvensional dalam Melakukan penyebaran informasi, padahal dalam Melakukan persebaran informasi dapat menggunakan portal resmi kantah atau media sosial agar tersebar secara luas karena zaman atau era sekarang ini rata-rata masyarakat telah menggunakan teknologi canggih dengan satu sentuhan atau lebih dikenal menjadi masyarakat digital.

isu aktual khususnya di Seksi Survei dan Pemetaan, salah satunya yaitu belum terinventarisirnya dokumen gambar ukur dengan baik. Hal ini menyebabkan Dokumen Gambar Ukur rusak/hilang dikarenakan tidak terinventarisir dengan baik. Selain itu, akan membutuhkan waktu ketika mencari Gambar Ukur karena ruang penyimpanan yang tidak rapi. Penilaian terhadap profesionalitas kerja pegawai terkait manajemen ASN profesionalitas juga akan terlihat kurang baik karena hal ini mengakibatkan tertundanya kegiatan pengukuran. Di samping itu, penilaian terhadap nilai tanggung jawab juga kurang karena penyebab lamanya pencarian GU adalah kurangnya sistem inventarisir dokumen Gambar Ukur. Dalam hal Smart ASN kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi dan bermedia digital juga dapat dilihat dari ASN yang dituntut untuk bisa melakukan kegiatan digitalisasi Gambar Ukur ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka gagasan yang diangkat oleh penulis adalah Optimalisasi Kegiatan Digitalisasi dan Arsip Dokumen Gambar Ukur Tahun 2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Kekayaan alam yang melimpah tersebut digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, namun penguasaannya terletak pada negara, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat”. Pernyataan ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan “bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Pengertian “dikuasai” pada pasal ini tidak mengarah pada “dimiliki”, namun berarti pemberian wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan dari tanah tersebut3 . Hal ini guna mewujudkan tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2) & ayat (3) yang menyatakan “untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur”.

Sebagai kontrol kualitas data terhadap kondisi bidang tanah terdaftar atau bidang tanah K4 tersebut maka dicanangkan kualifikasi data pertanahan, dimana menurut Pusat Data dan Informasi BPN kualitas data bidang tanah terdaftar dikategorikan dalam enam kelas kualitas (BPN 2011 dalam Mustofa, Aditya & Sutanta 2018). Adapun 6 (enam) kelas kualitas bidang tanah tersebut juga sudah tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, yaitu bidang tanah dengan kualitas kelas 1 (satu) selanjutnya disebut dengan KW 1, KW2, KW3, KW4, KW5 dan KW6. Peningkatan kualitas data pertanahan bidang tanah K4 ini dilaksanakan oleh seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2022, realisasi pemetaan bidang tanah K4 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 3410 bidang tanah. Melihat realisasi pemetaan bidang tanah K4 yang cukup besar tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peningkatan data K4 ini bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas dan untuk menghindari bertambahnya permasalahan mengenai tumpang tindih / adanya sertipikat ganda.

Berdasarkan hal tersebut maka dipilihlah isu “ Belum Optimalnya Pembuatan Surat Keputusan Permohonan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang” pada saat penulis mengerjakan pembuatan SK Pengerjaan yang dilakukan masih secara manual membuat proses berjalan lama dan produktifitas tidak maksimal. Jika dikaitkan dengan penerapan Smart ASN dan Manajemen ASN maka dapat diketahui bahwa belum dimilikinya digital skill Merujuk pada keadaan diatas, untuk menanggulangi masalah penumpukan berkas pada akhir tahun akan mengalami penigkatan maka penulis untuk diselesaikan dalam pelaksanaan aktualisasi sehingga mengangkat judul “Optimalisasi Pembuatan Surat Keputusan Permohonan Hak menggunakan Bookmark Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang”.

Pengelolaan pertanahan di wilayah Indonesia telah menjadi kewenangan mutlak pemerintah yang didelegasikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional. Lembaga ini telah diberikan mandat oleh negara sebagai pengemban amanat UUPA untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan pertanahan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia adalah sama dan seragamdengan tanpa mengabaikan potensi pertanahan yang ada di setiap daerah, sehingga dapat dipastikan setiap daerah harus mendapat perlakuan pengelolaan pertanahan yang sama. Dalampengelolaan data pertanahan diperlukan sistem pengarsipan untuk menunjang kegiatan pertanahan yang telah terkomputerisasi, salah satunya adalah dalam pengarsipan data pengambilan sertipikat tanah.

Pada era E-Governance (Electronic Governance) pengelolaan institusi yang berbasis data digital yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan akuntabilitas sistem yang berjalan menjadi tantangan, tak terkecuali yang ada di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih. Perkembangan teknologi telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan, salah satunya dalam dunia kerja. Keberadaan teknologi yang digunakan dalam pekerjaan sehari hari tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kinerja yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Prabumulih, tetapi dalam penerapannya masih terdapat beberapa isu yang menjadi kekurangannya. Surat Ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Surat Ukur digital sebenarnya sudah mempunyai ruang penyimpanan dalam sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) namun saat ini di Seksi Suvey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Prabumulih pengelolaan asrip Surat Ukur masih belum optimal. Selain itu, masih ditemukannya arsip yang belum dalam bentuk digital dan belum terintegrasi dengan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), Surat Ukur rentan hilang dan rusak, tidak adanya back up data arsip apabila terjadi bencana alam/kebakaran, dan kurang efisiennya penyimpanan karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari Surat Ukur yang dibutuhkan ketika Surat Ukur tersebut diperlukan sewaktu-waktu. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat isu “Belum optimalnya penataan arsip Surat Ukur untuk pemeliharaan data di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih.

informasi digital yang tersedia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan juga belum dilakukan secara optimal, baik secara kualitas maupun kuantitas, salah satunya pada media publikasi informasi website. Kondisi website belum dikelola dengan baik yang terlihat pada minimnya konten yang tersedia pada website tersebut. Sehingga dengan uraian permasalahan diatas dapat diambil gagasan kreatif sebagai langkah tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan “Meningkatkan fungsional website dalam publikasi informasi layanan pertanahan berbasis web”. Adapun keterkaitan isu diatas dengan implementasi nilai Agenda I, ditunjukkan dengan sikap Bela Negera dalam hal berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Penyampaian informasi layanan pertanahan adalah sebagai wujud komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung kebijakan organisasi maupun pemerintahan. Sedangkan nilai Agenda III, ditunjukkan dengan penerapan nilai Smart ASN, dimana pada era informasi dan kemajuan teknologi saat ini, kemampuan dasar cakap digital sangat diperlukan. Kemampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media publikasi informasi layanan pertanahan Kabupaten Pacitan. Media publikasi yang dapat digunakan saat ini adalah website, dengan beberapa keunggulan jika dibandingkan platform media lain.