Salah satu kegiatan di loket yaitu pelayanan pendaftaran tanah pertama kali. Setelah pemohon melengkapi berkas yang diperlukan untuk proses pendaftaran tanah pertama kali, selanjutnya berkas pemohon diproses oleh petugas loket untuk di cek peta berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh pemohon. Namun proses tersebut tidak didaftarkan pada aplikasi KKP dan hanya dilakukan proses manual sebelum dilakukan pendaftaran pengukuran pada aplikasi KKP. Data permohonan tersebut masih ditulis manual oleh petugas loket yang mana data ditulis berdasarkan tanggal pengajuan, sedangkan lamanya proses cek peta belum ada ketentuan atau SOP (Standard Operating Procedure), sehingga banyak proses cek peta yang penyelesaiannya memakan waktu yang lama. Selama proses cek peta masih berjalan, masyarakat sering datang ke kantor pertanahan kota Padang untuk menanyakan perihal berkas yang sudah diajukan.

Kegiatan pengelolaan pengaduan dilakukan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan agar menjadi lebih baik lagi. Setiap tahun Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dapat menangani lebih dari 10 pengaduan. Sehingga hal ini akan sangat krusial apabila tidak dilakukan optimalisasi pengelolaan pengaduan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan membuat Google Forms berisi Formulir Pengaduan yang mencantumkan persyaratan pengaduan berdasarkan pasal 4 butir 2 dan butir 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan dan membuat Quick Response Code atau yang biasa disebut QR Code yang terhubung pada Google Forms berisi Formulir Pengaduan yang nantinya dipublikasikan melalui media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan di letakkan pada loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat yang akan memberikan pengaduan dan untuk mempermudah pekerjaan petugas pengelola pengaduan dalam mencatat rekap data pengaduan yang masuk melalui WhatsApp Halo Kakan, email dan media sosial setiap bulannya. sehingga tidak kesulitan ketika diminta mengenai data Rekapitulasi Pelayanan Pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Isu ini berkaitan dengan materi agenda tiga yaitu Manajemen ASN pada fungsi, tugas, dan peran ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan kaitannya dengan Smart ASN yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam menunjang pekerjaan seperti pembuatan formulir pengaduan dengan memanfaatkan Google Forms.

Pentingnya digitalisasi pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang sebagai katalis berbagai kegiatan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional salah satunya yaitu sebagai data pendukung pada layanan pertanahan aplikasi-aplikasi yang telah diluncurkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan terdigitalnya kegitan pertanahan akan menutup kemungkinan bagi para mafia tanah di kementrian agrarian dan tata ruang/badan pertanahan nasional karena dengan terdigitalisasinya kegiatan seluruh transaksi yang ada dapat tercatat pada sistem, dengan digitalisasi juga akan mendukung terwujudnya misi kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Maka berdasarkan uraian diatas Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioal sebagai penyelenggara administrasi pertanahan hendaknya melakukan perbaikan data digital pertanahan, memaksimalkan capaian warkah digital serta maintenance layanan pertanahan digital sehingga digitalisasi pada Kantor Pertanahan menjadi optimal.

Sedangkan data jenis berkas pada KKP ada banyak macamnya dan detail data yang diinputkan beragam. Detail data dari setiap jenis berkas sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pengaturan Pertanahan. Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi akan menimbulkan dampak pada tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan ASN terhadap masyarakat dikarenakan keterampilan penginputan data berkas pemohon ke KKP yang belum optimal. Selain itu hal ini juga tidak selaras dengan core values ASN BerAKHLAK terutama pada nilai Berorientasi Pelayanan, Adaptif, Akuntabel dan Kompeten. Berdasarkan permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkat isu ini sebagai Rancangan Aktualisasi dengan judul “Peningkatan Pemahaman Petugas Loket Pelataran Dalam Penginputan Berkas Permohonan Ke KKP Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi”

Pemilihan isu tersebut juga digagasi dengan banyaknya pemohon yang masih belum mengetahui informasi tentang Peralihan Hak terutama persyaratan mengenai permohonan tersebut. Padahal persyaratan tersebut sudah tersedia di loket Kantor Pertanahan, website www.atrbpn.go.id, dan juga aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan tersedianya informasi persyaratan tersebut tidak sedikit masyarakat yang belum paham betul dengan isi dari informasi mengenai Peralihan Hak Atas Tanah, mereka lebih memilih untuk bertanya langsung kepada petugas bagiannya. Maka dibuatlah infomasi Peralihan Hak dalam bentuk audiovisual untuk menarik minat masyarakat dalam membaca informasi Peralihan Hak yang kemudian akan dipublikasikan melalui media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat untuk mempermudah masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menelaah isu yang sedang berkembang pada lingkungan kerja, maka dilakukan penyusunan Laporan Aktualisasi sebagai pedoman untuk memahami, melaksanakan dan melakukan pembiasaan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis selama menjalani masa percobaan sebagai Calon Verifikator Berkas Permohonan Hak di Kantor Pertanahan Kota Palembang, ditemukan isu “Belum Optimalnya Ketersediaan Informasi Layanan Pertanahan Bagi Masyarakat Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang”. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Penggunaan Media Informasi Layanan Pertanahan Melalui Chatbot Di Kantor Pertanahan Kota Palembang”.

Untuk memberikan pelayanan prima tentunya diperlukan pengelola informasi yang memiliki kompetensi di setiap instansi pemerintahan untuk memberikan pelayanan informasi yang optimal dan kredibel serta memberikan perimbangan arus informasi di masyarakat. Pengelola informasi mempunyai peran penting dalam membuka ruang untuk mendapatkan akses informasi publik. Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan momentum bagi pengelola informasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Sementara di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai untuk buku tamu masih diisi secara manual. Dalam pengisian atau pendataan buku tamu manual terdapat beberapa masalah seperti : jika terdapat tamu yang datang sekaligus dapat menyebabkan kerumunan, paper-based, informasi pribadi tamu tidak terjaga, riwayat jam kunjungan & durasi kunjungan tamu tidak termonitor, serta terdapat potensi adanya tamu yang bermaksud tidak baik masuk ke gedung kantor pertanahan. Berdasarkan uraian diatas, untuk dapat mengontrol kedatangan tamu yang datang ke kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dan untuk meng- upgrade buku tamu manual menjadi bentuk digital, maka penulis mengangkat judul aktualisasi dan habituasi yaitu “Digitalisasi Buku Tamu di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai”.

fungsi, salah satunya adalah terkait pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dalam tugasnya tersebut, dituntut untuk melayani kesejahteraan maupun informasi terkini mengenai apasaja pelayanan yang disediakan pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon. Belum optimalnya penggunaan website sebagai media informasi pelayanan membuat masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait pelayanan pertanahan kesulitan mendapatkan ataupun membaca informasi tersebut. Sedangkan masyarakat di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Cilegon sendiri merasa kesulitan dalam membaca informasi pelayanan yang disampaikan karena masih berupa data mentahan yang belum disajikan secara informatif dan menarik. Oleh karena hal itu, diperlukannya inovasi baru yang digunakan sebagai media penyampaian mengenai layanan informasi pertanahan yang akan dituangkan dalam laporan aktualisasi dengan judul “Pembuatan Konten Infografis Sebagai Media Informasi Pelayanan Loket Pada Website Kantor Pertanahan Kota Cilegon”.

Dalam bidang penataan dan pemberdayaan terdapat pertimbangan teknis pertanahan, yaitu pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang. Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terdapat suatu masalah mengenai laporan kegiatan pertimbangan teknis pertanahan dimana belum terdigitalisasi dan tidak adanya data base untuk pelaporan kegiatan. Untuk memperbaiki dan mengorganisir tata kelola kegiatan pertimbangan teknis pertanahan maka perlu dilakukan pembuatan data base terhadap kegiatan pertimbangan teknis pertanahan tersebut.

Saat ini pendaftaran tanah baru manual yaitu menggunakan formulir dan datang langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa repot karena harus datang langsung ke Kantor. Oleh karena itu dibutuhkan gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut melalui laporan aktualisasi “Pemanfaatan Google Drive sebagai Media Penyimpanan Formulir Pendaftaran Tanah (Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Roya dan Peralihan Hak melalui Hibah dan Waris)”. Produk gagasan kreatif dalam hal ini adalah berupa informasi pendaftaran tanah yang didistribusikan melalui media penyimpanan online Google Drive.