Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi layanan Loket di Mal Pelayanan Publik yang mampu menjangkau masyarakat di Kabupaten Lumajang secara luas dan cepat. Menurut penulis, penggunaan media sosial (Instagram) Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang merupakan media tercepat, termurah dan mampu menjangkau khalayak secara luas untuk mengenalkan layanan Loket di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang. “Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial (TikTok) untuk Informasi Pelayanan Pertanahan di Kantah Kabupaten Lumajang” dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas Pelatihan Dasar Calon PNS 2022 yaitu Rancangan Aktualisasi yang merupakan luaran (output) dari pembelajaran agenda I, II dan III Pelatihan Dasar Calon PNS 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam Rancangan Aktualisasi ini, penulis diminta untuk menganalisis isu aktual di satuan kerja penulis, melakukan identifikasi isu, dan menemukan gagasan kreatif pemecahan isu. Isu yang diangkat untuk dipecahkan masalahnya dengan gagasan kreatif pemecahan isu yang dikemukakan oleh penulis diharapkan dapat mempercepat transfer informasi layanan pertanahan di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, antara lain terkait dengan belum tertatanya peta konvensional HGU. Dengan belum lengkapnya peta digital tersebut, akan menghambat pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.Peta Hak Guna Usaha itu seharusnya terdigitalisasi dengan lengkap guna menghindari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah.Kegiatan tersebut juga diharapkan membantu optimalisasi Program Pengukuran dan Pemetaan Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap.Dalam pelaksanaan terkait isu digitalisasi peta harus didasari jiwa core value ber-akhlak agar rasa tanggung jawab dalam pengerjaan kegiatan ini dapat terlaksana dan diterapkan di kantor.Kegiatan tersebut bertujuan mendukung terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia. Berdasarkan kondisi diatas, maka penulis tertarik mengangkat isu tersebut. Penulis menyusun Rancangan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Peta Konvensional HGU Secara Digital Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Tahun 2022”

Landasan hukum dari Pendaftaran tanah dalam konteks sistem hukum pertanahan Indonesia diatur dalam Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 1997). Tujuan Pendaftaran tanah menurut PP 24 Tahun 1997 diantaranya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah ini tentunya memerlukan SOP, SOP ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Dalam aturan ini telah diatur terkait pemeliharaan datapendaftaran tanah yang terdiri dari beberapa jenis pelayanan dengan SOP jangka waktu yang berbeda-beda tergantung jenis pelayanannya. Dalam praktiknya, tugas pemeliharaan datapertanahan dan tertib administrasi pertanahan ini seringkali mendapat hambatan dalam prosespelaksanaannya. Pengelolaan arsip buku tanah serta peminjaman dan pengembalian buku tanah menjadi sekian diantara hambatannya.

Dalam aktualisasi ini penulis mengangkat Judul optimalisasi pengelolaanagenda kegiatan dan informasi kehadiran pejabat menggunakan aplikasi berbasis website di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Isu ini dipilihsetelah menapis beberapa isu yang penulis ajukan menggunakan metode USG(Urgency, Seriousness, Growth) yaitu suatu alat untuk menyusun urutanprioritas isu yang harus diselesaikan dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu. Judul ini penulis ambil dari isu belum optimalnya pengelolaan agendakegiatan dan informasi kehadiran pejabat di Kantor Pertanahan KabupatenSolok Selatan. Belum optimalnya ini dapat kita lihat dari setiap kegiatan yangada di kantor tidak bisa diketahui oleh seluruh pegawai, dengan adanya pusat informasi yang mengandung beberapa informasi seperti agenda kegiatan padasetiap seksi yang berlangsung setiap harinya.

Namun dalam praktiknya masih terdapat inefisiensi waktu yang dialami masyarakat / pemohon dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Baik dari dari segi menerima informasi serta dalam memenuhi persyaratan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Banyaknya masalah terkait inefisiensi waktu yang dialami oleh pemohon dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Pertama Kali disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti belum optimalnya pemberian informasi pelayanan pertahanan oleh petugas loket, rendahnya keinginan masyarakat untuk mengikuti akun media sosial kantor pertanahan yang memberikan informasi layanan pertanahan, dan juga belum optimalnya penggunaan website kantor pertanahan dalam memberikan informasi pertanahan. Berdasarkan latar belakang diatas sebagai Calon Apratur Sipil Negara kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang di tempatkan pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dirasa tepat untuk mengangkat isu terkait “Belum optimalnya pemberian informasi pelayanan yang informatif dan menarik untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali yang berkaitan dengan pemberian hak milik perorangan”.

Pemanfaatan ArcGIS diharapkan dapat membantu memudahkan pengelolaan data spasial maupun data attribut yang berkaitan dengan memperhitungkan luas kawasan, serta mampu menampilkan secara grafis prakiraan daerah atau kawasan mana saja yang memiliki potensi legalisasi aset tersebut. Melalui ArcGIS pengguna selain dapat mengakses informasi yang dibutuhkan mengenai potensi legalisasi aset, juga dapat melihat lokasi kawasan lindung di Pulau Semau Kabupaten Kupang. Sehingga pengelolaannya akan menjadi lebih cepat dan mudah, serta memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, isu “belum optimalnya penyiapan data potensi legalisasi aset di Pulau Semau Kabupaten Kupang” perlu untuk segera ditindaklanjuti agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan rencana pengembangan Pulau Semau.

Aplikasi GeoKKP selain digunakan untuk proses pelayanan dalam rangka penerbitan sertipikat baru, juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat tetapi belum terpetakan pada Peta Pendaftaran dalam satu sistem koordinat nasional Transverse Mercator dengan lebar zone 3° (TM 3° ). Data spasial ini selanjutnya koneksikan dengan data tekstual yang berisi informasi bidang tanah yang bersangkutan. Aplikasi GeoKKP ini merupakan tools untuk mewujudkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menggunakan aplikasi GeoKKP untuk pengelolaan basis data pertanahan dalam rangka membangun Sistem Informasi Pertanahan. Dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala antara lain masih banyaknya ketidaksesuaian bentuk dan posisi bidang tanah pada peta pendaftaran KKP dengan sertifikat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2022 Tentang pengelolaan pengaduan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menyelenggarakan pengelolaan pengaduan dengan berbagai platform yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Platform yang digunakan sebagai sarana pengaduan masyarakat atas pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang adalah yaitu pengaduan langsung yaitu masyarakat dating dan bertemu dengan Customer service, Whatsaapp pengaduan, Instagram, Twitter, SP4N Lapor! dan yang lainnya. Namun, ada beberapa hal tentang pengelolaan pengaduan yang harus menjadi perhatian, salah satunya adalah pencatatan data pengaduan. Pada kantor pertanahan kabupaten tangerang, pencatatan pengaduan masih dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab media pengaduan.

Layanan pertanahan elektronik yang sudah terlaksana tentu juga harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kompetensi pegawai serta masyarakat akan layanan elektronik tersebut sehingga pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur sudah memanfaatkan digitalisasi dalam peminjaman buku tanah/surat ukur. Akan tetapi pemanfaatan digitalisasi tersebut masih kurang optimal, dikarenakan peminjaman dilakukan hanya melalui aplikasi Whatsapp sehingga pencatatan data kurang terstruktur dan pengembalian masih menggukan metode manual yaitu melalui pencatatan di buku ekspedisi. Dengan kata lain metode antara peminjaman dan pengembalian tidak sinkron dan sulit untuk memonitoringnya. Guna mengatasi atau mengurangi hal tersebut, maka penulis membuat Laporan Rancangan Aktualisasi yang berjudul “OPTIMALISASI PENCATATAN PEMINJAMAN BUKU TANAH/ SURAT UKUR BERBASIS WEB DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR” untuk melakukan pencatatan serta memonitoring peminjaman.

Salah satu isu atau permasalahan yang ada di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yaitu Kurang Optimalnya Pelayanan Pengecekan Sertipikat Elektronik. Layanan pengecekan sertipikat secara elektronik dapat diajukan oleh PPAT atau pihak selain PPAT seperti perorangan, badan hukum, instansi pemerintah atau pihak lainnya yang berkepentingan yang merupakan pemegang hak atas tanah. layanan pengecekan sertipikat secara elektronik yang diajukan oleh PPAT merupakan bagian dari kewajiban PPAT sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan/peralihan atau pembebanan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Layanan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian Data Fisik dan Data Yuridis pada Sertipikat dengan data pada pangkalan data yang ada di kantor pertanahan. Namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam upload berkas persyaratan pemohonan pengecekan elektronik. Oleh karena itu Peserta tertarik mengambil judul Optimalisasi Layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik dengan Buku Saku Panduan Persyaratan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Dalam rangka mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial hal ini berkaitan pula dengan mata pelatihan Manajemen ASN dan Smart ASN yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan kecakapan menggunakan media digital (digital skill).