Salah satu tugas yang diberikan dalam Pelatihan Dasar ini adalah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang dilaksanakan pada satuan kerja masing-masing peserta, yang dalam hal ini satuan kerja penulis adalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAKHLAK dan Manajemen ASN serta Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis membuat judul Rancangan Aktualisasi yaitu : “Penerapan digitalisasi arsip dengan memanfaatkan Google Drive pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang”

Media ini juga disebut-sebut belum ada yang menandingi pertumbuhan jumlah penggunanya. Di negara maju, media online mengalahkan berbagai media yang sebelumnya telah dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan sebuah informasi. Dalam sebuah instansi pengumpulan data dokumentasi diperlukan untuk memberikan infomasi kegiatan yang dilakukan, pengumpulan data dokumentasi di butuhkan sebagai evidence untuk pelaporan kinerja kegiatan. Informasi kegiatan ini yang akan publikasi ke media seperti website dan media sosial sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat bagaimana kinerja suatu instansi agar ada transparansi antara masyarakat dan instansi. Untuk mengoptimalisasi pengumpulan data dokumentasi dan envidence agar data dokumentasi termanajemen dan memudahkan dalam pengumpulan data dengan memanfaatkan media internet, Berdasarkan latar belakang ini penulis mengangkat judul Rancangan Aktualisasi “Optimalisasi Pengumpulan Data Dokumentasi Dan Evidence Kegiatan Pertanahan Melalui Pemanfaatan Media Google Drive Di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar”.

Isu internal yang membuat pelayanan secara online ini menjadi sedikit lama dan menjadi hambatan yang harus di evaluasi kembali demi memaksimalkan pelayanan yang ada di kantor pertanahan Jember, penulis akan mengangkat masalah yang kerap dihadapi adalah karena menyebabkan pelayanan elektronik menjadi lama dan tidak optimal yang pertama adalah; Pelayanan pengecekan sertipikat dan SKPT yang belum optimal, karena keterbatasan sumber daya manusia dalam layanan eletronik dan belum semuanya memahami tentang pelayanan digital ini serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dan kualitas data pertanahan yang masih rendah, yang kedua; Validasi data fisik buku tanah dan data di aplikasi KKP belum seragam serta terdapat surat ukur yang belum tervalidasi dan belum diketahui pasti penyebab terjadinya kelalaian tersebut, dan yang ketiga; Penyimpanan arsip buku tanah yang masih kurang memadai sehingga pencarian menjadi lama dan harus menunggu dokumen tersebut ditemukan. Masalah yang ditemukan selama pengerjaan pelayanan digital ini diharapkan dapat menemukan akar masalah dan dapat dilakukan evaluasi demi pelayanan di kantor Pertanahan Jember yang lebih optimal (Menteri ATR/BPN, 2022) Gagasan penulis dalam penyelesaian terkait isu tersebut dituangkan dalam aktualisasi ini yang berjudul “Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil Ber-Akhlak Optimalisasi Pelayanan Berbasis Elektronik Pengecekan Sertipikat dan SKPT Melalui Monitoring Berkas”

Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara di bidang pertanahan dalam lingkup kabupaten/kota sepatutnya menjadi pihak yang turut serta menginformasikan dan menyelesaikan aduan dari masyarakat. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir ada setidaknya satu aduan masuk perminggunya melalui loket maupun media sosial akun Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Namun tidak adanya pengelolaan administrasi terkait pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Maka kerap kali kasus pertanahan di Kabupaten Ogan Ilir terhambat dan memakan waktu yang lama untuk proses penyelesaian. Melihat fenomena tersebut dan dikaitkan dengan tugas dari Kantor Pertanahan, maka perlu adanya upaya yang dapat meningkatkan pelayanan publik tentang pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, maka atas kasus tersebut penulis menganalisis isu “Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dengan menyediakan formulir pengaduan secara offline maupun online pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir”

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang disediakan loket pelayanan, mulai dari layanan prioritas dan pengaduan, informasi dan pendaftaran, pembayaran, serta pengambilan. Masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang untuk mengurus sertipikat tanah baik Pemohon secara pribadi maupun Pemegang Kuasa terlebih dahulu melengkapi berkas – berkas persyaratan sesuai keperluan yang diurus yang sudah disampaikan oleh petugas loket. Proses selanjutnya adalah entri data dan pembayaran untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Karena setiap kelompok dan jenis pelayanan membutuhkan waktu yang berbeda – beda dalam prosesnya, biasanya Petugas loket akan menginformasikan waktu pengambilan sertipikat tanah kepada pemohon sesuai keperluan yang diurus. Sekitar 199 sertipikat tanah di loket pengambilan belum sampai pada pemohon, dalam hal ini pemegang hak atas tanah. Sertipikat tanah tersebut diterbitkan pada tahun 2022, 2021, 2020, 2019, hingga kurang dari tahun 2018 dari berbagai proses kelompok dan jenis pelayanan. Hal ini disebabkan karena pemohon tidak tahu informasi mengenai waktu pengambilan sertipikat, pemohon yang bersangkutan sulit bahkan tidak dapat dihubungi karena hilangnya kontak.

Penyampaian informasi telah dilakukan melalui stand-banner serta tulisan yang telah ditempel di dinding yang dapat dilihat oleh masyarakat umum. Akan tetapi tidak disediakan format berkas yang benar dan valid untuk syarat kelengkapan permohonan. banyak juga masyarakat yang belum mengetahui persyaratan berkas yang harus dilengkapi.Jika ingin mengajukan suatu permohonanlayanan masyarakat harus ke petugas loket untuk meminta format persyaratan yang harus mereka lengkapi. Hal ini tentu tidak efektif dan efisien karna akan memperlama pelayanan petugas loket. Terkadang juga pemohon telah melengkapi berkas yang menjadi persyaratan, tetapi juga terdapat adanya kesalahan isian dan format, serta tidak lengkapnya berkas-berkas yang telah diberikan sehingga permohonan tidak dapat diproses sebelum berkas tersebut diperbaiki dan dilengkapi, Padahal pemohon telah mengantri yang panjang dan lama. Tentu akan merugikan waktu masyarakat yang hanya meminta format berkas pengajuan namun harus menunggu lama. Berdasarkan hal tersebut Sehingga penulis menyusun Laporan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Informasi Layanan Persyaratan Permohonan Pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Media Cetak Yang Terintegrasi Ke Google-Drive Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini selalu berusaha untuk melakukan transformasi digital dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang. Hal ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era 4.0. Sehubungan hal tersebut Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (Permen 19/2020) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah serta untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menaikkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) pada tahun 2021 sehingga pelayanan informasi pertanahan secara elektronik merupakan keterbukaan informasi pertanahan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Demi mensukseskan tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penulis sebagai bagian dari Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan dan pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, Penerapan teknologi informasi dengan mengembangkan suatu sistem IT dalam kegiatan yang dilakukan dengan sistem terkomputerisasi akan memberikan kemudahan dalam hal pencatatan, pengelolaan data dan transaksi, karena data dapat disimpan dalam jumlah yang lebih besar dan lebih efisien, selain itu keamanan data menjadi lebih terjamin dan informasi yang disajikan lebih akurat.

Atas surat dari masyarakat Kampung Tua yang diwakili oleh Rumpun Khasanah Warisan Batam tersebut Presiden Joko Widodo menanggapi melalui surat yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaandan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Nomor B.2593/Kemensetneg/D3/DM.05/05/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang intinya memerintahkan Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau, dan Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk membuat kajian dalam rangka penyelesaian. Dalam rangka penyelenggaraan sebagian dari tugas Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Batam yaitu kegiatan Pengukuran dan Pemetaan pada salah satu kampung tua, yaitu Kampung Tua Batu Besar. Dalam hal ini penulis membuat Laporan Aktualisasi dengan judul “OPTIMALISASI PENGUKURAN DAN PEMETAAN KAMPUNG TUA BATU BESAR KECAMATAN NONGSA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM”.

pemanfaatan teknologi informasi yang sudah mulai diterapkan pada pemerintahan seperti untuk penyebaran informasi melalui website dan media sosial. Pemanfaatan website dan media sosial memiliki kelebihan untuk menyampaikan informasi melalui internet dengan efektif sehingga masyarakat memiliki kemudahan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan pengetahuan tentang pemakaian website dan media sosial di masyarakat sudah sangat berkembang dan secara alamiah dapat menggunakannya karena para pengembang teknologi tersebut sudah merancang dan menyusun bagaimana agar pengguna dapat dengan cepat menyesuaikan dan menggunakan teknologi yang sudah dihasilkan. ASN memiliki tugas dan fungsi serta peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. ASN harus bisa melaksanakan kepentingan publik dengan baik secara profesional.