|
Monday, 6 February 2023, 11:13
|
Ridha Nur Rahmawati
|
Laporan Aktualisasi_Ridha Nur Rahmawati_G1A5A2.pdf
|
6 February 2023
|
Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah
satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Administrasi
pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser
ke arah administrasi pertanahan yang berbasis digital. Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, proses
digitalisasi sedang dilakukan secara bertahap. Salah satu
bentuk digitalisasi adalah plotting peta hasil ukuran
lapangan kedalam geo KKP. Akan tetapi kondisi bidang
tanah yang terploting banyak sekali ditemukan anomali
bidang seperti halnya bentuk bidang tidak sesuai dengan
topografinya, bidang tanah yang tumpang tindih, terdapat
gap, bidang tidak sesuai posisi serta bidang tanah PTSL yang
berada diluar wilayah desa. Hal ini tentu akan menghambat
program pemerintah dalam penyediaan informasi geospasial
tematik pertanahan ruang yang lengkap, reliabel dan
informatif yang diintegrasikan dengan teknologi untuk
mencapai target 2022 dan 2023 yaitu layanan pertanahan
dan ruang berbasis elektronik. Selain itu dengan
dikeluarkannya surat edaran No 12/SE-UK.01/VI/2022
masing-masing kantor pertanahan dihimbau untuk
melakukan penangan terhadap anomali bidang tanah dalam
waktu satu bulan semenjak surat edaran ini dikeluarkan.
|
PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DENGAN PERBAIKAN ANOMALI PERSIL DILUAR BATAS ADMINISTRASI DESA, STUDI KASUS DESA HARGOTIRTO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 11:18
|
Rio Julferis
|
Laporan Aktualisasi Rio Julferis_G1A5K3.pdf
|
16 August 2022
|
Pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Manado, pelaksanaan
operasional terutama dalam hal survei dan pemetaaan untuk kepentingan umum sangat
berkaitan dengan penyediaan peta dan pengukuran. Akan tetapi dalam proses menuju
perubahan data manual menuju data digital ini masih memiliki beberapa hambatan. Hal ini
menyebabkan masih rendahnya tingkat validasi gambar situasi/surat ukur di beberapa
Kelurahan yang ada di Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Manado. Kelurahan yang
memiliki tingkat validasi gamber situasi/surat ukur terendah diataranya Kelurahan Bitung
Karangria, Kelurahan Sindulang I, dan Kelurahan Sindulang II. Pada Kelurahan Bitung
Karangria, terdapat 404 bidang tanah dengan hasil yang sudah tervalidasi sekitar 66,83%, atau
sekitar 270 bidang tanah. Pada Kelurahan Sindulang I, terdapat 670 bidang tanah dengan hasil
yang sudah tervalidasi sekitar 71,49%, atau sekitar 479 bidang tanah. Pada Kelurahan
Sindulang II, terdapat 364 bidang tanah dengan hasil yang sudah tervalidasi 56,87%, atau
sekitar 207 bidang tanah. Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi
2
dan kegiatan operasional pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Manado,
diperlukan suatu proses percepatan dalam validasi surat ukur dan juga meningkatkan kualitas
data pertanahan yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Manado.
|
PERCEPATAN VALIDASI SURAT UKUR DAN PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN ELEKTRONIK PADA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 11:24
|
Saidus Syuhur
|
Laporan Hasil Aktualisasi- Saidus Syuhur.pdf
|
16 August 2022
|
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan instansi pertanahan
dibawah Badan Pertanahan Nasional yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah
yang berada pada tingkatan kabupaten/kota. Kantor Pertanahan Aceh Barat Daya sendiri
awalnya merupakan kantor perwakilan untuk daerah Aceh Barat Daya pada tahun 2010.
Pada tahun 2014 barulah kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya resmi definitif
menjadi kantor Pertanahan Aceh Barat Daya. Pada Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan dan pada
tahun 2022 ini sendiri Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki target
5000 bidang, namun hingga bulan juni 2022 baru 264 bidang yang tersetifikasi. Tentunya
hal ini sendiri terjadi dikarenakan beberapa kendala yang terjadi baik yang bersifat intern
maupun ekstern khususnya dalam proses pengumpulan data yuridis. Hal ini sendiri
diperlukan formulasi-formulasi memecahkan permasalah tersebut.
|
OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA YURIDIS PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MELALUI PEMBUATAN BUKU PANDUAN DATA YURIDIS BAGI APARATUR DESA DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 11:31
|
Sandi Dwi Cahyono
|
LAPORA~1.PDF
|
30 July 2022
|
Permasalahan pertanahan di Kota Samarinda termasuk dalam intensitas
yang tinggi, mengingat pada tahun 2021 terdapat 94 Perkara, tahun 2022
berjalan terdapat 31 Perkara yang ditangani oleh Kantah Samarinda, dan ratarata perkara pertanahan dari tahun 2019-2022 adalah 40 perkara. Dalam teknis
pelaksanaanya, Seksi penanganan perkara menggunakan sistem manajemen
monitoring/kendali perkara, menggunakan media google spreadsheet sebagai
sistem monitoring perkara yang sedang ditangani dan untuk menjadi dasar
pelaporan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (selanjutnya disebut
sebagai seksi 5) setiap bulannya dan atau setiap tahun nya. Namun dalam
sistem google spreadsheet tersebut, belum adanya laporan statistik yang terisi
secara otomatis. Oleh dan karenanya penulis bermaksud untuk menambahkan
inovasi fitur pelaporan yang secara statistik automatis terisi, sehingga
memudahkan user atau pejabat terkait untuk melihat statistik perkara yang ada
pada Kantah Samarinda.
|
PENINGKATAN SISTEM MONITORING /KENDALI PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN MELALUI GOOGLE SPREADSHEET PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 11:37
|
Siti Aisyah Cintia Lestari
|
Siti Aisyah Cintia Lestari_G1A5K3_Laporan Aktualisasi.pdf
|
6 February 2023
|
Dalam pelaksanaannya, pemberian informasi mengenai Pelayanan
Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah belum optimal dimana pemohon
sering datang ke kantor pertanahan untuk menanyakan syarat-syarat
permohonan pelayanan pertanahan kepada petugas loket dan seringkali
pemohon menyerahkan berkas permohonan belum lengkap. Hal ini tentu
menyebabkan pemohon harus meluangkan waktunya untuk datang
kembali ke kantor melengkapi kekurangan berkas tersebut serta menjadi
terhambatnya proses pelayanan disebabkan berkas belum lengkap. Oleh
karena itu dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, penulis berinisiatif
untuk memberikan inovasi optimalisasi informasi terkait standar
operasinal proesedur pelayanan & formulir Pemeliharaan data Pendaftaran
Tanah pada website Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.
|
OPTIMALISASI INFORMASI TERKAIT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN & FORMULIR PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH PADA WEBSITE KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 11:41
|
Sri Hartati br Nadapdap
|
Percepatan Pencatatan Pelunasan BPHTB Terhutang dengan Mengoptimalkan Pojok Pra Layanan di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang .pdf
|
28 June 2022
|
Namun dalam hal pelayanan pencatatan pelunasan BPHTB Terhutang di Kantor Pertanahan
Kota Tanjungpinang masih memakan waktu yang cukup lama. Di dalam sistem KKP sendiri,
waktu pelayanannya memakan waktu 61 (enam puluh satu) hari. Sementara itu, pelayanan
pertanahan sebenarnya sudah mengalami percepatan-percepatan setelah diterbitkannya Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Terkait
dengan proses pencatatan dimaksud masih memakan waktu lama maka diperlukan adanya suatu
percepatan pelayanan yang dapat memberikan kepastian bagi pemilik hak untuk dapat melakukan
perbuatan hukum selanjutnya.
|
PERCEPATAN PENCATATAN PELUNASAN BPHTB TERHUTANG DENGAN MENGOPTIMALKAN POJOK PRA LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNGPINANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 11:47
|
Yannes Putra Simanullang
|
Yannes Putra Simanullang_G1A5K4_Laporan Aktualisasi Final.pdf
|
16 August 2022
|
Sedangkan core value adaptif sangat diperlukan dalam memberikan solusi
kepada permasalahan nyata yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai
Timur. Kurangnya jumlah pegawai dan kurang efektifnya kordinasi pekerjaan
dapat diatasi dengan memberikan inovasi-inovasi/pembaharuan sistem kerja.
Apabila sistem kerja yang lama dirasa kurang efektif maka perlu dimunculkan
suatu sistem yang baru agar pekerjaan tersebut menjadi efektif dan efisien.
Dalam pembaharuan sistem tersebut dapat memanfaatkan teknologi seperti
aplikasi/sistem/program yang telah banyak tersebar dipakai oleh beberapa
perusahaan negeri maupun swasta saat ini.
Salah satu program yang paling banyak digunakan di perusaahaan saat ini
adalah Ticketing System atau sistem manajemen sistematis. Dengan sistem ini
pegawai atau ASN dapat dengan mudah berkordinasi secara online. Sistem ini
juga membantu pegawai dalam mencatat segala pekerjaan yang pernah
diberikan dan dikerjakan sehingga memudahkan dalam melihat data pekerjaan
4
dan pertanggungjawaban pekerjaan.
|
Penggunaan Sistem Tiketing dalam Pengurusan Berkas Permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 13:37
|
Alvyn Setiawan Yusuf
|
Laporan Aktualisasi_Alvyn Setiawan Yusuf_G1A6K4.pdf
|
14 August 2022
|
Selain itu isu ini berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI,
yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Beberapa unsur pembentukan Smart ASN
yang diantaranya profesionalisme dan menguasi teknologi informasi, dalam konteks
isu ini seharusnya ASN selain profesional dalam memberikan pelayanan juga harus
memiliki sifat profesional dalam melakukan penataan/tata kelola arsip yang baik dan
benar, selain itu pentingnya penguasaan teknologi informasi dan pemahaman
mengenai literasi digital dalam menghadapi era transformasi digital oleh seorang ASN
sangat penting guna memberikan inovasi dan terobosan dalam melakukan tata kelola
arsip data melalui media digital.
|
PEMANFAATAN MEDIA DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ARSIP DATA SK PENERBITAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 13:48
|
Amiruddin
|
AKTUALISASI FINAL.pdf
|
15 August 2022
|
Surat Edaran ini dijadikan sebagai pedoman teknis pelaksanaan
kegiatan digitalisasi/alih media dokumen pertanahan sehingga dapat terlaksana secara efektif
dan efisien. Kegiatan pengelolaan warkah digital ini selain bertujuan untuk pengaman dari
kerusakan fisik, memudahkan dalam pencarian, serta menjadi salah satu faktor pendukung
dalam terwujudnya pelayanan pertanahan berbasis elektronik/online.
Integrasi dokumen warkah menjadi file digital merupakan kewajiban jika merujuk pada
surat edaran tersebut. Namun, dalam pelaksanaanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton
Selatan masih terdapat warkah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Tahun 2019 yang belum dilakukan digitalisasi sehingga menjadi suatu problem yang perlu
untuk diselesaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas data Kantor Pertanahan Buton
Selatan.
|
PENGELOLAAN WARKAH PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019 DESA LAMPANAIRI KECAMATAN BATAUGA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 13:53
|
Andhika Wahyu Pratama
|
LA_G1A6K3_AndhikaWahyuPratama_200005082022041001.pdf
|
27 June 2022
|
Dalam kasus yang terjadi di Kantor pertanahan Kota Bandar Lampung
masih banyak bidang tanah yang belum terpetakan secara digital dan dalam
satu kesatuan wilayah administrasi yang lengkap. Menurut data di KKP masih
banyak Kecamatan yang masih rendah tingkat digitalisasi petanya, rata -rata
tingkat digitalisasi peta di Kota Bandar Lampung sebesar 50%-60% Karena
pemetaan bidang tanah yang sudah menjadi satu kesatuan administrasi
Kecamatan lengkap akan memudahkan pekerjaan, selain itu untuk
meminimalisir resiko adanya pengambilan hak atas tanah, terutama pada tanah
yang bersertifikat lama. Maka dari itu pentingnya untuk memaksimalkan
pemetaan bidang tanah berbasis digital. Namun, masih banyak faktor yang
membuat pekerjaan ini menjadi lambat diantaranya karena masih banyak data
yang bermasalah dan masih belum adanya penentuan daerah prioritas yang
dilakukan untuk membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien.
Pengerjaan pemetaan digital terutama pekerjaan Kluster 4 (K4) akan lebih
efektif dan efisien jika diberikan daerah prioritas pengerjaan, karena akan
membuat pengerjaan menjadi lebih terfokus.
|
PEMBUATAN PETA TEMATIK DAERAH PRIORITAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFISIENSI PENGERJAAN K4 DI KOTA BANDAR LAMPUNG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|