|
Tuesday, 28 March 2023, 11:16
|
Maulidini Yunisa Laily
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL MAULIDINI YUNISA LAILY IIA .pdf
|
30 November 2022
|
Kantor Pertanahan dituntut untuk mampu merubah paradigma yang sebelumnya
bersifat konvensional menjadi paradigma yang bersifat digital. Pertumbuhan dan
perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadi tantangan bagi seluruh lembaga
pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat luas salah satunya
bagi kantor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) saat ini terus mengembangkan berbagai jenis inovasi teknologi, baik itu
untuk percepatan pendaftaran tanah maupun untuk pelayanan publik.
Setelah dilakukan pengamatan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Survei dan
Pemetaan, ditemukan beberapa isu yang menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan dan
butuh untuk diselesaikan dan ditemukan solusinya agar tidak menurunkan kualitas
pelayanan. Salah satu isu yang urgent adalah belum optimalnya monitoring perjalanan
berkas permohonan pengukuran pada Seksi Survei dan Pemetaan. Banyaknya berkas
permohonan pengukuran akan menyebabkan waktu pemrosesan berkas-berkas
permohonan menjadi semakin lama. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tidak menutup
waktu pelayanan menjadi tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).
|
Optimalisasi Pelayanan Permohonan Pengukuran Melalui Monitoring Berkas Secara Digital Menggunakan Google Spreadsheet di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 11:16
|
Hidayatul Akmal
|
Hidayatul Akmal - Laporan Aktualisasi - G6A42K2_Rev_Seminar_compressed.pdf
|
3 October 2022
|
Salah satu isu pertanahan adalah pengendalian penguasaan hak atas tanah
antara lain tanah yang sudah diberikan hak atas tanahnya tidak dimanfaatkan dengan
baik oleh pemegang hak sesuai dengan peruntukan dalam keputusan pemberian
haknya. Hal tersebut disebabkan kurang optimalnya pengendalian dan penertiban
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Penelantaran tanah
yang terjadi di pedesaan dan perkotaan dapat menghilangkan manfaat ekonomi dan
pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi para pemegang hak atau pihak
yang memperoleh hak maupun dasar penguasaan tanah.
|
PEMBUATAN BASIS DATA PENGENDALIAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DENGAN INTEGRASI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS MENGGUNAKAN ARCGIS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XLII
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 11:21
|
Intan Murina Sitepu
|
LAPORAN AKTUALISASI INTAN MURINA SITEPU FINAL_compressed.pdf
|
16 November 2022
|
Banyak hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan Zona Integritas di wilayah
Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. Salah satunya adalah meminimalisir tunggakantunggakan pelayanan sebagai bentuk kinerja optimal dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Salah satu contohnya adalah pada pelayanan Permohonan SK Pemberian Hak
Milik Perorangan. Per September 2022, sudah ada 58 berkas Permohonan SK Pemberian
Hak Milik Perorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang sudah dalam proses
jatuh tempo. Salah satu penyebabnya ialah ketidaklengkapan syarat-syarat yang membuat
tertundanya berkas tersebut untuk diproses.
|
PEMBUATAN FORM CHECKLIST SEBAGAI SARANA PENGENDALIAN KELENGKAPAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN HAK MILIK PERORANGAN PADA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XLII
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 11:23
|
Mohamad Fadilah Fajrie
|
Laporan Aktualisasi_Mohamad Fadilah Fajrie_G7A6K1_compressed.pdf
|
30 November 2022
|
Jabatan
yang ditempati oleh penulis yaitu sebagai Pengolah Data Yuridis Pertanahan. Standarisasi
perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Cirebon yang sejauh ini dilakukan belum adanya standarisasi alur
4
pengerjaan dengan baik. Hal ini berdampak pada pengerjaan perubahan hak atas tanah dari Hak
Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah belum efektif sehingga informasi yang terdapat
pada Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan berkas yang ada di kantor pertanahan
tidak sesuai. Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya inovasi teknis untuk standarisasi
pengerjaan perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah
dengan adanya panduan dalam pengerjaan sehingga dalam pengerjaan tersebut adanya
standarisasi sebagai acuan/panduan untuk kepentingan internal khususnya Kantor Pertanahan
Kabupaten Cirebon. Sehingga tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah untuk Menyusun
Pengerjaan Peningkatan Hak Melalui Standarisasi Pengerjaan Hak Guna Bangunan Menjadi
Hak Milik Atas Tanah untuk mengefektifan pengerjaan peningkatan hak di Kantor Pertanahan
Kabupaten Cirebon dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, Manajemen ASN dan Smart
ASN pada pelaksanaanya.
|
OPTIMALISASI PELAYANAN PENINGKATAN HAK MELALUI PEMBUATAN E-BOOK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 11:25
|
Jesica Rulina
|
LAPORAN AKTUALISASI Jesica hasil koreksian FIXX.pdf
|
18 November 2022
|
Pada Badan Pertanahan Nasional, pelayanan publik yang prima akan terwujud jika
didukung oleh kolaborasi antar seksi pada kantor pertanahan. Sehingga tiap proses yang
dikerjakan untuk setiap permohonan berjalan dengan lancar. Ketidaktertiban peminjaman warkah
yang menyebabkan warkah (buku tanah, surat ukur dan dokumen lainnya) tidak ada pada
tempatnya mengakibatkan lambatnya proses pelayanan yang diberikan kepada publik. Hal ini
tidak mencerminkan diterapkannya nilai-nilai BerAKHLAK dan manajemen ASN serta Smart
ASN. Berdasarkan hal inilah penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “OPTIMALISASI
PENDATAAN PEMINJAMAN WARKAH DENGAN MENGGUNAKAN SCAN QR
CODE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN”
|
OPTIMALISASI PENDATAAN PEMINJAMAN WARKAH DENGAN MENGGUNAKAN SCAN QR CODE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XLII
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 11:30
|
Jessica Maulidya
|
Jessica Maulidya_G6A42K2_Laporan Aktualisasi_compressed.pdf
|
16 November 2022
|
Pengelolaan warkah digital secara praktis akan mempergunakan media internet yang
bisa didapatkan secara mudah baik secara gratis (freeware) ataupun berbayar. Penggunaan
media internet yang prinsipnya informasi bersifat terbuka. Untuk mengatur dan melindungi
dampak keterbukaan informasi maka harus dilindungi sebagaimana diatur oleh undangundang. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan perlindungan terhadap transaksi
elektronik (Undang-Undang No.11/2008).
Peningkatan pengelolaan yang professional terhadap arsip merupakan suatu langkah
untuk memaksimalkan fungsi arsip/warkah bagi kepentingan organisasi.
|
Digitalisasi Buku Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Menggunakan Google Drive Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XLII
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 11:35
|
Monica Lufti Andini
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL_MONICA LUFTI ANDINI_G7A6K4_compressed.pdf
|
30 November 2022
|
Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar. Tanah
merupakan sumber daya yang sudah sangat diperlukan saat ini, hal ini disebabkan
meledaknya populasi pertumbuhan manusia yang tentunya membutuhkan lahan untuk
tempat hidup yang bersifat primer. Tanah yang belum memiliki sertipikat sangat rentan
terjadi konflik atau sengketa dengan pihak lain. Oleh sebab itu maka perlu adanya
sertipikat tanah sebagai dasar hukum yang kuat demi menghindari penggunaan tanah
yang sering berujung ke ranah kasus persengketaan.
Banyaknya perkara yang menyangkut tanah maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pentingnya kepemilikan sertipikat tanah sebagai tanda bukti hak atas
kepemilikan bidang tanah. Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Lambannya proses
pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah
merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Oleh sebab itu, kualitas dalam
pendaftaran tanah terus ditingkatkan. Terlebih pada program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN)
Kementerian ATR/BPN.
|
OPTIMALISASI DATA PERTANAHAN ELEKTRONIK DENGAN PENYELESAIAN RESIDU PTSL 2017 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 11:53
|
Julio Jeremia Sinabutar
|
Laporan_Aktualisasi_Remi_fix_compressed.pdf
|
16 November 2022
|
isu yang dilakukan dalam ruang lingkup unitkerja masing-masing PNS.
Kantor Pertanahan yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kantor
Pertanahan Kota Pematang Siantar saat ini sedang menjalankan program strategis
nasional yaitu PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), yaitu pemetaan
bidang – bidang tanah yang ada yang belum disertifikatkan dan pemetaan bidang
tanah yang sudah terdaftar namun belum dilakukan upgrade data pada sistem KKP
yaitu pemetaan bidang tanah Kluster 4 (K4). Pada petunjuk teknis (juknis) PTSL
tahun 2022, disebutkan bahwa pemetaan bidang tanah K4 dilakukan oleh 2 satuan
tugas (satgas), yaitu satgas fisik untuk pemetaan fisik bidang tanah yang eviden
kegiatannya adalah Gambar Ukur dan berita acara pengumpulan data fisik K4 serta
satgas yuridis untuk pencarian berkas bidang tanah K4
|
PEMBUATAN PETA DIGITAL SEBARAN BIDANG TANAH K4 HASIL PEMETAAN DAN VISUALISASINYA MENGGUNAKAN GOOGLE MAPS UNTUK PELACAKAN EVIDEN K4 YURIDIS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XLII
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 12:05
|
Muhammad Fiqri
|
Laporan Aktualisasi_Muhammad Fiqri_RA_BabII_G7A6K1 _compressed.pdf
|
30 November 2022
|
Perkembangan pesat pada era serba digital ini juga menciptakan tantangan yang
dinamis. Sistem pengelolaan berkas atau pengarsipan menjadi hal yang tidak bisa
disepelekan dan perlu diwujudkan dengan sistem digital pula. Kantor Pertanahan
Kabupaten Gianyar rutin selalu mendapatkan permohonan masuk dari masyarakat untuk
mendapat pelayanan mengenai hak atas tanahnya. Setiap permohonan yang masuk terdiri
dari dokumen-dokumen pendukung yang perlu disimpan dan/atau diarsipkan dengan
baik karena terkait dengan dasar pengeluaran keputusan nantinya. Tidak konsistennya
para pegawai dalam hal digitalisasi berkas permohonan masuk menyebabkan Belum
Optimalnya Digitalisasi Permohonan Masuk.
|
Optimalisasi Pengelolaan Buku Tanah pada Monitoring Pencatatan Peminjaman Berbasis Google Sheet di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 13:03
|
Kusuma Ambarwati
|
Kusuma Ambarwati, S.H.pdf
|
14 November 2022
|
Namun dalam pelaksanaannya, hasil yang diharapan dari kegiatan pengawasan dan
pembinaan tersebut belum memperoleh hasil yang optimal, salah satunya sistem pengiriman
laporan akta yang tidak tepat waktu sehingga akan berdampak pada validitas reportorium.
Selain itu, keterlambatan pelaporan akan menyebabkan klausul “di hadapan” pada akta
PPAT tidak dapat diperiksa dengan benar karena akan menyulitkan MPPD dalam melakukan penilaian melalui laporan akta. Hal ini juga mengakibatkan terbukanya sistem
“booking nomor” pada akta PPAT yang pada dasarnya harus dilakukan secara realtime.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital
yang dapat diwujudkan melalui whatsapp blast, sehingga penulis menyusun Rancangan
Aktualisasi yang berjudul ”Optimalisasi Sistem Pelaporan PPAT ke Kantor Pertanahan Kota
Binjai” agar Laporan Bulanan PPAT yang dikirimkan ke Kantor Pertanahan dapat berjalan
dengan tertib, sistematis, tepat waktu, dan akurat.
|
OPTIMALISASI SISTEM PELAPORAN PPAT KE KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XLII
|
|