itu layanan yang diberikan juga tidak hanya untuk Hak Milik Perorangan , masih banyak layanan permohonan yang harus segera diproses, sehingga dibutuhkan peningkatan pelayanan yang mempermudah masyarakat sebagai pemohon terutama di bidang efisiensi waktu dan percepatan. Komunikasi yang baik dengan pemohon juga sangat dibutuhkan, agar pemohon tidak perlu bolak balik datang ke loket hanya untuk bertanya kemudian pulang Kembali tanpa ada progress lebih lanjut. Beralaskan dari kondisi tersebut, Penulis menyusun Laporan Aktualisasi yang berjudul, “Belum Efektifnya Pelayanan Terkait Efisiensi Waktu dan Percepatan Untuk Permohonan Hak Milik Perorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022”.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang informasi yang tersedia masih sebatas tentang pendaftaran tanah untuk pertama kali, pendaftaran tanah-tanah yang sudah bersertipikat, dan informasi mengenai tarif biaya pelayanan pertanahan, sehingga belum adanya informasi mengenai pengaduan terkait penyelesaian kasus pertanahan menjadikan masyarakat menganggap apabila mengalami suatu masalah yang menyangkut tanah penyelesaian yang harus ditempuh yaitu melalui kepolisian dan berakhir di meja pengadilan. Belum optimalnya informasi terkait prosedur pengaduan kasus penyelesaian permasalahan pertanahan menjadikan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa kekurangan peran, tugas, dan fungsi pelayanan. Dari permasalahan tersebut Penulis berpendapat bahwa alasan masyarakat belum mengetahui peran dan fungsi dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa karena terdapat faktor internal yaitu belum massive-nya layanan informasi dan publikasi kepada masyarakat . Sehingga dibutuhkan solusi penyelesaian agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pengaduan kasus pertanahan dengan memanfaatkankemajuan teknologi dan mewujudkan Smart governance . Serta dengan adanya solusi penyelesaian tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran, tugas, dan fungsi dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

Pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, mengenai pengelolaan serta pemantauan alat tulis kantor belum optimal, dikarenakan belum adanya system pencatatan transaksi barang masuk ataupun barang keluar yang akan digunakan oleh karyawan, sehingga mengakibatkan : 1. Pemantauan persediaan barang ATK yang terdapat di dalam gudang yang apabila terdapat salah satu ATK yang jumlahnya mulai menipis dan segera dibutuhkan, kurang optimal 2. Susahnya pembuatan laporan bulanan mengenai Opname Fisik jumlah barang 3. Belum tersedianya bukti transaksi bon ATK Berkenaan dengan hal tersebut maka penulis akan menulis rancangan aktualisasi dengan judul “Pembuatan Aplikasi Berbasis Android Dalam Pengelolaan Barang Persediaan Alat Tulis Kantor (Si Pena - Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris ATK) guna Penunjang Kegiatan Kantor dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Kupang “

Pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur memang belum dapat dinilai sempurna. Masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan di berbagai sisi yang harus dilakukan perbaikan oleh para stakeholderterkait. Salah satu isu atau permasalahan yang berhasil ditemu-kenali adalah belum optimalnya respon pelayanan informasi kelengkapan berkas permohonan hak. Berdasarkan pengamatan penulis sebagai seorang CPNS selama kurang lebih 4 (empat) bulan di Kantor Pertanahan ini, respon pelayanan informasi di loket informasi sudah berjalan dengan baik namun dapat dikatakan belum optimal. Masih banyak masyarakat atau pengguna layanan yang datang jauh-jauh hanya untuk menanyakan kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk mengurus administrasi pertanahannya. Mengingat Kabupaten Lombok Timur tergolong kabupaten yang besar dengan luas wilayahnya mencapai 2.679,88 km2 . Adapun pertanyaan-pertanyaan ini sering dilayangkan secara langsung di loket informasi ataupun melalui nomor WhatsApp kantor. Kondisi diperburuk lagi dengan tidak tersedianya media informasi seperti X-Banner atau brosur yang disediakan dan dapat dibawa pulang. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat isu ini untuk diselesaikan dengan judul “Optimalisasi Respon terhadap Pelayanan Informasi Kelengkapan Berkas Permohonan Hak dengan Memanfaatkan Chatbot WhatsApp pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur”.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan efisiensi pelayanan surat menyurat, pengarsipan surat dan mempercepat penyajian informasi yang lengkap dibutuhkan adanya penomoran persuratan dan pengarsipan surat secara digital sesuai perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya penomoran surat dan penyimpanan data surat berbasis digital tidak hanya mempermudah proses pengarsipan nomor surat dan pengarsipan surat namun juga diharapkan dapat membuat data penomoran surat dan arsip surat aman dari resiko kerusakan yang tidak diharapkan. Berdasarkan uraian di atas peserta tertarik untuk membuat rancangan aktualisasi dengan topik “Optimalisasi Sistem Penomoran Surat dan Pengarsipan Surat Berbasis Digital Dengan Menggunakan Google Spreadsheet dan Google Drive”. Topik ini diangkat dengan harapan peserta mampu memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama terkait dengan kegiatan surat menyurat di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar.

pada Seksi Penetapan hak dan pendaftaran Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal. Harapannya Basis Data tersebut juga dapat digunakan oleh seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, sehingga kolaborasi antar tiap seksi dapat terjalin dengan baik.

Dari gambar diatas terlihat bahwa pemohon telah bertanya kepada petugas mengenai posisi berkasnya pada tanggal 22/9/2022 yang mana ternyata posisi berkasnya ada di Tim Panitia. Kemudian pemohon bertanya lagi pada tanggal 3/10/2022 dan posisi berkasnya masih masa ada di Tim Panitia. Padahal jika dilihat menggunakan Aplikasi KKP pemohon telah melakukan pendaftaran tanah pertama kali pada tanggal 24/06/2022 yang mana jika sesuai Standar Operasional Pelayanan Pertanahan berkas tersebut harusnya sudah selesai. Dengan fenomena yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tersebut, penulis tertarik melakukan aksi perubahan dengan judul “Optimalisasi Monitoring Penanganan Berkas Pengaduan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.”

Optimalisasi layanan pengecekan sertipikat secara elektronik berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis untuk persentase terpenuhinya layananperkantoran dan persentase layanan permohonan informasi publik pada Kantor Pertanahan Kota Medan, dan juga sesuai dengan tugas Analis Hukum Pertanahan yaitu menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang berhubungan dengan permohonan hak atas tanah dan menganalisis serta memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang telah melaksanakan 5 (lima) inovasi pelayanan yaitu Lempah Darat, Pasti, Lepat Ketan, Karoma, dan Pacak Langsung Bai. Dimana Karoma dan Pacak Langsung Bai merupakan inovasi terbaru yang diluncurkan pada 13 Mei dan 13 Juli 2022. Berdasarkan data yang ada di loket, sejak diresmikannya Karoma dan Pacak Langsung Bai jumlah pemohon yang menggunakan inovasi ini masih tergolong sedikit. Per 13 Mei 2022, pengajuan pada loket terkait Roya sebanyak 245 pengajuan, namun yang menggunakan inovasi Karoma sebanyak 13 pemohon. Per 13 Juli 2022, pengajuan peningkatan hak di Loket Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang sebanyak 33 3 pengajuan dan pengajuan Pacak Langsung Bai sebanyak 8 pemohon. Berdasarkan data di atas dan hasil konsultasi dengan mentor, penulis melakukan kegiatan aktualisasi “Sosialisasi Layanan Inovasi Karoma dan Pacak Langsung Bai kepada Masyarakat” dengan cara: 1. Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang 2. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yaitu Bank BNI Cabang Pangkalpinang Dua cara di atas sebagai gagasan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yaitu Rendahnya jumlah pengguna Layanan Inovasi Karoma dan Pacak Langsung Bai pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang. Jika dikaitkan dengan strategi Komunikasi Pemasaran yaitu AIDA atau Awareness, Interest, Desire, dan Action yang pertama kali diperkenalkan oleh Elias St Elmo Lewis pada 1898. Menurut Kotler dan Keller AIDA ini merupakan formula sederhana yang paling sering digunakan untuk memasarkan suatu produk. Pada Aktualisasi ini menerapkan tahap yang pertama yaitu Awareness atau kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat terlebih dahulu, baru selanjutnya dapat masuk ke tahap selanjutnya yaitu Interest (ketertarikan), Desire (hasrat/keinginan), sampai pada akhirnya Action (Aksi/menggunakan inovasi layanan).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar tersebut ke dalam setiap individu ASN, maka calon ASN harus mengikuti tahapan kegiatan pelatihan dasar. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.