Melalui nilai-nilai dasar ini pemerintah menghrarapkan agar setiap CPNS yang dilatih agar nantinya dapat menerapkan nilai-nilai dasar ini pada lingkungan kerjanya masing-masing sehingga mampu untuk meciptakan inovasi kerja yang lebih baik dan mengahasilkan kualitas kerja yang semakin meningkat. Sebelum pelaksanaan Latsar ini, penulis telah masuk kedalam lingkungan kantor selama kurang lebih 4 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, penulis menyimpulkan adanya beberapa isu atau potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kantor Wilayah Sulawesi Barat, antara lain : (1) Kurangnya Jumlah SDM di lingkungan Kerja sehingga terjadi rangkap jabatan di Bidang Penataan dan Pemberdayaan, terkait dengan Agenda III yaitu Manajemen ASN; (2), Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip pada hasil kegiatan di bidang penataan dan Pemberdayaan terkait dengan Agenda III, yaitu Manajemen ASN; (3) Kurangnya rasa Kedisplinan pegawai untuk masuk tepat waktu, terkait dengan Agenda III, yaitu Manajemen ASN; (4) Belum Optimalnya Pemanfaatan Website Kanwil BPN Sulawesi Barat, terkait dengan Agenda III, yaitu Smart ASN; (5) Belum adanya Informasi Ke Masyarakat Mengenai persebaran Lokasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Hasil Binaan Kanwil BPN Sulbar Khususnya di Kabupaten Mamuju. terkait dengan Agenda III, yaitu Smart ASN; (6) Belum Optimalnya Pemberian Informasi Kegiatan kepada masyarakat melalui akun media sosial terkait dengan Agenda III, yaitu Smart ASN.

Adanya layanan pertanahan elektronik yang sudah terlaksana tentu juga harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kompetensi pegawai dan pengetahuan PPAT serta masyarakat akan layanan elektronik tersebut sehingga pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien. Saat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali masih menggunakan sistem manual dalam hal peminjaman dan monitoring Buku Tanah. Hal tersebut membuat kurang maksimalnya monitoring peminjaman Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Sehingga seringkali banyak Buku Tanah yang tidak diketahui keberadaannya, yang berakibat dapat memperlambat proses pelayanan yang lain karna lamanya mengetahui keberadaan Buku Tanah yang dibutuhkan. Guna mengatasi atau mengurangi hal tersebut, maka penulis membuat Laporan Aktualisasi yang berjudul “Pemanfaatan Google Spreadsheet Untuk Monitoring Peminjaman Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali”. Penulis berusaha menyesuaikan dengan perkembangan Teknologi dan Informasi dengan memanfaatkan aplikasi Google Spreadsheet untuk melakukan monitoring Buku Tanah yang selama ini masih dilakukan secara manual dan hanya bisa diakses oleh petugas Buku Tanah saja.

Selain itu Kantor Pertanahan sebagai Lembaga pemerintah yang melayani langsung masyarakat tentu berperan penting dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang prima akan memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Sering kali pelayanan yang kurang optimal akan memicu terjadinya  permasalahan yang timbul akibat kurangnya kesinkronan antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan hal-hal seperti mitigasi resiko yang dapat mengurangi atau menghambat terjadinya suatu permasalahan terutama dalam memaksimalkan pelayanan peertanahan. Pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi saat ini masih banyak terdapat tunggakan berkas yang harus dikerjakan setiap harinya. Banyaknya tunggakan yang ada berdasarkan data terlampir tentu saja merugikan masyarakat luas karena proses pengerjaan yang menjadi semakin lama dan tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Hal ini salah satunya dikarenakan masih banyaknya berkas yang belum lengkap ketika masuk kedalam setelah diterima oleh petugas di loket pelayanan. Sehingga berkas yang kurang lengkap mengakibatkan terhambatnya proses pekerjaan berkas tersebut. Selain itu masih kurangnya alur sosialisasi pelayanan dan persyaratan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi kepada pemohon yang baru datang pertama kali juga membuat pelayanan terhadap pemohon menjadi kurang efektif. Padahal loket pelayanan merupakan wajah dan cerminan dari kantor pertanahan itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peserta berencana untuk mengangkat isu tentang mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Pertanahan Berkas Permohonan Balik Nama Perorangan Dan Waris Serta Perubahan/Peningkatan Atas Hak Pada Loket Pelayanan Dikantor Pertanahan Kota Bekasi”.

Penyampaian pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe masih dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, padahal pengaduan sendiri bisa disampaikan lewat media sosial, hal itu dapat mempermudah pengadu dalam menyampaikan aduannya tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan. Akan tetapi, dalam tahun 2022 bulan Mei hingga Oktober hanya ada 1 masyarakat yang melakukan pengaduan online. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara langsung dengan petugas pengaduan bahwa masih banyaknya masyarakat yang bingung bahkan tidak tau bagimana caranya menyampaikan pengaduan secara online. Berdasarkan pengamatan yang terjadi di lapangan selama penulis berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, hal ini sangat menjadi perhatian, sehingga mendorong penulis untuk mengoptimalkan sarana bantu atau media yang digunakan dalam penyebaran informasi terkait cara atau alur dalam melakukan pengaduan online. Media pendukung yang digunakan untuk penyebaran informasi mengenai cara atau alur dalam melakukan pengaduan online diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyampaikan aduannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe.

 Salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Pada Unit Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bandung, secara garis besar telah melakukan pengadaan barang/jasa yang sudah sesuai dengan DIPA di tahun anggaran berjalan. Namun setiap adanya pengauditan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selalu mencari data yang ditanyakan karena masih menggunakan sistem manual dalam perekapan catatan barang masuk dan barang keluar terkhususnya 2 barang Alat Tulis Kantor (yang selanjutnya disebut ATK). Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem pencatatan yang terintegrasi agar adanya penyelasaran antara catatan barang masuk dan barang keluar ATK. Berdasarkan latar belakang isu tersebut, maka peserta mengangkat “Penyelarasan Catatan Barang Masuk dan Barang Keluar Alat Tulis Kantor (ATK) Menggunakan Aplikasi Spreadsheet pada Subbagian Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kota Bandung” sebagai jawaban untuk isu tersebut, diharapkan dari gagasan pemecahan isu yang akan dilakukan, tersedianya data catatan sisa barang yang sesuai dengan keadaan barang ATK yang sebenarnya agar memudahkan saat pengauditan dari BPK.

Salah satu yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan yaitu dengan memetakan potensi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Kabupaten Simalungun. Kedepannya, setelah peta tersebut ada, pegawai maupun pejabat agar memegang prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan pertanahan di daerah yang tinggi potensi sengketa, konflik dan perkara pertanahan sehingga dapat mengurangi kasus pertanahan. Untuk itulah penulis mengangkat isu rancangan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pengendalian Melalui Pemetaan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan di Kabupaten Simalungun”.

Secara garis besar, permasalahan yang penulis dapatkan selama bekerja sebagai CPNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal khususnya di Sub Bagian Tata Usaha tempat penulis ditugaskan yaitu : 1. Surat perkantoran yang belum tersimpan dan tersusun secara rapi sehingga sulit didapatkan jika dibutuhkan kembali; 2. Terbatasnya tempat penyimpanan arsip surat masuk dan surat keluar; 3. Masih kurang tertatanya pendataan arsip surat masuk dan surat keluar. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik membuat rancangan aktualisasi dan habituasi nilai dasar ASN dengan judul “Optimalisasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar Berbasis Cloud Computing pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal”.