Permohonan bidang meliputi permohonan pertama kali dan permohonan pemeliharaan data pertanahan seperti pemecahan, penggabungan, dan pemisahan yang secara garis besarnya adalah pengukuran ulang. Karena berbagai factor yang dapat menjadi penyebab, luas hasil pengukuran pertama kali seringkali memiliki perbedaan dengan luas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Banyak ditemui pula perbedaan antara hasil ukur dengan bidang sertipikat awal baik perbedaan luas maupun bentuk batas setelah dilakukan pengukuran ulang. Perbedaan luas maupun bentuk batas tersebut tentunya harus disetujui bersama oleh pemohon serta tetangga batas. Media persetujuan tersebut tidaklah cukup hanya dengan kepercayaan ataupun ucapan lisan yang tidak bisa dibuktikan dimata hukum. Jika terjadi permasalahan dikemudian hari, BPN selaku pihak yang mengeluarkan sertipikat pastinya harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkannya. Pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, penerapan akan hal ini sudah cukup baik yang ditandai dengan adanya beberapa dokumen persetujuan pemohon. Namun, penulis berpikir masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditambah agar dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi dokumen yang kuat dan mencakup segala aspek-aspek permasalahan yang mungkin terjadi.

Berdasarkan permasalahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengangkat isu tersebut sebagai bahan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS dengan judul “SOSIALISASI INFORMASI PELAYANAN PERTANAHAN PEMBERIAN HAK KHUSUSNYA TANAH INSTANSI PEMERINTAH (BMD) MELALUI SOSIAL MEDIA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP”. Melalui aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan optimalisasi terhadap informasi pelayanan pertanahan pemberian hak khususnya tanah Instansi Pemerintah (BMD) di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur SKPD selaku pemohon. Agar tercapainya Manajemen ASN, dimana ASN bertugas sebagai pelayan publik yang professional dan berkualitas menurut  UU No. 5 Tahun 2014 dan juga tercapainya Smart ASN dalam penerapan digital skills dan digital culture.

Permohonan melalui Loket merupakan salah satu kegiatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Permohonan melalui Loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen menjadi kegiatan yang wajib dilakukan karena pelayanan pertanahan seperti permohonan Balik nama jual beli, hibah, waris, pembagian hak bersama, dll, semuanya harus melalui Loket. Sehingga pelayanan dan kepuasan yang diberikan kepada masyarakat harus menjadi hal yang paling diutamakan. Melalui gagasan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat kabupaten sragen yang kesulitan mencari blanko/formulir permohonan dengan cara memanfaatkan teknologi fitur Google Drive yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat kabupaten sragen untuk mendownload blanko/formulir permohonan peralihan hak. Gagasan digitalisasi blanko/formulir permohonan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dengan memanfaatkan teknologi merupakan salah satu bentuk inovasi untuk mengimplementasikan nilai adaptif yang menunjang orientasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Proaktif untuk melakukan inovasi terhadap penyelenggarakan pelayanan dilakukan dengan pemanfaatan digital skill sebagai penerapan nilai Smart ASN.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang diperlukan sosialisasi mengenai alur penyampaian laporan bulanan akta dan ketentuan mengenai penyampaian laporan bulanan akta PPAT satu pintu melalui sub bagian tata usaha dalam upaya perbaikan dan pembenahan guna memudahkan PPAT dalam menyampaikan laporan bulanan akta serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan PPAT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang. Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini, maka penulis tertarik untuk mengambil isu dengan judul : “OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) MELALUI PEMBUATAN INFOGRAFIS ALUR LAPORAN BULANAN AKTA PPAT PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.”

Pada kenyatannya pengeloalaan media sosial di Kantor Pertanahan masih banyak yang belum maksimal sebagai sarana penyebaraan informasi terkait pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga dengan hal ini mendorong penulis untuk mengkaji isu tersebut dengan memberikan gagasan solutif terhadap permasalahan atau isu yang dikaji terkait dengan pengoptimalsiasi media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat terkait pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang . Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis memilih dan menetapkan judul tentang : “Pengoptimalan Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang” Sehingga adanya konten – konten yang memuat informasi layanan pertanahan di media sosial untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait pelayanan pertanahan. Dalam Keterkaitan dengan manajemen ASN, hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi ASN yaitu memberikan pelayanan publik secara cepat dan profesional.

Salah satu bentuk penguasaan dalam pelatihan dasar CPNS ini adalah dengan menyusun laporan aktualisasi, menunjukkan sikap bela negara, serta Kompetensi Teknis sesuai bidang tugas agar lebih menguasai/menguatkan Kompetensi Bidang Tugas melalui program kerja yang disusun oleh peserta untuk diaktualisasikan pada tahap aktualisasi di satuan kerja demi mendukung terwujudnya smart governance.

Dalam pelaksanaan fungsinya pasti masih memiliki beberapa kendala dalam pelayanan pertanahan. Beberapa kendala yang ada tentunya memerlukan penyelesaianagar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal dan memberikan kepuasan. Selama kurang lebih 5 bulan berada di seksi survei dan pemetaan , penulis menganalisis isu – isu yang berpotensi menghambat kinerja pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Isu yang terpilih melalui beberapa Analisa kami 2 anggap menjadi salah satu hambatan besar bagi kualitas pelayanan terutama dalam seksi survei dan pemetaan yaitu “Belum Optimalnya Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data Spasial”. Jika hal ini dibiarkan tentu akan menghambat proses pemetaan dan berpotensi memiliki dampak berkelanjutan jangka Panjang serta menghambat target nasional yaitu “Indonesia Lengkap 2025”. Oleh karena itu, diperlukan gagasan kreatif serta optimalisasi kegiatan sehingga penaganan isu tersebut menjadi efisien dan efektif.

Pada tahap distance learning, setelah pemaparan materi secara online yang didampingi para pengajar yang berasal dari PPSDM, peserta diminta untuk membuat sebuah rancangan aktualisasi. Peserta ditugaskan untuk peka terhadap isu-isu actual yang terjadi di instansi sejak pertama kali peserta ditugaskan pada penempatan masing-masing. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 3 bulan bekerja di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Substansi Pemeliharaan data Tanah, penulis mengobservasi isu-isu yang muncul. Masih terdapat isu-isu yang perlu di observasi kebenaranya apabila terdapat fakta pendukung isu tersebut maka akan menjadi hambatan dalam pekerjaan, sehingga masih diperlukan ide-ide solutif dan inovatif untuk mendukung kinerja Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Substansi Pemeliharaan data Tanah. Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, isu yang sering ditemukan ialah berkaitan dengan penumpukan tunggakan berkas. Banyak factor yang mempengaruhi salah satunya karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur permohonan serta berkas atau dokumen yang harus dilengkapi pada saat datang ke Kantor Pertanahan untuk mengurus berkas. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih mengurus layanan pertanahan menggunakan jasa perantara padahal dalam kenyataanya pihak jasa perantara juga belum tentu paham betul mengenai alur serta kelengkapan berkas yang harus dipenuhi . Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran juga belum tertata terkait penataan berkas karena kurangnya fasilitas tempat untuk menyimpan berkas. Hal ini tentu menyebabkan terganggunya aktifitas dalam bekerja.

Agar pengembangan kompetensi dapat melekat pada diri peserta CPNS, maka dilakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi pada tempat tugas masing-masing agar dapat memahami dan mengaktualisasikan sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS sesuai tugas dan fungsi, serta kedudukan dan peran PNS yang mana kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap instansi terkait dan termasuk dalam kegiatan penilaian agar peserta lulus dalam pelatihan dasar ini. Dalam kegiatan aktualisasi, peserta ditugaskan untuk menganalisis isu/masalah dan dampaknya pada satuan kerja, serta dapat mengembangkan dan memilih alternatif gagasan dan manfaat yang sesuai dengan program, kebijakan, serta mampu menyusun kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penyusun selama menjalani Masa Prajabatan sebagai calon Pengelola Informasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, ditemukan bahwa penyebaran seputar informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka belum dilakukan secara optimal, sehingga berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Layanan Informasi Pertanahan Melalui Pembuatan Konten Avatar dan Video Grafis Animasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka.”

Apabila isu ini dikaitkan dengan Manajemen ASN, gagasan untuk melakukan sosialisasi terkait isu ini belum dibicarakan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi atau klarifikasi. Sementara itu, penekanan terhadap pemberian pelayanan publik yang berkualitas terus dicanangkan. Dengan demikian, sosialisasi terkait isu ini perlu untuk dilakukan.