Untuk itu sebagai bagian dari upaya perubahan, melihat keadaan ruangan pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kabupaten Maluku Tengah yang tidak adanya Pengelolaan dan Penataan Arsip sebagaimana mestinya dan dari identifikasi yang penulis miliki dengan kurangnya sumber daya manusia pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan serta kurangnya sarana dan prasarana serta kurang kesadaran berupa pentingnya arsip pada semua kegiatan maka perlu adanya dibuatkan penataan dan pengelolaan arsip sebagaimana Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan), maka di perlukan suatu gagasan inovatif guna keberlangsungan instansi yaitu “Penataan Dan Pemeliharaan Arsip Secara Sistematis Pada Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah”

fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi sentuh tanahku. Karena dengan pelayanan dan kepuasaan yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pengguna aplikasi sentuh tanahku dapat merubah citra Kementerian ATR/BPN dan kantor pertanahan Kabupaten Pesawaran sebagai instansi dan kementerian yang telah melakukan transformasi dan pelayanan secara digital.

Oleh karena itu, aktualisasi ini mengangkat permasalahan yang terdapat di unit kerja Inspektorat Wilayah II dengan rumusan isu utama “Belum Optimalnya Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) untuk Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Investigasi di Inspektorat Wilayah II”. Permasalahan tersebut berusaha dijawab dengan gagasan pemecah isu “Optimalisasi Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) untuk Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Investigasi di Inspektorat Wilayah II”. Gagasan tersebut juga merupakan bentuk implementasi salah satu Nilai Dasar Bela Negara yakni “cinta tanah air” dimana pegawai harus bisa menjaga nama baik instansi melalui berbagai perbaikan dna pembenahan.

Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri mempunyai wilayah yang luas serta mempunyai medan yang terjal serta berbukit-bukit. Masyarakat sering mengeluhkan hal tersebut, masyarakat sering berulangkali harus kembali ke kantor hanya untuk menanyakan urusan administrasi layanan pertanahan. Fakta dilapangan sendiri menunjukan masyarakat belum mengetahui tentang aplikasi Sentuh Tanahku. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik serta sesuai dengan 3 Nilai Kementerian ATR/BPN yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya. Kementerian ATR/BPN telah membuat aplikasi Sentuh Tanahku yang memudahkan masyarakat dalam mencari informasi seputar pertanahan. Masyarakat sendiri tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Pertanahan hanya untuk mendapatkan informasi mengenai kelengkapan syarat administrasi serta tarif pada setiap layanan pertanahan. Masyarakat juga dapat mengetahui perjalanan berkasnya melalui aplikasi tersebut tanpa harus bertanya secara langsung ke Kantor Pertanahan. Maka dari itulah agar tercapainya nilai Berorientasi Pelayanan yang tujuannya memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat maka penulis mengangkat isu “Optimalisasi Penggunaan Fitur Aplikasi Sentuh Tanahku Untuk Mempermudah Masyarakat Dalam Mencari Informasi Terkait Pelayanan Pertanahan di Kabupaten Sumba Barat Daya” diharapkan masyarakat sendiri dapat terbantu dalam upaya penyelesaian isu tersebut tentunya dengan memperhatikan nilai – nilai berAkhlak kshusunya berorientasi pelayanan.

Sebagai wujud aktualisasi dari pelaksanaan habituasi tersebut, maka penulis mengangkat isu yang telah dilakukan identifikasi, tapisan, analisis berdasarkan kondisi yang terjadi di satuan kerja penulis saat ini yaitu: “Belum optimalnya kualitas data pemetaan bidang tanah KW 4,5, dan 6 di kantor pertanahan”. Dalam mewujudkan data pertanahan lengkap, akurat, valid dan dapat di pertanggungjawabkan demi terwujdnya tertip administrasi pertanahan serta pencegahan masalah pertanahan di kemudian hari. Berdasarkan hal itu maka penulis menyusun laporan aktualisasi yang berjudul “Peningkatan kualitas data pemetaan bidang tanah terdaftar melalui verifikasi lapangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat”. Berdasarkan gagasan yang penulis angkat semoga dapat membantu satuan kerja dalam menyelesaikan kegiatan pemetaan bidang tanah yang masih belum terpetakan. Sehingga dapat menunjang kegiatan kegiatan pelayanan pertanahan yang akurat dan valid.

sistem informasi persyaratan layanan pertanahan terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris menggunakan Kode QR ini juga nantinya akan di bagikan melalui media sosial tujuannya agar bias mencakup semua pemohon khususnya pemohon yang bertempat tiggal jau seperti di perbatasan kabupaten Minahasa. Hal ini juga sejalan dengan peran dan kedudukan ASN dari segi Manajemen ASN yang membuat kinerja ASN menjadi lebih baik dan efisien dan SMART ASN karena menerapkan inovasi pelayanan kearah digitalisasi, sehingga menjadi berorientasi pelayanan publik;

Adapun dampak dari isu tersebut adalah pegawai dan juga atasan tidak dapat saling mengontrol dan monitoring masing masing pekerjaan karena file -file khususnya berkas Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak atas tanah yang dibuat hanya disimpan di penyimpanan internal individu dan juga beberapa tahap proses pelayanan pertanahan masih menggunakan cara manual seperti pencatatan pada buku note yang bersifat fisik yang memunculkan potensi dimana proses tersebut tidak dibukukan dengan baik dan aman. Untuk memecahkan isu tersebut, penulis sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan, mengaktualisasikan nilai nilai dasar Profesi ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) memutuskan untuk mencetuskan gagasan kreatif untuk menanggulangi isu di atas yaitu berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “Penataan arsip Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Atas Tanah menggunakan sistem digital berbasis Google drive pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Singkawang”

Senada dengan pengaturan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam beberapa tahun terakhir telah melaksanakan pengadaan tanah. Namun, arsip pengadaan tanah tersebut setidaknya terakhir pada tahun 2020 tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan arsip pengadaan tanah tidak disimpan di dalam rak atau lemari yang disusun berdasarkan kelompok nagari, serta pengelolaan arsip pengadaan tanah secara digital masih belum ada. Pengadaan tanah tahun 2022 dimungkinkan untuk ada pengadaan lanjutan, karena belum semua objek dilakukan pelepasan hak. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan berakibat pada terhambatnya pelaksanaan pengadaan tanah lanjutan. Karena pengadaan tanah menyangkut dengan penggunaan keuangan negara, dikhawatirkan akan terjadi double ganti rugi. Serta jika arsip tidak terkelola dengan baik juga dapat menimbulkan sengketa atau konflik dikemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul, “Optimalisasi Pengelolaan Arsip Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan”.

Yang selama ini dialami jika membutuhkan dokumen selalu mencari satu persatu pada search engine dan akan diarahkan ke tempat yang menyediakan dokumen yang dibutuhkan, dimana akan memakan waktu yang lebih lama karena harus memilah web yang menyimpan dokumen tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengumpulan dokumen terkait pengawasan dan menyimpannya dalam satu media penyimpanan yang akan lebih mudah dalam pengaksesannya. Gagasan pemecahan isu yang penulis usulkan adalah dengan “Digitalisasi Dokumen Terkait Pengawasan Menggunakan Media Penyimpanan Google Drive dan Pengaksesan dengan Quick Response (QR) Code”. Jika isu ini tidak segera ditangani maka dikhawatirkan akan menyebabkan kesalahan dalam melakukan prosedur pengawasan mengingat pada tugas dan fungsi utama dari Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dan kurangnya akses dalam mendapatkan dokumen dapat menyebabkan masalah bagi efektifitas dan efisiensi kerja yang akan berpengaruh pada pencapaian hasil kerja yang kurang maksimal baik secara individu maupun secara kelompok atau instansi. Terutama untuk auditor pemula jika kurang memiliki pengetahuan yang cukup terkait pengawasan akan mempengaruhi kinerja auditor pemula yang akan mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan auditor karena keterbatasan pengetahuan.