Penulis ditempatkan pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Ambon dimana permohonan yang dilayani adalah pendaftaran tanah pertama kali, hak tanggungan, roya, jual beli, waris, hibah, ganti blanko, ganti desa, pengecekan sertipikat dan jenis-jenis permohonan lainnya. Permohonan-permohonan yang dilakukan ini dilakukan masyarakat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak atas tanah yang dimiliki. Dalam proses permohonan ini, tidak jarang ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah yang sedang diproses, yang kemudian berujung pada sengketa pertanahan. Untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan, maka dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis yang bertujuan bagi pihak-pihak untuk mengajukan keberatan terhadap objek tanah yang sedang 6 dimohonkan. Pengumuman data fisik dan data yuridis pada tahapan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari bertempat di Kantor Pertanahan dan Kelurahan setempat. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan masyarakat lebih berfokus pada media sosial. Masyarakat lebih memilih mengikuti berita di media sosial seperti facebook, Instagram maupun twitter dibanding membaca surat kabar ataupun selebaran pengumuman pada “Majalah Dinding” yang disediakan, akibatnya masyarakat tidak tahu apabila ada pengumuman terkait objek tanah tertentu yang kemudian menimbulkan sengketa pertanahan. Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis membuat sebuah gagasan penyelesaian isu yang ada yaitu “Penggunaan Sosial Media untuk Pengumuman Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota Ambon”.

Maka dari itu diperlukan sebuah sosialisasi yang masif dan intensif setiap tahunnya dalam rangka memberikan pemahaman yang benar kepada pemangku kepentingan di setiap Kota/Kabupaten khususnya di Provinsi Maluku Utara mengingat cukup banyaknya rencana pengadaan tanah yang akan dilakukan hingga tahun 2026. Namun, sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Prov. Maluku Utara melalui kegiatan Basis Data Indikatif Pengadaan Tanah sejak tahun 2021-2022 belum cukup optimal karena masih ada Kota/Kab. yang tidak dapat dikunjungi untuk dilakukan sosialisasi setiap tahunnya di daerah tersebut disebabkan anggaran yang kurang karena kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan. Maka dari itu peserta mengangkat isu “Kurang Optimalnya Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum” sebagai isu utama dalam penyusunan rancangan aktualisasi dengan gagasan kreatif yaitu “Penggunaan Instagram dan Facebook Sebagai Sarana Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, yang mana gagasan tersebut berkaitan erat dengan substansi mata pelatihan agenda 3 yakni Manajemen ASN dan Smart ASN.

Tujuan dari pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Selain itu menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib mengikuti Masa Prajabatan atau Pelatihan Dasar (Latsar) guna melatih CPNS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada Latsar tahun 2022 ini CPNS diharuskan dapat menerapkan nilai- nilai dasar ASN yaitu Ber-AKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Demi menunjang keberhasilan, CPNS diwajibkan untuk mengaktulisasikan nilai-nilai tersebut di satuan kerja masing- masing selama kurang lebih satu bulan.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun tujuan dari pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu: 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktkan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Kembali pada kondisi terkini di Kabupaten Raja Ampat. Pelayana pendaftran tanah pertama kali hak milik dan hak bangunan perorangan masih belum optimal oleh karena Kantah Kab. Raja Ampat belum menyediakan mesin EDC untuk melayani pembayaran dari pemohohon atas pendaftaran tanah mereka.  Dari hal tersebut peserta mengajukan rancangan untuk diaktualisasikan dalam bentuk “Transformasi Digital Dalam Metode Pembayaran di Loket Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat”.

Kondisi bidang tanah terdaftar hasil unduh dari aplikasi KKP terbagi dalam dua kondisi, terpetakan dan belum terpetakan. Bidang tanah belum terpetakan pada sistem kkp status link-up data elektronik, bidang tanah ini termasuk kualitas bidang KW 4, 5 dan 6. Kondisi ini disebabkan dua hal yaitu sertipikat tidak ada Gambar Situasi (GS) dan sertipikat dengan GS/SU belum/tidak dipetakan pada sistem KKP. 4 Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mencari gagasan kreatif untuk memecahkan isu rendahnya persentase kualitas data di beberapa wilayah kabupaten maros dalam sistem KKP, sehingga diperoleh gagasan kreatif pemecah isu yakni “Peningkatan Kualitas Data Penggambaran dan Pemetaan pada Sistem KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Maros (Studi Kasus: Desa Bontolempangan)” yang diangat menjadi judul laporan aktualisasi.

Salah satu faktor penghambat efektifitas pensertipikatan tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang menjadi perhatian utama yaitu Nadzir yang masih konsumtif tradisional hal itu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf, rendahnya kualitas SDM nadzir wakaf. Hal itu karena antara wakif dan nadzir masih menganut kepercayaan tradisional yaitu hanya saling percaya tanpa mempertimbangkan kemampuan manajerialnya, sehingga masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat dan lemahnya kemauan para nadzir wakaf untuk memahami proses pendaftaran sertipikasi tanah wakaf. Dari faktor pandangan seorang nadzir yang masih tradisional inilah maka kemudian akan muncul pertanyaan apabila terdapat program sertipikasi tanah wakaf maka seberapa efektifkah pelaksanaan itu. Nadzir wakaf dengan pemahaman tradisional yang diakibatkan kurangnya sosialisasi terhadap hukum dan tata cara pendaftaran tanah wakaf maka peraturan sertipikasi tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam laporan aktualisasi ini penulis memiliki gagasan yaitu sosialisasi pendaftaran sertipikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Pada Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 tentang permasalahan dan tantangan, salah satu permasalahannya yaitu mengenai belum dilakukannya pemutakhiran pedoman pengawasan, kemudian pada Laporan Kineja (LKj) Inspektorat Wilayah II tahun 2021 salah satu yang menjadi kelemahan dalam tugas pengawasan yaitu belum optimalnya pemahaman auditor terhadap program dan kebijakan. Berdasarkan pengalaman penulis di Inspektorat Jenderal selama bulan Mei-Juli 2022, para pegawai baru khususnya yang CPNS masih belum memahami mengenai tugas dan fungsi pekerjaan di Inspektorat. Banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi seperti terbatasnya jumlah SDM Auditor di Inspektorat Jenderal sehingga sering dilakukan penugasan pada auditor senior untuk melakukan proses audit dan berdampak pada sulitnya untuk transfer knowledge kepada auditor baru. Aturan dan pedoman berupa NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ada di Kementerian ATR/BPN masih disimpan terpisah pada satkernya masing-masing sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan, belum optimalnya pemahaman auditor mengenai program dan kebijakan Instansi seperti yang tertulis pada LKj. Padahal tugas Itjen sebagai pengawas dan pembina yang tentunya harus memahami 3 semua aturan yang ada di Kementerian ATR/BPN, agar dalam pengambilan keputusan nanti kepada satker yang dibina bisa tepat dan tidak menyesatkan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu rancangan aktualisasi dengan judul “Pembuatan Aplikasi NSPK Digital yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN”. Oleh karena perlu dilakukannya transformasi digital dalam pemutakhiran pedoman pengawasan yang terintegrasi, mudah digunakan dan diakses, serta tercapainya target kinerja auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, maka diperlukan gagasan kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah tersebut.

Dalam upaya untuk dapat melaksakan aktualisasi kegiatan ini, kesadaran akan peran dan kedudukan Penulis sebagai CPNS pada penempatan satuan kerja menjadi penting. Penulis merupakan CPNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Selama melaksakan tugas fungsi jabatan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran , Penulis menemukan beberapa isu yang apabila tidak ditangani dengan segera dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan pada pelayanan yang diberikan. Salah satu perhatian Penulis adalah pelaksanaan program strategis nasional yaitu program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL kepada masyarakat yang kurang optimal sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui persyaratan maupun prosedur pengajuan permohonan sebagai peserta program PTSL di kantor pertanahan Kota Jayapura. Dengan demikian, setelah menimbang tugas dan fungsi jabatan Penulis sebagai Analis Hukum Pertanahan dan dalam rangka menerapkan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK, manajemen ASN dan Smart ASN maka penulis mengambil judul aktualisasi “Percepatan Pengumpulan Data Yuridis Program PTSL Melaui Sosialisasi Door To Door di Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram, Kota Jayapura”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Didasari peraturan ini dapat dilihat bahwa Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan memiliki tugas dalam melaksanankan pelaksanaan terhadap konsolidasi tanah, meskipun demikian, pelayanan informasi konsolidasi tanah dinilai masih belum optimal. Hal tersebut terlihat jelas dari lambatnya proses konsolidasi tanah yang berlangsung di Kota Bukittinggi terkait penataan pertanahan terkait pembangunan Jalan By Pass yang telah dimulai sejak 1992 hingga saat ini. Lambatnya proses konsolidasi tersebut salah satunya disebabpkan belum optimalnya informasi mengenai tahapan dalam pendaftaran tanah milik masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya disusunlah laporan aktulisasi dengan judul “Optimalisasi Informasi Pendaftaran Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi menggunakan Leaflet dan X Banner Tahun 2022” dengan tujuan dapat mengatasi masalah pendaftaran konsolidasi tanah demi menciptakan pelayanan pertanahan yang berstandar dunia.

Sistem Pelatihan Dasar CPNS juga menuntut peserta untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran selama proses habituasi di satuan kerja masing-masing. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan dokumen atau laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing (dalam hal ini tempat kerja penulis adalah di seksi pengadaan tanah dan pengembangan pada kantor pertanahan kabupaten pangkajene kepulauan). Selain internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK juga dilakukan Penguatan Kompetensi Bidang Tugas melalui program kerja yang disusun oleh peserta untuk diaktualisasikan pada tahap aktualisasi di satuan kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan aktualisasi ini penulis mengangkat judul laporan aktualisasi ini “OPTIMALISASI PENATAAN ARSIP WARKAH SEKSI PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN”.