Pada rancangan aktualisasi ini, penulis ingin mengangkat isu yaitu Belum Optimalnya Monitoring Penjadwalan Pengawasan Internal di Inspektorat Wilayah IV. Penjadwalan Pengawasan Internal yang dilakukan di spreadsheet tersebut menjelaskan penjadwalan kegiatan auditor yang berisi kumpulan-kumpulan surat tugas dan waktu pelaksanaan dan satuan kerja yang diaudit, hanya saja spreadsheet tersebut hanya berupa list kegiatan yang secara manual dan belum optimalnya aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Isu ini dilakukan menggunakan tapisan USG. Isu ini diangkat karena belum dilakukan penjadwalan monitoring beban kerja auditor dalam melaksanakan pengawasan internal dan satuan kerja yang telah dilakukan audit, sehingga hal ini mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya dalam memonitor beban kerja auditor dan satuan kerja yang telah diaudit.

Dari gambar di atas dapat diperoleh informasi bahwa inventaris barang milik negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas belum terupdate dan masih menggunakan data yang lama, serta tidak adanya tabel barang milik negara di setiap ruangan sehingga pemantauan barang milik negara di setiap ruangan tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu penulis mengangkat isu “Belum optimalnya inventarisasi barang milik negara yang 11 menyebabkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terdahap pelayanan pertanahan khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas”.

bertujuan sebagai penunjang informasi terkait pelayanan yang ada di pertanahan. Akan tetapi, aplikasi "Sentuh tanahku" tidak mencangkup pemberian pelayanan administratif.

Seperti yang kita ketahui sebagian besar pendaftaran administratif pertanahan saat ini masih menggunakan cara konvensional yaitu dengan cara datang ke kantor pertanahan lalu mengisi blanko atau formulir pelayanan secara langsung. Hal ini juga berlaku untuk pelayanan administratif pada seksi penataan dan pemberdayaan di kantor pertanahan tanggamus. Hal ini menyebabkan pemohon harus datang secara berulang ke kantor pertanahan, karena pertama mereka harus mengisi formulir yang disedikan lalu mereka harus kembali dan melengkapi kebutuhan berkas yang diperlukan, tentu saja hal ini akan menyulitkan pemohon.

Mayarakat mengharapkan mendapatkan pelayanan yang cepat, murah dan efisien. Hal ini yang sampai detik ini masih menjadi tanggung jawab yang besar karena belum optimalnya system pelayanan yang ada seperti di Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao. Salah satu keadaan yang kurang optimal yaitu ketika melakukan proses verifikasi berkas permohonan peralihan hak atas tanah yang membutuhkan waktu lebih dari prosedur yang telah ditentukan, yaitu 5 hari kerja. Dari hal tersebut penulis mengajukan rancangan untuk diaktualisasikan dalam bentuk “Optimalisasi Pelayanan Proses Verifikasi dan Pengecekan Berkas Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao.

Dalam hal ini geotagging menjadi syarat wajib kelengkapan berkas permohonan yang harus dilengkapi oleh pemohon itu sendiri ketika ingin mengajukan berkas pengukuran bidang tanah. Fungsi dan tujuan dari foto geotagging adalah agar loket bisa memastikanbidang tanah yang akan didaftarkan sudah memenuhi asas kontradiktur delimitasi atau belum, sehingga ketika dilakukan kegiatan pengukuran tidak terdapat kendala batas bidang tanah yang belum terpasang oleh pemohon. Hal ini dapat mempengaruhi efektivnya sebuah kegiatan pengukuran dan menghindari ditundanya proses pengukuran oleh petugas ukur karna patok batas bidang tanah yang belum terpasang. Geotagging patok bidang tanah juga berfungsi sebagai identifikasi awal posisi bidang tanah sehingga dapat dilakukan analisis dan pembuatan peta kerja bidang tanah tersebut sebelum dilakukan kegiatan pengukuran oleh petugas ukur.

Pada saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau telah mengimplementasikan peraturan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa spreadsheet agar memudahkan dan terintegrasi dalam pengklasifikasian kode atau nomor pada naskah dinas, akan tetapi dalam prakteknya terdapat kelemahan dalam penggunaan alat bantu tersebut sehingga menjadikan sebuah isu yang akan diangkat oleh penulis dan dalam rangka peningkatan serta pembenahan hal tersebut penulis memberikan usul gagasan kreatif yang diangkat dalam rancangan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Proses Penomoran Naskah Dinas Dengan Pembuatan Aplikasi Manajemen Nomor Surat Berbasis Web Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau”.

Selama mendapat tanggungjawab masuk di Tim PTSL, penulis mengobservasi isu-isu yang muncul terkait dengan kegiatan PTSL. Masih terdapat isu-isu yang menjadi hambatan sehingga masih diperlukan ide-ide solutif dan inovatif untuk mendukung capaian kinerja kegiatan PTSL. Pada kegiatan PTSL, isu yang ditemukan adalah “Masih sulitnya Petugas Puldadis dalam mengidentifikasi bidang K3.3 Backlog di dalam PTSL 2022”. Isu ini terjadi dikarenakan kami dari Tim Satgas Fisik Mendapatkan Keluhan Dari Petugas puldadis mengenai sulitnya mencari lokasi letak bidang tanah K3.3 dilapangan. Hal ini diakibatkan karena letak bidang tanah yang menyebar dan kualitas data K3.3 yang ada kurang baik, hal ini diperparah dengan menggunakannya peta kerja kertas yang masih konvensional. Oleh Karena itu diperlukan inovasi dari tim fisik yang lebih menguasai bidang pemetaan untuk membuat peta kerja yang lebih fleksibel, efektif, dan mudah digunakan guna menunjang petugas yuridis untuk lebih mudah dan cepat mengumpulkan berkas yuridis dilapanagan.

Pada tahun ini, PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunya beberapa hambatan baik perangkat wali nagari maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Dalam peraturan PTSL terdapat perbedaan bentuk surat permohonan, surat pernyataan penguasaan bidang fisik (sporadik) dan surat pernyataan tanda batas. Pada beberapa perangkat wali nagari, kurangnya SDM untuk mencetak surat keterangan wali nagari sebagai persyaratan. Sedangkan dari masyarakat sendiri salah satu alasannya adalah ketakutan akan pensertipikatan tanah kaum yang nantinya ditakutkan dijual karena kurangnya pemahaman mengenai tanah kaum tersebut. selain itu kurangnya pemahaman mengenai persyaratan dan masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya program PTSL. Hal ini terlihat dari data PTSL sampai 10 Agustus 2022 yang masih ada 69 berkas yang di entry. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mencari gagasan kreatif untuk memecahkan isu belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) pada kantor pertanahan kabupaten lima puluh kota tahun 2022, sehingga diperoleh gagasan kreatif pemecah isu yakni “Optimalisasi Dengan Sosialisasi Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota” yang diangkat menjadi judul laporan aktualisasi.

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil harus mengaktualisasikan kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mampu untuk mengaktualisasikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dalam suatu rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi memuat permasalahan pada unit kerja, gagasan kreatif yang diusulkan untuk pemecahan isu, tahapan kegiatan, tahapan kegiatan pengaktualisasian dalam rangka penyelesaian isu, hingga keterkaitannya dengan nilai-nilai pada mata pembelajaran pada latsar CPNS. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, maka telah dilakukan environmental scanning pada unit kerja unit kerja Subdirektorat Penetapan Hak Tanah Pemerintah terkait isu-isu yang muncul dan menjadi perhatian. Isu-isu yang dikemukakan didukung dengan data yang ditemukan terkait dengan proses permohonan, persyaratan dokumen, dan pengarsipan dokumen pada proses kegiatan sehat-hari, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian Identifikasi Isu.

Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian bagi penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya pada bagian Tata Usaha, yaitu salah satunya mengenai belum optimalnya pengarsipan Surat Perintah Membayar (SPM). Hal ini disebabkan karena pengarsipan masih dilakukan secara manual sehingga dapat menyebabkan sulitnya penyimpanan dan menemukan kembali dokumen apabila dibutuhkan.

Oleh karena itu, diperlukan media atau perangkat informasi yang dapat mengatasi isu tersebut agar setiap dokumen SPM dapat disimpan dan ditata dengan baik. Melalui aktualisasi ini, penulis berharap pengarsipan dokumen SPM di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dikelola secara digital.